Sukabumi (Antara Megapolitan) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sukabumi, Jawa Barat pada tahun depan atau 2017 dipastikan turun dibandingkan dengan anggaran 2016.
"Penurunan anggaran 2017 untuk belanja daerah turun 7,07 persen dan pendapatan turun sekitar 7,18 dibandingkan tahun ini," kata Ketua Pansus APBD 2017 DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo di Sukabumi, Senin.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk pos belanja daerah sebesar Rp1.148.664.452.544 atau turun yang awalnya pada 2016 Rp1.212.921.813.600 dan nilai pos belanja Rp1.148.707.538.504 atau turun sekitar Rp87.392.255.431 dari Rp1.236.099.793.935 pada 2016.
Menurutnya, anggaran tersebut berdasarkan perangkaan RAPBD 2017 sesuai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara, pos pendapatan daerah (KUA PPAS).
Lanjut dia, untuk belanja daerah di RAPBD 2017 lebih besar daripada pendapatan daerah karena dipicu salah satunya perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) berdasarkan PP Nomor 18/2016 tentang Penataan SOTK.
Nilai pendapatan pada perangkaan berdasarkan KUA-PPAS pada RAPBD 2017 keluar dari estimasi atau terjadi defisit, karena lebih kecil dari pos belanja. Tapi, pihaknya masih mengandalkan adanya bantuan anggaran dari provinsi yang belum masuk yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan itu.
"Saat ini kami masih mensinkonisasi anggaran dengan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya," tambahnya.
Di sisi lain, Faisal mengakui pembahasan APBD 2017 telat, namun diharapkan pansus bisa bekerja maksimal sesuai apa yang telah dijadwalkan yakni selama 14 hari. Sehingga penetapan APBD 2017 bisa selesai pada 16 Desember 2016.
Selain itu, jika pembahasan ini molor berarti pemerintah setempat akan kesulitan dalam mengantisipasi pembayaran uang persiapan di awal tahun.
Sementara, Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan memang terjadi defisit pada perangkaan APDB 2017 karena pendapatan daerah lebih kecil.
"Namun kekurangan tersebut diharapkan tidak menjadi masalah, karena bisa tertutupi dengan pos anggaran lainnya seperti dari alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jabar maupun dari pemerintah pusat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Penurunan anggaran 2017 untuk belanja daerah turun 7,07 persen dan pendapatan turun sekitar 7,18 dibandingkan tahun ini," kata Ketua Pansus APBD 2017 DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo di Sukabumi, Senin.
Adapun anggaran yang disiapkan untuk pos belanja daerah sebesar Rp1.148.664.452.544 atau turun yang awalnya pada 2016 Rp1.212.921.813.600 dan nilai pos belanja Rp1.148.707.538.504 atau turun sekitar Rp87.392.255.431 dari Rp1.236.099.793.935 pada 2016.
Menurutnya, anggaran tersebut berdasarkan perangkaan RAPBD 2017 sesuai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara, pos pendapatan daerah (KUA PPAS).
Lanjut dia, untuk belanja daerah di RAPBD 2017 lebih besar daripada pendapatan daerah karena dipicu salah satunya perubahan struktur organisasi tata kerja (SOTK) berdasarkan PP Nomor 18/2016 tentang Penataan SOTK.
Nilai pendapatan pada perangkaan berdasarkan KUA-PPAS pada RAPBD 2017 keluar dari estimasi atau terjadi defisit, karena lebih kecil dari pos belanja. Tapi, pihaknya masih mengandalkan adanya bantuan anggaran dari provinsi yang belum masuk yang akan digunakan untuk menutupi kekurangan itu.
"Saat ini kami masih mensinkonisasi anggaran dengan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya," tambahnya.
Di sisi lain, Faisal mengakui pembahasan APBD 2017 telat, namun diharapkan pansus bisa bekerja maksimal sesuai apa yang telah dijadwalkan yakni selama 14 hari. Sehingga penetapan APBD 2017 bisa selesai pada 16 Desember 2016.
Selain itu, jika pembahasan ini molor berarti pemerintah setempat akan kesulitan dalam mengantisipasi pembayaran uang persiapan di awal tahun.
Sementara, Wakil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan memang terjadi defisit pada perangkaan APDB 2017 karena pendapatan daerah lebih kecil.
"Namun kekurangan tersebut diharapkan tidak menjadi masalah, karena bisa tertutupi dengan pos anggaran lainnya seperti dari alokasi bantuan keuangan dari Provinsi Jabar maupun dari pemerintah pusat," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016