Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, Imam Budi Hartono menargetkan Perangkat Daerah (PD) dalam penyerapan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di atas 85 persen.
"Kami optimistis serapan anggaran 2023 dapat mencapai target seperti tahun lalu, yaitu di atas 85 persen," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Rabu.
Untuk serapan anggaran tertinggi hingga saat ini di tempati oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) sebesar 72,42 persen.
Yang kedua Sekretariat Daerah (Setda) sebesar 64,30 persen, lalu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar 62,90 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Inspektorat Daerah 59,87 persen.
Baca juga: Usulan Musrenbang Depok lebihi kapasitas anggaran APBD
Baca juga: Pemkot Depok lanjutkan program anggaran kelurahan Rp5 miliar
Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebesar 30,42 persen. Lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 34,32 persen.
Adapun PD yang paling rendah serapan anggarannya hingga saat ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang baru menyerap anggaran sebesar 15,23 persen.
"Dinas yang serapan anggarannya masih kecil itu dinas yang berkaitan dengan pembangunan fisik, biasanya karena pelelangan yang belum selesai. Kalau susah selesai dan bisa dilaksanakan penyerapannya pasti langsung tinggi," katanya.
Baca juga: Disrumkin Depok capai serapan anggaran 96,45 persen pada 2021
Untuk itu Imam berpesan kepada DPUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok yang mempunyai program penyerapan anggaran pada kegiatan fisik harus segera dilaksanakan.
Bagi para perusahaan yang telah mendapat pekerjaan di dinas-dinas (PD) tersebut agar segera melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai ketika sudah diberikan surat tugas tetapi belum dikerjakan, ini yang harus diperhatikan. Semoga dinas juga bisa mengevaluasi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Kami optimistis serapan anggaran 2023 dapat mencapai target seperti tahun lalu, yaitu di atas 85 persen," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono di Depok, Rabu.
Untuk serapan anggaran tertinggi hingga saat ini di tempati oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata) sebesar 72,42 persen.
Yang kedua Sekretariat Daerah (Setda) sebesar 64,30 persen, lalu Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebesar 62,90 persen, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), dan Inspektorat Daerah 59,87 persen.
Baca juga: Usulan Musrenbang Depok lebihi kapasitas anggaran APBD
Baca juga: Pemkot Depok lanjutkan program anggaran kelurahan Rp5 miliar
Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebesar 30,42 persen. Lalu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 34,32 persen.
Adapun PD yang paling rendah serapan anggarannya hingga saat ini ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang baru menyerap anggaran sebesar 15,23 persen.
"Dinas yang serapan anggarannya masih kecil itu dinas yang berkaitan dengan pembangunan fisik, biasanya karena pelelangan yang belum selesai. Kalau susah selesai dan bisa dilaksanakan penyerapannya pasti langsung tinggi," katanya.
Baca juga: Disrumkin Depok capai serapan anggaran 96,45 persen pada 2021
Untuk itu Imam berpesan kepada DPUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok yang mempunyai program penyerapan anggaran pada kegiatan fisik harus segera dilaksanakan.
Bagi para perusahaan yang telah mendapat pekerjaan di dinas-dinas (PD) tersebut agar segera melaksanakan tugasnya.
"Jangan sampai ketika sudah diberikan surat tugas tetapi belum dikerjakan, ini yang harus diperhatikan. Semoga dinas juga bisa mengevaluasi perusahaan yang mendapatkan pekerjaan," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023