Kementerian Tenaga Kerja mendorong agar Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas yang telah dibangun bisa menjadi mandiri dengan berbagai program pelatihan yang telah dibuat.
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengemukakan salah satu lembaga yang paling banyak mendapat perhatian melalui BLK Komunitas adalah pesantren karena pemerintah ingin agar pesantren bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
"Lewat BLK Komunitas ini, pemerintah juga ingin agar para generasi muda santri semakin mandiri dan berdaya membangun perekonomian bangsa di era globalisasi dan digitalisasi. Dan agar jangan pernah ada lagi stigma kalau santri itu tertinggal atau hanya pintar masalah agama saja," kata Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima, Senin.
Ida Fauziyah saat hadir dalam acara silaturahim nasional santri vokasi dan rapat koordinasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) tahun 2023 di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Minggu (13/8) malam tersebut menambahkan bahwa setiap tahun, Kemenaker terus melakukan evaluasi terkait teknis pelaksanaannya dan sisi manfaat BLK Komunitas bagi masyarakat.
Baca juga: Wapres minta dirikan BLK Komunitas di daerah titik kemiskinan ekstrem
Kemenaker telah membangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 225.420 orang.
Selain itu, Kemenaker kemudian melakukan klasifikasi dan terdapat BLK komunitas Mandiri sebanyak 492 lembaga.
"Klasifikasi Berkembang sebanyak 1.534 lembaga dan Klasifikasi Tumbuh sebanyak 1.731 lembaga. Sedangkan jumlah BLK Komunitas terakreditasi sebanyak 124 lembaga dan 125 BLK Komunitas telah menjadi Inkubator Kewirausahaan," katanya.
Ia pun menambahkan, program pendampingan pelatihan juga dilakukan Kemenaker selama dua tahun. Namun, kemudian pelatihan juga bisa berlanjut dengan kerjasama stakeholder lainnya misalnya di pemerintah daerah.
Dengan BLK tersebut, program bukan hanya diikuti santri tapi juga masyarakat luas, sehingga nilai manfaat lebih luas lagi.
Baca juga: Ida Fauziyah: Pendekatan pelatihan vokasi berbasis komunitas disepakati G20
"Pelatihan dilakukan mandiri dengan kerjasama stakeholder lainnya, sehingga sukses dengan BLK punya unit usaha, bisa membiayai pelatihan di BLK ini. Pesertanya tidak hanya santri tapi juga masyarakat luas. Ini bentuk kemandirian BLK. Kami dorong terus BLK agar mandiri dengan didampingi, memberikan pelatihan kompetensi, kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan, bisa juga dengan yang lain," kata Menaker.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar memberi apresiasi dengan tumbuhnya 3.757 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Tanah Air. Pertumbuhan tersebut, tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah yang telah dirintis sejak 15 tahun lalu.
"Komitmen terus tumbuh kembang dan mencapai puncak di era Presiden Jokowi. Dari hasil diskusi dengan Presiden, tak mungkin percepatan peningkatan kapasitas SDM hanya mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal," katanya.
Baca juga: Kawasan wisata Borobudur bakal jadi percontohan BLK komunitas sektor pariwisata.
Ia pun mengatakan, yang mendesak saat ini adalah melahirkan dan memunculkan pelaku bisnis baru. Sebuah, sebuah negara maju minimal 2,5 persen penduduknya adalah pelaku bisnis.
Untuk itu, harus diperlukan adanya terobosan dan satu-satunya terobosan paling efektif, caranya dengan memperbanyak BLK di seluruh lingkungan kekuatan masyarakat.
"Dan, saya berharap BLK ini memproduk pelaku bisnis, bisnisman, entrepreneur sebaik-baiknya. Terobosan Kemenaker melalui BLK mempercepat persiapan suplay tenaga kerja yang kompeten dengan lahirnya pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, sesuai kebutuhan ekonomi, perkembangan pasar," kata Muhaimin Iskandar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah mengemukakan salah satu lembaga yang paling banyak mendapat perhatian melalui BLK Komunitas adalah pesantren karena pemerintah ingin agar pesantren bisa menjadi motor penggerak peningkatan kualitas SDM di Indonesia.
"Lewat BLK Komunitas ini, pemerintah juga ingin agar para generasi muda santri semakin mandiri dan berdaya membangun perekonomian bangsa di era globalisasi dan digitalisasi. Dan agar jangan pernah ada lagi stigma kalau santri itu tertinggal atau hanya pintar masalah agama saja," kata Ida Fauziyah dalam rilis yang diterima, Senin.
Ida Fauziyah saat hadir dalam acara silaturahim nasional santri vokasi dan rapat koordinasi Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) tahun 2023 di Pondok Pesantren Darul Ulum, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Minggu (13/8) malam tersebut menambahkan bahwa setiap tahun, Kemenaker terus melakukan evaluasi terkait teknis pelaksanaannya dan sisi manfaat BLK Komunitas bagi masyarakat.
Baca juga: Wapres minta dirikan BLK Komunitas di daerah titik kemiskinan ekstrem
Kemenaker telah membangun 3.757 BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia dengan kapasitas peserta pelatihan sebanyak 225.420 orang.
Selain itu, Kemenaker kemudian melakukan klasifikasi dan terdapat BLK komunitas Mandiri sebanyak 492 lembaga.
"Klasifikasi Berkembang sebanyak 1.534 lembaga dan Klasifikasi Tumbuh sebanyak 1.731 lembaga. Sedangkan jumlah BLK Komunitas terakreditasi sebanyak 124 lembaga dan 125 BLK Komunitas telah menjadi Inkubator Kewirausahaan," katanya.
Ia pun menambahkan, program pendampingan pelatihan juga dilakukan Kemenaker selama dua tahun. Namun, kemudian pelatihan juga bisa berlanjut dengan kerjasama stakeholder lainnya misalnya di pemerintah daerah.
Dengan BLK tersebut, program bukan hanya diikuti santri tapi juga masyarakat luas, sehingga nilai manfaat lebih luas lagi.
Baca juga: Ida Fauziyah: Pendekatan pelatihan vokasi berbasis komunitas disepakati G20
"Pelatihan dilakukan mandiri dengan kerjasama stakeholder lainnya, sehingga sukses dengan BLK punya unit usaha, bisa membiayai pelatihan di BLK ini. Pesertanya tidak hanya santri tapi juga masyarakat luas. Ini bentuk kemandirian BLK. Kami dorong terus BLK agar mandiri dengan didampingi, memberikan pelatihan kompetensi, kerjasama dengan pemerintah daerah, perusahaan, bisa juga dengan yang lain," kata Menaker.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar memberi apresiasi dengan tumbuhnya 3.757 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Tanah Air. Pertumbuhan tersebut, tidak lepas dari komitmen kuat pemerintah yang telah dirintis sejak 15 tahun lalu.
"Komitmen terus tumbuh kembang dan mencapai puncak di era Presiden Jokowi. Dari hasil diskusi dengan Presiden, tak mungkin percepatan peningkatan kapasitas SDM hanya mengandalkan lembaga-lembaga pendidikan formal," katanya.
Baca juga: Kawasan wisata Borobudur bakal jadi percontohan BLK komunitas sektor pariwisata.
Ia pun mengatakan, yang mendesak saat ini adalah melahirkan dan memunculkan pelaku bisnis baru. Sebuah, sebuah negara maju minimal 2,5 persen penduduknya adalah pelaku bisnis.
Untuk itu, harus diperlukan adanya terobosan dan satu-satunya terobosan paling efektif, caranya dengan memperbanyak BLK di seluruh lingkungan kekuatan masyarakat.
"Dan, saya berharap BLK ini memproduk pelaku bisnis, bisnisman, entrepreneur sebaik-baiknya. Terobosan Kemenaker melalui BLK mempercepat persiapan suplay tenaga kerja yang kompeten dengan lahirnya pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, sesuai kebutuhan ekonomi, perkembangan pasar," kata Muhaimin Iskandar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023