Wali Kota Depok Mohammad Idris menekankan pentingnya pelayanan publik yang lebih ramah gender sebagai implementasi dari Pengarusutamaan Gender (PUG) di kota tersebut.
"Tentunya kami berharap mempertahankan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang sudah diraih Kota Depok sebanyak tiga kali," kata kata Mohammad Idris di Depok, Rabu.
APE merupakan penghargaan untuk kementerian/lembaga, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan PUG.
Baca juga: Pemkot Depok raih opini kualitas tertinggi pelayanan publik
Baca juga: Kota Depok raih nilai A dalam pelayanan publik dari Ombudsman RI
Menurut Kiai Idris, perkantoran yang dimaksud misalnya kantor-kantor pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut dia pelayanan publik bisa ditingkatkan untuk celah-celah yang kurang. Di antaranya fasilitas publik dan juga pelayanan publik dari instansi vertikal, termasuk juga perkantoran.
"Itu harus ramah gender, artinya orang yang lansia harus dibedakan untuk antreannya, seperti untuk wanita hamil dan sebagainya, dan adanya ruang laktasi bagi ibu-ibu yang masih menyusui, itu harus ada semuanya," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Depok akan bangun Mal Pelayanan Publik senilai Rp8,8 miliar
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta kepada para perusahaan, maupun pasar besar di Depok untuk menyediakan sarana prasarana (sarpras) penunjang implementasi PUG.
"Sekarang kita sosialisasikan, kita evaluasi, misalnya pasar besar sudah melakukan unsur-unsur PUG atau belum. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), itu nanti bisa mengurangi nilai PUG, makanya kita juga harus bina terus keluarga-keluarga agar tidak melakukan KDRT," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"Tentunya kami berharap mempertahankan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), yang sudah diraih Kota Depok sebanyak tiga kali," kata kata Mohammad Idris di Depok, Rabu.
APE merupakan penghargaan untuk kementerian/lembaga, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan PUG.
Baca juga: Pemkot Depok raih opini kualitas tertinggi pelayanan publik
Baca juga: Kota Depok raih nilai A dalam pelayanan publik dari Ombudsman RI
Menurut Kiai Idris, perkantoran yang dimaksud misalnya kantor-kantor pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Menurut dia pelayanan publik bisa ditingkatkan untuk celah-celah yang kurang. Di antaranya fasilitas publik dan juga pelayanan publik dari instansi vertikal, termasuk juga perkantoran.
"Itu harus ramah gender, artinya orang yang lansia harus dibedakan untuk antreannya, seperti untuk wanita hamil dan sebagainya, dan adanya ruang laktasi bagi ibu-ibu yang masih menyusui, itu harus ada semuanya," tuturnya.
Baca juga: Pemkot Depok akan bangun Mal Pelayanan Publik senilai Rp8,8 miliar
Oleh sebab itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meminta kepada para perusahaan, maupun pasar besar di Depok untuk menyediakan sarana prasarana (sarpras) penunjang implementasi PUG.
"Sekarang kita sosialisasikan, kita evaluasi, misalnya pasar besar sudah melakukan unsur-unsur PUG atau belum. Termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), itu nanti bisa mengurangi nilai PUG, makanya kita juga harus bina terus keluarga-keluarga agar tidak melakukan KDRT," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023