Bogor (Antara Megapolitan) - Pemerintah Kota Bogor bekerja sama dengan lembaga konsultan internasional "Agence Francaise de Development" (AFD) menyusun rencana aksi perubahan iklim dan energi dalam rangka mewujudkan kota ramah lingkungan dan iklim.
Pembahasan rencana aksi perubahan iklim dan energi atau "energy and climate action plan" (ECAP) berlangsung dalam diskusi grup di Bogor, Kamis, dipimpin Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, didampingi Kepala Bidang Fisik dan Perencanaan Bappeda Lorina Darmastuti, Atika dari AFD, dan Sergie Bosque, selaku pimpinan tim Factor CO2.
"Kota Bogor mendapat pendampingan dari AFD yakni lembaga Pemerintah Prancis yang mendanai proyek ini dengan tujuannya adalah mencapai masyarakat Kota Bogor yang menerapkan perilaku hidup rendah karbon dan tahan terhadap perubahan iklim," kata Ade.
Ia menjelaskan, aksi tersebut dirancang secara sistematis untuk mencapai masa depan Kota Bogor yang rendah karbon dan tahan perubahan iklim.
Dalam studi yang dilakukan AFD bersama konsorsium lembaga konsultan Factor CO2, South Pole Group, menunjukkan emisi gas rumah kaca (GRK) akan meningkat jumlahnya tahun 2030 dari dua juta pada 2010 menjadi 4,4 juta ton setara CO2 (tCO2e) jika menggunakan "scenario business as usual" (BAU) atau tanpa strategi mitigasi.
Menurut Ade, kontribusi peningkatan emisi GRK pada atmosfir dapat mempengaruhi pola perubahan iklim lokal maupun global dan berdampak pada sistem kehidupan perkotaan yang berisiko di Kota Bogor seperti kesehatan, permukiman, dan infrastruktur transportasi.
"Dari hasil studi tersebut ditetapkan rencana aksi perubahan iklim dan energi atau ECAP ini, untuk mencegah dampak yang lebih besar dari bencana dan perubahan iklim," katanya.
Ade menambahkan, melalui rencana aksi perubahan iklim dan energi tersebut Kota Bogor menyiapkan 10 tindakan prioritas mitigasi pada sektor yang berbeda yakni energi, transprotasi, limbah, industri, dan pertanian, kehutanan serta tata guna lahan (AFOLU).
"Jika Kota Bogor melaksanakan semua strategi ini, Pemkot dapat menurunkan emisi sebesar 18 persen pada tahun 2030 atau 2,3 juta tCO2e di bandingkan dengan tahun 2010, jika tidak ada strategi maka kita dapat meningkatkan emisi sebesar 125 persen (4,4 juta tCO2e)," katanya.
Kepala Bidang Fisik dan Perencanaan Bappeda Kota Bogor Lorina Darmastuti menyebutkan, Bogor telah menerapkan sejumlah langkah-langkah aksi dalam mitigasi perubahan iklim, seperti penggunaan energi terbarukan pada Transpakuan, membuat TPS 3R, angkot ramah lingkungan dengan membagikan 1.000 "converter kit" BBG, dan penggunaan lampu jalan ramah lingkungan LED.
"Mitigasi perubahan iklim ini sejalan dengan visi Kota Bogor yang tertuang dalam peta jalan jangka menengah yakni sebagai kota dalam taman," katanya.
Diskusi grup selain dihadiri instansi dan dinas terkait seperti DLLAJ, Bappeda, Bina Marga, dan komunitas lingkungan, juga diikuti wartawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
Pembahasan rencana aksi perubahan iklim dan energi atau "energy and climate action plan" (ECAP) berlangsung dalam diskusi grup di Bogor, Kamis, dipimpin Sekretaris Daerah Ade Sarip Hidayat, didampingi Kepala Bidang Fisik dan Perencanaan Bappeda Lorina Darmastuti, Atika dari AFD, dan Sergie Bosque, selaku pimpinan tim Factor CO2.
"Kota Bogor mendapat pendampingan dari AFD yakni lembaga Pemerintah Prancis yang mendanai proyek ini dengan tujuannya adalah mencapai masyarakat Kota Bogor yang menerapkan perilaku hidup rendah karbon dan tahan terhadap perubahan iklim," kata Ade.
Ia menjelaskan, aksi tersebut dirancang secara sistematis untuk mencapai masa depan Kota Bogor yang rendah karbon dan tahan perubahan iklim.
Dalam studi yang dilakukan AFD bersama konsorsium lembaga konsultan Factor CO2, South Pole Group, menunjukkan emisi gas rumah kaca (GRK) akan meningkat jumlahnya tahun 2030 dari dua juta pada 2010 menjadi 4,4 juta ton setara CO2 (tCO2e) jika menggunakan "scenario business as usual" (BAU) atau tanpa strategi mitigasi.
Menurut Ade, kontribusi peningkatan emisi GRK pada atmosfir dapat mempengaruhi pola perubahan iklim lokal maupun global dan berdampak pada sistem kehidupan perkotaan yang berisiko di Kota Bogor seperti kesehatan, permukiman, dan infrastruktur transportasi.
"Dari hasil studi tersebut ditetapkan rencana aksi perubahan iklim dan energi atau ECAP ini, untuk mencegah dampak yang lebih besar dari bencana dan perubahan iklim," katanya.
Ade menambahkan, melalui rencana aksi perubahan iklim dan energi tersebut Kota Bogor menyiapkan 10 tindakan prioritas mitigasi pada sektor yang berbeda yakni energi, transprotasi, limbah, industri, dan pertanian, kehutanan serta tata guna lahan (AFOLU).
"Jika Kota Bogor melaksanakan semua strategi ini, Pemkot dapat menurunkan emisi sebesar 18 persen pada tahun 2030 atau 2,3 juta tCO2e di bandingkan dengan tahun 2010, jika tidak ada strategi maka kita dapat meningkatkan emisi sebesar 125 persen (4,4 juta tCO2e)," katanya.
Kepala Bidang Fisik dan Perencanaan Bappeda Kota Bogor Lorina Darmastuti menyebutkan, Bogor telah menerapkan sejumlah langkah-langkah aksi dalam mitigasi perubahan iklim, seperti penggunaan energi terbarukan pada Transpakuan, membuat TPS 3R, angkot ramah lingkungan dengan membagikan 1.000 "converter kit" BBG, dan penggunaan lampu jalan ramah lingkungan LED.
"Mitigasi perubahan iklim ini sejalan dengan visi Kota Bogor yang tertuang dalam peta jalan jangka menengah yakni sebagai kota dalam taman," katanya.
Diskusi grup selain dihadiri instansi dan dinas terkait seperti DLLAJ, Bappeda, Bina Marga, dan komunitas lingkungan, juga diikuti wartawan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016