Jakarta (Antara) - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Abdul Halim berharap pilkada serentak tahun 2017 dapat menghasilkan kepala daerah yang amanah dan aspiratif untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
"Saya melihat masyarakat di daerah sangat menginginkan kepala daerah yang dapat membangun daerahnya dan mendorong kesejahteraan rakyatnya," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat.
Abdul Halim melihat, masyarakat Indonesia saat ini, setelah 71 tahun merdeka dan setelah 18 tahun reformasi masih banyak yang hidup miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2016 ada sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen.
Menurut dia, kepala daerah sebagai pemimpin di daerah memiliki peran penting menekan angka kemiskinan atau malah melebarkan kesenjangan sosial.
"Guna menekan kemiskinan, kepala daerah harus terus menumbuhkan kehidupan-kehidupan beragama di tengah masyarakat, meningkatkan gotong-rotong, menumbuhkan ekonomi, dan keadilan sosial," katanya.
Halim menegaskan, cita-cita pendiri bangsa adalah menjadikan Indonesia negara yang makmur serta rakyatnya sejahtera, seperti yang dituangkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Namun, Halim melihat bangsa Indonesia saat ini tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tapi hanya sebagai hapalan secara verbal.
Hal ini juga pernah disampaikan Abdul Halim ketika menyampaikan materi soalisasi Empat Pilar di Pandeglang, Banten, pada 3 September lalu.
Empat Pilar MPR RI meliputi, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Saya melihat penerapan nilai-nilai luhur Pancasila semakin meluntur pada masyarakat maupun pemimpin daerah," katanya.
Halim mencontohkan, bangsa Indonesia yang marah saat ini mudah tersulut emosi dan terjadi konflik horizintal seperti bentrok atarkampung atau antarkelompok.
Di tingkat pimpinan daerah juga terjadi praktik korupsi dan sudah banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum karena kasus korupsi.
"Jika kepala daerah tidak amanah dan tidak memperhatikan kemajuan daerah, maka kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat juga akan semakin meningkat," katanya.
Halim kembali berharap, pilkada serentak tahun 2017 dapat menghasilkan kepala daerah amanah dan aspiratif untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. (Ant).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya melihat masyarakat di daerah sangat menginginkan kepala daerah yang dapat membangun daerahnya dan mendorong kesejahteraan rakyatnya," kata Abdul Halim di Jakarta, Jumat.
Abdul Halim melihat, masyarakat Indonesia saat ini, setelah 71 tahun merdeka dan setelah 18 tahun reformasi masih banyak yang hidup miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin Indonesia pada Maret 2016 ada sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen.
Menurut dia, kepala daerah sebagai pemimpin di daerah memiliki peran penting menekan angka kemiskinan atau malah melebarkan kesenjangan sosial.
"Guna menekan kemiskinan, kepala daerah harus terus menumbuhkan kehidupan-kehidupan beragama di tengah masyarakat, meningkatkan gotong-rotong, menumbuhkan ekonomi, dan keadilan sosial," katanya.
Halim menegaskan, cita-cita pendiri bangsa adalah menjadikan Indonesia negara yang makmur serta rakyatnya sejahtera, seperti yang dituangkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.
Namun, Halim melihat bangsa Indonesia saat ini tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tapi hanya sebagai hapalan secara verbal.
Hal ini juga pernah disampaikan Abdul Halim ketika menyampaikan materi soalisasi Empat Pilar di Pandeglang, Banten, pada 3 September lalu.
Empat Pilar MPR RI meliputi, Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
"Saya melihat penerapan nilai-nilai luhur Pancasila semakin meluntur pada masyarakat maupun pemimpin daerah," katanya.
Halim mencontohkan, bangsa Indonesia yang marah saat ini mudah tersulut emosi dan terjadi konflik horizintal seperti bentrok atarkampung atau antarkelompok.
Di tingkat pimpinan daerah juga terjadi praktik korupsi dan sudah banyak kepala daerah yang harus berurusan dengan hukum karena kasus korupsi.
"Jika kepala daerah tidak amanah dan tidak memperhatikan kemajuan daerah, maka kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat juga akan semakin meningkat," katanya.
Halim kembali berharap, pilkada serentak tahun 2017 dapat menghasilkan kepala daerah amanah dan aspiratif untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. (Ant).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016