Bekasi (Antara Megapolitan) - Rapat Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia yang berlangsung di Kota Bekasi, Jawa Barat, mulai Rabu (5/10) hingga 7 Oktober 2016 membahas tiga isu strategis penguatan kelembagaan dalam mengawal penyelenggaraan penyiaran.
"Isu penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPI daerah ini menjadi bahasan utama dalam Rapim KPI 2016," kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis di Bekasi, Kamis.
Rapat Pimpinan 2016 Komisi Penyiaran Indonesia dengan tema "Integritas Lembaga untuk Penyiaran yang Sehat" di Hotel Santika Premier Harapan Indah Kota Bekasi itu menghadirkan para perwakilan pengurus KPI daerah dari seluruh Indonesia.
Yuliandre mengatakan bahwa rapim kali ini akan merekomendasi usulan lembaga atas revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih dibahas di Komisi I DPR RI.
"Saya berharap revisi UU Penyiaran dapat menghadirkan KPI sebagai lembaga yang beintegritas dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran," katanya.
Hal lainnya yang juga dibahas terkait dengan kepentingan KPI dalam menjaga keberadaan sekretariat KPI di daerah dalam bentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam regulasi baru saat ini, kata Yuliandre, keberadaan sekretariat KPI daerah berpotensi dilebur atau digabung dalam suatu kedinasan tertentu.
Hal itu akan menimbulkan implikasi signifikan bagi keberlangsungan pelaksanaa fungsi dan tugas KPI di daerah.
"Padahal, keberadaan KPI sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam pembangunan jiwa dan mental masyarakat Indonesia," katanya.
Tema terakhir yang juga dibahas dalam rapat tersebut terkait dengan pengawasan penyiaran dalam momentum pilkada serentak, 15 Februari 2017.
"KPI berharap sinergitas yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam momentum demokrasi tersebut," katanya.
Sementara itu, Rapim KPI 2015 dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Kedua menteri itu akan menjadi pembicara dalam seminar tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Isu penguatan kelembagaan KPI Pusat dan KPI daerah ini menjadi bahasan utama dalam Rapim KPI 2016," kata Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis di Bekasi, Kamis.
Rapat Pimpinan 2016 Komisi Penyiaran Indonesia dengan tema "Integritas Lembaga untuk Penyiaran yang Sehat" di Hotel Santika Premier Harapan Indah Kota Bekasi itu menghadirkan para perwakilan pengurus KPI daerah dari seluruh Indonesia.
Yuliandre mengatakan bahwa rapim kali ini akan merekomendasi usulan lembaga atas revisi Undang-Undang Penyiaran yang masih dibahas di Komisi I DPR RI.
"Saya berharap revisi UU Penyiaran dapat menghadirkan KPI sebagai lembaga yang beintegritas dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran," katanya.
Hal lainnya yang juga dibahas terkait dengan kepentingan KPI dalam menjaga keberadaan sekretariat KPI di daerah dalam bentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Dalam regulasi baru saat ini, kata Yuliandre, keberadaan sekretariat KPI daerah berpotensi dilebur atau digabung dalam suatu kedinasan tertentu.
Hal itu akan menimbulkan implikasi signifikan bagi keberlangsungan pelaksanaa fungsi dan tugas KPI di daerah.
"Padahal, keberadaan KPI sendiri, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran strategis dalam pembangunan jiwa dan mental masyarakat Indonesia," katanya.
Tema terakhir yang juga dibahas dalam rapat tersebut terkait dengan pengawasan penyiaran dalam momentum pilkada serentak, 15 Februari 2017.
"KPI berharap sinergitas yang baik dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat menciptakan situasi yang kondusif dalam momentum demokrasi tersebut," katanya.
Sementara itu, Rapim KPI 2015 dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Kedua menteri itu akan menjadi pembicara dalam seminar tersebut.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016