Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani meyakini, jumlah anggota Polri yang tidak baik jumlahnya lebih sedikit dibanding yang baik. Meski demikian, jumlah yang sedikit ini seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Polri keseluruhan.
Dijelaskan anggota Komisi III DPR RI itu, tugas besar Polri itu ada dua, yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban, yang kedua penegakan hukum.
"Yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tapi yang tidak baik itu ada di sini dan mempengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul Sani dalam Dialog Publik "Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman" yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5) pagi.
Dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho itu, Arsul Sani mengemukakan dari kunjungannya ke sejumlah daerah, dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak.
"Dari sekitar 450 ribu anggota Polri, hanya Serse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum itu jumlahnya sedikit," ungkap Arsul.
Meski demikian, Arsul Sani mengingatkan tidak ada pilihan Polri agar bertransformasi menjadi lebih baik. Ia khawatir kalau tidak lebih baik, peran dan fungsinya bisa diambil instansi lain.
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengakui jika laporan mengenai anggota Polri didominasi oleh kasus penegakan hukum.
"Jumlahnya sekitar 90 persen," ungkap Poengky.
Namun demikian anggota Kompolnas itu tidak setuju jika tupoksi Polri diambil instansi lain. Sebab, reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah Presiden.
"Jadi jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir merubah tupoksi Polri," tegas Poengky.
Menurut Poengky, dibandingkan dengan instansi lain reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih menerima pandangan masyarakat.
Namun ia setuju agar anggota Polri lebih meningkatkan integritas, lebih humanis, dan lebih peduli pada HAM.
Sedangkan pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan Polri pentingnya mengantisipasi perubahan setiap zaman.
"Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur tapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapanpun," tukasnya.
Suara Publik
Ketua Panitia Hoegeng Award, Alfito Deanova Ginting, menyampaikan pada tahun pertama ada 50 ribu usulan nama anggota Polri yang baik, yang berhak menerima Hoegeng Award.
Tahun ini ada 10 ribu usulan tapi kualitasnya lebih baik. Setelah diverifikasi saat ini tinggal 15 nama yang tersaring untuk 5 kategori.
Dari 15 nama itu ada anggota Polri yang concern pada perdagangan orang, ada yang membolehkan orang Timor Leste masuk Indonesia tanpa ribet karena alasan sakit, juga ada anggota Polri yang banyak memberikan pendidikan pada anak meskipun dia bukan di Binmas. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Dijelaskan anggota Komisi III DPR RI itu, tugas besar Polri itu ada dua, yang pertama memelihara keamanan dan ketertiban, yang kedua penegakan hukum.
"Yang penegakan hukum itu jumlahnya sedikit dibanding yang lain, tapi yang tidak baik itu ada di sini dan mempengaruhi persepsi masyarakat," kata Arsul Sani dalam Dialog Publik "Hoegeng: Keteladanan Melintasi Zaman" yang diselenggarakan Divisi Humas Mabes Polri, di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Selasa (16/5) pagi.
Dalam acara yang dibuka Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho itu, Arsul Sani mengemukakan dari kunjungannya ke sejumlah daerah, dan dari usulan masyarakat terhadap Hoegeng Award, ternyata anggota Polri yang baik itu jauh lebih banyak.
"Dari sekitar 450 ribu anggota Polri, hanya Serse atau Bareskrim yang bertugas melakukan penegakan hukum itu jumlahnya sedikit," ungkap Arsul.
Meski demikian, Arsul Sani mengingatkan tidak ada pilihan Polri agar bertransformasi menjadi lebih baik. Ia khawatir kalau tidak lebih baik, peran dan fungsinya bisa diambil instansi lain.
Anggota Kompolnas Poengky Indarti mengakui jika laporan mengenai anggota Polri didominasi oleh kasus penegakan hukum.
"Jumlahnya sekitar 90 persen," ungkap Poengky.
Namun demikian anggota Kompolnas itu tidak setuju jika tupoksi Polri diambil instansi lain. Sebab, reformasi struktural Polri sudah selesai dengan menempatkan Polri di bawah Presiden.
"Jadi jangan mengkhinati reformasi dengan berpikir merubah tupoksi Polri," tegas Poengky.
Menurut Poengky, dibandingkan dengan instansi lain reformasi Polri lebih terukur, lebih terbuka, dan lebih menerima pandangan masyarakat.
Namun ia setuju agar anggota Polri lebih meningkatkan integritas, lebih humanis, dan lebih peduli pada HAM.
Sedangkan pengamat politik Hermawan Sulistyo mengingatkan Polri pentingnya mengantisipasi perubahan setiap zaman.
"Mungkin sekarang ada anggota Polri yang jujur tapi harus ada sistem yang membuat anggota Polri tetap jujur sampai kapanpun," tukasnya.
Suara Publik
Ketua Panitia Hoegeng Award, Alfito Deanova Ginting, menyampaikan pada tahun pertama ada 50 ribu usulan nama anggota Polri yang baik, yang berhak menerima Hoegeng Award.
Tahun ini ada 10 ribu usulan tapi kualitasnya lebih baik. Setelah diverifikasi saat ini tinggal 15 nama yang tersaring untuk 5 kategori.
Dari 15 nama itu ada anggota Polri yang concern pada perdagangan orang, ada yang membolehkan orang Timor Leste masuk Indonesia tanpa ribet karena alasan sakit, juga ada anggota Polri yang banyak memberikan pendidikan pada anak meskipun dia bukan di Binmas. (*)
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023