Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak pemerintah daerah untuk berkolaborasi dan bersinergi guna merespons perubahan iklim serta mendukung terwujudnya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia.
 
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi mengatakan pihaknya menggelar rapat kerja teknis pengendalian perubahan iklim regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Surabaya, Jawa Timur, pada 3-4 April 2023.
 
"Sebagai bagian dari pemerintahan yang terletak dekat dengan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi, pemerintah daerah sangat berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan ketahanan iklim," ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Senin.
 
Baca juga: Pemerintah perlu Rp204 triliun untuk penerunan emisi hingga 2030
 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, pemerintah daerah berperan dalam pencapaian target Nationally Determined Contributions (NDC) melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
 
Rapat kerja teknis pengendalian perubahan iklim regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu dilaksanakan untuk diseminasi peran maupun komitmen serta kontribusi pemerintah daerah untuk mencapai target NDC dan penerapan nilai ekonomi karbon (NEK).
 
Laksmi menuturkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam upaya pencapaian target NDC melalui penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan menyusun rencana aksi, melaksanakan aksi di daerah serta melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai bagian dari pengurangan emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Selain menanam pohon, memilah sampah juga bisa kurangi emisi karbon
 
Adanya rapat kerja teknis juga digunakan sebagai wadah untuk berbagi pembelajaran mengenai pencapaian pelaksanaan aksi mitigasi dan perubahan iklim.

 

Pewarta: Sugiharto Purnama

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023