Kini siapa yang tidak kenal dengan istilah bansos.
Bantuan sosial atau bansos yang menjadi salah satu terobosan pemerintah sejak tahun 2015 untuk memberi keringanan beban biaya hidup masyarakat miskin skala nasional yang diimplementasikan hingga ke masyarakat kota dan kabupaten, tidak terkecuali warga Kota Bogor, Jawa Barat.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, tentang Kemenko PMK bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan.
Urusan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat, melalui pemberian bantuan sosial pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos.
Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.
Menko PMK dalam hal ini dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.
Pelaksanaan program-program itu diselenggarakan antara lain dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.
Berbagai program bansos untuk rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) serta Bantuan Pangan Non-Tunai.
Perluasan program bantuan sosial merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Hal ini terlihat dari penurunan angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.
Riak gembira
Hingga saat ini, atas kebijakan itu, riak gembira tanpa suara dari warga Kota Bogor pun dikemas dalam langkah kaki yang berjalan penuh semangat, baik hujan maupun terik, tak menjadi soal menuju panggilan ketua rukun tetangga (RT) ataupun rukun warga (RW) bahwa besok hari akan turun bansos.
Segala raut wajah yang muram dari 90 ribu lebih warga miskin "Kota Hujan", julukan Kota Bogor, yang telah masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial hasil input data oleh petugas Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, tiap kali mendengar bansos cair, bagai menemukan air di padang pasir.
Menurut laporan Dinas Sosial Kota Bogor, warga setempat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), baik Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang terlaporkan ke Kemensos pada DTKS tahun 2022, masih sama dengan tahun 2021. Untuk PKH sebanyak 30.199 keluarga dan penerima BPNT berjumlah 60.793 keluarga.
Data itu menurut Dinas Sosial Kota Bogor mencakup semua warga yang membutuhkan bantuan, karena selama Pandemi COVID-19 pendataan dan pendaftaran bansos begitu masif.
Pemerintah Kota Bogor pun bersemangat terus membuka akses pendataan warga yang memerlukan bansos kala itu.
Namun, seperti peribahasa "tak ada gading yang tak retak", pada kenyataannya data warga miskin di Kota Bogor yang belum menerima bantuan sosial masih ada dan terungkap melalui kekritisan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.
Sebanyak 2.800 orang warga miskin masih mengadukan belum pernah menerima bansos dari pemerintah, sekalipun di masa pandemi COVID-19 hingga akhir 2022.
Data itu pun akhirnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Bogor hingga mendapat penjelasan dari Dinas Sosial yang saat dijelaskan oleh Kepala Bidang Fakir Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Bogor Okto Muhamad Ikhsan, bahwa dari 2.800 data yang masuk di sistem informasi Dinas Sosial Kota Bogor dan terhubung dengan Kementerian Sosial pada akhir 2021, terdapat 1.500 data warga yang sudah dikabulkan menjadi calon penerima bansos.
Niat baik anggota Dewan setempat yang menyisihkan anggaran penghematan Dewan sebesar Rp19 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2.800 warga miskin semasa pandemi COVID-19 tahun 2022 batal disalurkan Dinas Sosial.
Solid
Dalam memperbarui data, sejumlah rangkaian alur masukan data warga miskin yang ingin menerima bansos di Kota Bogor pun telah memiliki sistem informasi Sosial integrasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Solid) yang dapat diakses di laman pelayanansosial.kotabogor.go.id.
Namun, sosialisasi laman tersebut sering kali diminta lebih masif agar di era digitalisasi ini, masyarakat dengan mudah menemukan cara mendapatkan bantuan.
Solid, menurut DPRD Kota Bogor menjadi salah satu kanal pendataan warga miskin yang seharusnya menjadi penerobos birokrasi dan oknum kecamatan, kelurahan hingga ke RT dan RW yang seringkali tidak memberi informasi dan cenderung mempersulit warga mendapat akses bansos.
Bukan hanya Dewan, ternyata kritik ke dalam tubuh jajaran pemerintah pun kerap disampaikan Wali Kota Bogor dalam beberapa kesempatan yang mengingatkan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Dinas tidak hanya produktif membuat aplikasi dan website layanan, tetapi tidak efektif bahkan saling tidak terkoneksi satu dengan lainnya.
Begitupun dengan Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Fahrudin mengaku merasa kesal jika masih ada warga yang dipersulit mendaftarkan diri menerima bansos di tingkat kelurahan.
Fahrudin kepada ANTARA sebelumnya, menyampaikan, jika ada warga kesulitan akses terhadap Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai kunci bansos lalinnya, segera melapor ke Dinsos atau mendaftar melalui laman Solid.
DPRD maupun Pemkot Bogor sepakat mengawal kiprah laman Solid untuk menerobos masalah klasik soal sulitnya akses pendaftaran bansos secara manual.
Membangun sinergi
Koreksi Dewan terhadap data bansos rupanya menjadi suplemen yang baik bagi Pemerintah Kota Bogor yang justru menginginkan semua warga miskin tanpa kecuali betul-betul mendapatkan bantuan.
Peran Pemerintah Kota Bogor menjadi sangat strategis untuk penilaian kinerja oleh pemerintah pusat.
Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam beberapa pertemuan membuka langkah kerja awal tahun 2023, saling puji antara Pemerintah Kota Bogor dengan pimpinan DPRD Kota Bogor soal kekompakan mengawal anggaran 2022 hingga pada perubahan APBD 2022 mengalami kenaikan sekitar Rp500 miliar, sehingga nilai yang sebelumnya Rp2,5 triliun menjadi sekitar Rp3 triliun diharapkan berjalan semakin baik pada tahun 2023. Bukan hanya soal anggaran, tetapi dukungan program prioritas pemerintah setempat.
Mengenai kesejahteraan sosial warganya, Bima pun terus ingin memperhatikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyaluran bantuan sosial, bantuan UMKM dan masalah lainnya dapat komunikasikan dengan dewan seperti tahun 2022 yang berjalan tanpa banyak benturan, melainkan bersinergi.
Waktu kepemimpinan Bima Arya Sugiarto sebagai Wali Kota Bogor bersama wakilnya Dedie Abdul Rachim yang tinggal 10 bulan lagi dimaksimalkan dengan perombakan sejumlah pimpinan jajaran dinas. Namun demikian, Kepala Dindos Kota Bogor Fahrudin tidak bergeser.
Secara umum, capaian warga penerima bansos selama kepemimpinan Fahrudin di Dinsos Kota Bogor yang mencapai 90 ribu orang sudah telah optimal selama Pandemi COVID-19, di tengah kendala masukan data di sistem akibat kendala validasi, nomor telepon seluler yang tidak aktif, antusiasme warga yang memang sudah datang dengan sukarela, diklaim Dinsos Kota Bogor sudah hampir semua warga miskin kategori layak, telah mendapat bansos.
Fahrudin sendiri seringkali terbuka ketika dikonfirmasi mengenai penjelasan data warga penerima bansos. Dia memberikan keterangan berdasarkan kiriman surat berisi data penerima dari Kemensos sebagai filter terakhir penerima bansos.
Perbaikan data dimulai
Dinas Sosial Kota Bogor menggelar rangkaian Capacity Building di eMTe Highland and Resort, Ciwidey, Bandung yang diselenggarakan pada Selasa (14/2) malam memberi penekanan khusus pada perbaikan data bansos.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie Abdul Rachim yang hadir dalam kegiatan tersebut pun memberikan motivasi kepada para ASN dan petugas di Dinsos Kota Bogor untuk bekerja dengan sangat baik.
Dedie Rachim saat memberikan materi dan motivasi kepada ASN di lingkup Dinsos setempat mengungkapkan pekerjaan rumah (PR) Kota Bogor masih banyak, sehingga butuh SDM yang berintegritas.
Menurut dia, persoalan data juga masih menjadi PR besar. Maka dari itu, perlu kerja keras dari para penggiat sosial untuk bisa mengentaskan permasalahan data tersebut.
Pelatihan peningkatan kapasitas ASN dan petugas sosial dalam mengurus soal data bansos pun diharapkan dapat menjawab tantangan memberi hak yang merata bagi warga miskin mendapatkan bantuan di tengah ancaman inflasi pada tahun 2023 yang juga merupakan tahun politik.
Kepala Dinsos Kota Bogor Fahrudin mengakui persoalan data juga masih menjadi fokus Dinsos saat ini, terutama pada data masyarakat penerima bantuan sosial.
Namun demikian, kata Fahrudin, data Dinsos Kota Bogor mengalami tren penurunan jumlah pengaduan tentang masalah sosial. Hal itu berkat kerja keras dan intensitas penanganan sosial yang cukup tinggi dari aparatur Dinsos Kota Bogor.
Ke depan, sinkronisasi data warga miskin yang mendaftar menjadi calon penerima bansos akan dilakukan Pemerintah Kota Bogor dengan kapasitas SDM yang terus dilatih dan dibimbing serta sosialisasi lebih gencar laman Solid.
Baca juga: Pemkot Bogor fokus atasi persoalan data penerima bantuan sosial
Baca juga: Mensos Risma paparkan alasan pentingnya perbaikan DTKS melalui Dukcapil
Baca juga: Pemkot Bogor sosialisasikan penerima bansos BBM berbentuk voucher
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023