Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menekankan perencanaan daerah tahun 2024 harus sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Iwan dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, menyebutkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu berpatokan pada SDGs dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
"Saya mengingatkan kita harus bekerja dengan baik dalam menyusun perencanaan tahun 2024, yang seharusnya bisa menyesuaikan dengan SDGs dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dibuat untuk menyesuaikan arah kebijakan dari pusat," kata Iwan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor tekankan perangkat daerah matang susun perencanaan
Menurutnya, RKPD tahun 2024 juga harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang sudah disepakati. Pasalnya, penyusunannya harus berpedoman pada RPD, seperti yang telah dilakukan yakni pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Ia menerangkan pada perencanaan tahun ini terdapat perubahan domain dalam penggunaan SIPD, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan sipd.kemendagri.go.id, maka mulai tahun 2024 menggunakan aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.5.4/48/SJ.
Pada SIPD kali ini berbasis micro services yakni membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil, namun tetap saling berkaitan, sehingga menjadi lebih rinci dari sisi fungsionalitasnya.
Baca juga: Bogor meraih penghargaan kota terbaik ketiga di Jawa Barat
Iwan juga meminta perencanaan harus dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat melalui rangkaian proses perencanaan elektronik yang efektif, efisien, akuntabel, dan saling terhubung.
"Pengembangan SIPD ini tentunya mengarah kepada yang lebih baik, mudah dibaca, mudah diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat, karena SIPD sifatnya sudah terbuka, masyarakat bisa dengan mudah mengakses," terang Iwan.
Ia menambahkan mengenai sumber daya manusia bidang perencanaan perlu ditingkatkan kapastitasnya, salah satunya melalui bimbingan teknis (bimtek).
Baca juga: Bogor terapkan sistem ISO perencanaan pembangunan daerah
"Untuk bidang perencanaan harus orang yang sudah matang, cerdas, dan berintegritas, kalaupun harus pindah harus ada regenerasi. Yang mengoperasikan SIPD harus yang melek teknologi, bimtek ini harus betul-betul bermanfaat dan menghasilkan output dan outcome yang sesuai harapan," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
Iwan dalam keterangannya di Bogor, Jawa Barat, Kamis, menyebutkan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu berpatokan pada SDGs dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
"Saya mengingatkan kita harus bekerja dengan baik dalam menyusun perencanaan tahun 2024, yang seharusnya bisa menyesuaikan dengan SDGs dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dibuat untuk menyesuaikan arah kebijakan dari pusat," kata Iwan.
Baca juga: Plt Bupati Bogor tekankan perangkat daerah matang susun perencanaan
Menurutnya, RKPD tahun 2024 juga harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang sudah disepakati. Pasalnya, penyusunannya harus berpedoman pada RPD, seperti yang telah dilakukan yakni pelaksanaan Program Satu Miliar Satu Desa (Samisade).
Ia menerangkan pada perencanaan tahun ini terdapat perubahan domain dalam penggunaan SIPD, dimana pada tahun sebelumnya menggunakan sipd.kemendagri.go.id, maka mulai tahun 2024 menggunakan aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 600.5.4/48/SJ.
Pada SIPD kali ini berbasis micro services yakni membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil, namun tetap saling berkaitan, sehingga menjadi lebih rinci dari sisi fungsionalitasnya.
Baca juga: Bogor meraih penghargaan kota terbaik ketiga di Jawa Barat
Iwan juga meminta perencanaan harus dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat melalui rangkaian proses perencanaan elektronik yang efektif, efisien, akuntabel, dan saling terhubung.
"Pengembangan SIPD ini tentunya mengarah kepada yang lebih baik, mudah dibaca, mudah diterjemahkan dan dipahami oleh masyarakat, karena SIPD sifatnya sudah terbuka, masyarakat bisa dengan mudah mengakses," terang Iwan.
Ia menambahkan mengenai sumber daya manusia bidang perencanaan perlu ditingkatkan kapastitasnya, salah satunya melalui bimbingan teknis (bimtek).
Baca juga: Bogor terapkan sistem ISO perencanaan pembangunan daerah
"Untuk bidang perencanaan harus orang yang sudah matang, cerdas, dan berintegritas, kalaupun harus pindah harus ada regenerasi. Yang mengoperasikan SIPD harus yang melek teknologi, bimtek ini harus betul-betul bermanfaat dan menghasilkan output dan outcome yang sesuai harapan," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023