Bogor (Antara Megapolitan) - Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) menyatakan sektor perkebunan lebih unggul dari manufaktur dan mendesak pemerintah untuk menjadikan sektor perkebunan sebagai urusan utama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
"Karena sektor perkebunan jika dihitung-hitung dan digabungkan semuanya sumbangan devisa untuk negara jauh lebih besar dari manufaktur," kata Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Pusat Agus Pakpahan di sela-sela rapat kerja nasional Gapperindo di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Agus, karena undang-undang tersebut sudah diterbitkan, yang wajib ditaati, pihaknya akan menggunakan upaya untuk mengadukan ke Mahkamah Konstitusi agar merevisi undang-undang tersebut.
Dalam undang-undang tersebut perkebunan masuk dalam sub pertanian. Hal tersebut dinilai mengecilkan peran dari perkebunan yang sama besarnya dengan pertanian.
"Jika undang-undang ini masih belum direvisi. Maka perkebunan tidak akan menjadi sektor besar yang harusnya menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Menurut Agus, hasil kajian BPS menujukkan posisi strategis sektor perkebunan sebagai sektor unggulan yang mendorong ekonomi dan program pembangunan nasional.
"Sektor perkebunan mempengaruhi ekonomi negara. Ini kesempatan bagi Gapperindo mengisi pembangunan," katanya.
Desakan revisi UU No 23/2014 menjadi salah satu isu yang mencuat dalam Rakernas Gapperindo. Isu lainnya adalah memperkuat kelembagan dalam mendukung petani perkebunan yang berdaya saing.
Kondisi perkebunan rakyat tersebut masih lemah dan belum memiliki daya saing yang kuat untuk melawan perkebunan besar. Di bidang perkebunan, hanya sawit saja yang menjadi perusahaan besar, sisanya seperti kakao, kelapa, tebu, jambu mete, dan lainnya didominasi perkebunan rakyat.
"Gapperindo berperan menumbuhkan kesadaran petani perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi nasional," katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Gapperindo Arum Sabil mengingatkan, sebagai asosiasi yang mewadahi sejumlah organisasi perkebunan, Gapperindo hendaknya mampu memberikan kesan secara luas kepada pemangku kepentingan, agar apa yang menjadi perjuangnnya dapat memiliki posisi tawar dalam mengambil kebijakan.
"Sebagus apapun program kalau kemasannya tidak disiapkab dengan baik. Program tersebut akan sia-sia," katanya.
Ketua Pelaksana Rakernas Gapperindo Herry Moerdiono menambahkan rapat kerja membahas program kerja 2016-2017 yang akan dijalankan serta mengevaluasi program kerja sebelumnya.
"Salah satu program kerja yang ingin kita capai adalah bagaimana asosiasi dapat melaksanakan program pembangunan yang didorong oleh Gapperindo. Artinya Gapperindo harus memiliki posisi tawar dalam pengambilan kebijakan program pembangunan," katanya.
Rakernas Gapperindo diisi dengan diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara Bambang, Ketua Aptehindo Nugroho B Koesnohadi, Gapperindo wilayah, serta Asosiasi Petani Perkebunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Karena sektor perkebunan jika dihitung-hitung dan digabungkan semuanya sumbangan devisa untuk negara jauh lebih besar dari manufaktur," kata Ketua Umum Badan Eksekutif Gapperindo Pusat Agus Pakpahan di sela-sela rapat kerja nasional Gapperindo di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Menurut Agus, karena undang-undang tersebut sudah diterbitkan, yang wajib ditaati, pihaknya akan menggunakan upaya untuk mengadukan ke Mahkamah Konstitusi agar merevisi undang-undang tersebut.
Dalam undang-undang tersebut perkebunan masuk dalam sub pertanian. Hal tersebut dinilai mengecilkan peran dari perkebunan yang sama besarnya dengan pertanian.
"Jika undang-undang ini masih belum direvisi. Maka perkebunan tidak akan menjadi sektor besar yang harusnya menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Menurut Agus, hasil kajian BPS menujukkan posisi strategis sektor perkebunan sebagai sektor unggulan yang mendorong ekonomi dan program pembangunan nasional.
"Sektor perkebunan mempengaruhi ekonomi negara. Ini kesempatan bagi Gapperindo mengisi pembangunan," katanya.
Desakan revisi UU No 23/2014 menjadi salah satu isu yang mencuat dalam Rakernas Gapperindo. Isu lainnya adalah memperkuat kelembagan dalam mendukung petani perkebunan yang berdaya saing.
Kondisi perkebunan rakyat tersebut masih lemah dan belum memiliki daya saing yang kuat untuk melawan perkebunan besar. Di bidang perkebunan, hanya sawit saja yang menjadi perusahaan besar, sisanya seperti kakao, kelapa, tebu, jambu mete, dan lainnya didominasi perkebunan rakyat.
"Gapperindo berperan menumbuhkan kesadaran petani perkebunan sebagai tulang punggung ekonomi nasional," katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Gapperindo Arum Sabil mengingatkan, sebagai asosiasi yang mewadahi sejumlah organisasi perkebunan, Gapperindo hendaknya mampu memberikan kesan secara luas kepada pemangku kepentingan, agar apa yang menjadi perjuangnnya dapat memiliki posisi tawar dalam mengambil kebijakan.
"Sebagus apapun program kalau kemasannya tidak disiapkab dengan baik. Program tersebut akan sia-sia," katanya.
Ketua Pelaksana Rakernas Gapperindo Herry Moerdiono menambahkan rapat kerja membahas program kerja 2016-2017 yang akan dijalankan serta mengevaluasi program kerja sebelumnya.
"Salah satu program kerja yang ingin kita capai adalah bagaimana asosiasi dapat melaksanakan program pembangunan yang didorong oleh Gapperindo. Artinya Gapperindo harus memiliki posisi tawar dalam pengambilan kebijakan program pembangunan," katanya.
Rakernas Gapperindo diisi dengan diskusi yang terbagi dalam beberapa sesi. Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara di antaranya Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Sulawesi Tenggara Bambang, Ketua Aptehindo Nugroho B Koesnohadi, Gapperindo wilayah, serta Asosiasi Petani Perkebunan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016