Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menilai peredaran vaksin palsu di wilayahnya terjadi akibat adanya pangsa pasar yang menjanjikan.
"Terjadinya vaksin palsu karena ada pangsa pasar yang luar biasa di Kota Bekasi," katanya di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, wilayah Kota Bekasi saat ini memiliki sekitar 40 rumah sakit swasta dan 300 klinik kesehatan yang tersebar di 12 kecamatan.
Seluruh rumah sakit itu harus melayani 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi serta sejumlah warga di luar wilayahnya.
"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kita saja saat ini sudah banyak menampung pasien," katanya.
Pangsa pasar itulah, kata dia, yang membuka celah bagi para oknum untuk berbuat curang mencari keuntungan sendiri dengan mengabaikan keselamatan publik.
"Kami (pemerintah daerah) tidak mungkin mengawasi satu per satu perilaku 2,5 juta warganya," katanya.
Rahmat mengaku prihatin dengan keadaan yang terjadi saat ini di mana timbul sejumlah polemik antara pasien dengan manajemen rumah sakit pascapengumuman 14 rumah sakit terindikasi pengguna vaksin palsu.
"Saya sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Kasus ini sudah menjadi perhatian penting kami, karena menyangkut kelangsungan hidup anak bangsa ke depan," katanya.
Rahmat menyerahkan seluruh penanganan terkait kasus itu kepada ranah hukum untuk ditetapkan sanksinya bila memang terbukti bersalah.
"Kalau ada bukti laboratorium bahwa seorang anak di Kota Bekasi positif terkontaminasi vaksin palsu, ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu sanksinya bagus untuk efek jera," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah merilis 14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu.
Sebanyak tiga di antaranya berada di Kota Bekasi, yaitu RS Elizabeth di Jalan Narogong, Bantargebang; RS Permata Jalan Legenda Raya, Mustikajaya; dan RS Hosana Medica di Jalan Pramuka, Rawalumbu.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Terjadinya vaksin palsu karena ada pangsa pasar yang luar biasa di Kota Bekasi," katanya di Bekasi, Minggu.
Menurut dia, wilayah Kota Bekasi saat ini memiliki sekitar 40 rumah sakit swasta dan 300 klinik kesehatan yang tersebar di 12 kecamatan.
Seluruh rumah sakit itu harus melayani 2,4 juta jiwa warga Kota Bekasi serta sejumlah warga di luar wilayahnya.
"Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kita saja saat ini sudah banyak menampung pasien," katanya.
Pangsa pasar itulah, kata dia, yang membuka celah bagi para oknum untuk berbuat curang mencari keuntungan sendiri dengan mengabaikan keselamatan publik.
"Kami (pemerintah daerah) tidak mungkin mengawasi satu per satu perilaku 2,5 juta warganya," katanya.
Rahmat mengaku prihatin dengan keadaan yang terjadi saat ini di mana timbul sejumlah polemik antara pasien dengan manajemen rumah sakit pascapengumuman 14 rumah sakit terindikasi pengguna vaksin palsu.
"Saya sangat prihatin dengan keadaan saat ini. Kasus ini sudah menjadi perhatian penting kami, karena menyangkut kelangsungan hidup anak bangsa ke depan," katanya.
Rahmat menyerahkan seluruh penanganan terkait kasus itu kepada ranah hukum untuk ditetapkan sanksinya bila memang terbukti bersalah.
"Kalau ada bukti laboratorium bahwa seorang anak di Kota Bekasi positif terkontaminasi vaksin palsu, ada undang-undang perlindungan konsumen. Itu sanksinya bagus untuk efek jera," katanya.
Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan telah merilis 14 rumah sakit yang terindikasi menggunakan vaksin palsu.
Sebanyak tiga di antaranya berada di Kota Bekasi, yaitu RS Elizabeth di Jalan Narogong, Bantargebang; RS Permata Jalan Legenda Raya, Mustikajaya; dan RS Hosana Medica di Jalan Pramuka, Rawalumbu.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016