Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri meminta seluruh camat yang bertugas di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, aktif menjaga stabilitas politik di masyarakat di tahun politik menjelang Pemilu 2024.
"2023 ini sudah masuk dalam tahun politik yang dipastikan tensi politik baik nasional maupun daerah menghangat, apalagi jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Setiap camat diminta menjaga stabilitas politik minimal di kecamatan yang dipimpinnya," kata Iyos di Sukabumi, Jumat.
Ia mengingatkan setiap camat dan ASN harus netral dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan kampanye partai politik maupun perorangan.
Menurut orang nomor dua di Kabupaten Sukabumi ini, pemerintah di daerah tentunya mempunyai peran penting dalam upaya menyukseskan tahapan Pemilu 2024 seperti memfasilitasi dan mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.
Khususnya para camat, tentunya sebagai aparatur sipil negara (ASN) mempunyai aturan yang melekat dan wajib dilaksanakan seperti tidak terlibat dalam politik praktis apalagi sampai menjadi tim sukses ataupun pemenangan.
Netralitas sebagai ASN harus dijaga untuk menjaga daerah tetap kondusif, sebab di era globalisasi dan pesatnya dunia komunitas serta teknologi sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan rawan menjadi viral di media sosial apalagi di tahun politik seperti ini.
Camat, katanya, harus menjadi kepanjangan tangan kepala daerah dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga di daerahnya masing-masing.
"Camat merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui dinamika budaya, pola gerakan, dan lainnya. Untuk itu perannya sangat penting tidak hanya turut mensukseskan pemilu tetapi juga menjaga stabilitas politik," katanya.
Iyos mengatakan camat harus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan lainnya untuk menjaga keamanan serta ketentraman pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai dengan harapan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023
"2023 ini sudah masuk dalam tahun politik yang dipastikan tensi politik baik nasional maupun daerah menghangat, apalagi jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024. Setiap camat diminta menjaga stabilitas politik minimal di kecamatan yang dipimpinnya," kata Iyos di Sukabumi, Jumat.
Ia mengingatkan setiap camat dan ASN harus netral dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan kampanye partai politik maupun perorangan.
Menurut orang nomor dua di Kabupaten Sukabumi ini, pemerintah di daerah tentunya mempunyai peran penting dalam upaya menyukseskan tahapan Pemilu 2024 seperti memfasilitasi dan mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.
Khususnya para camat, tentunya sebagai aparatur sipil negara (ASN) mempunyai aturan yang melekat dan wajib dilaksanakan seperti tidak terlibat dalam politik praktis apalagi sampai menjadi tim sukses ataupun pemenangan.
Netralitas sebagai ASN harus dijaga untuk menjaga daerah tetap kondusif, sebab di era globalisasi dan pesatnya dunia komunitas serta teknologi sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan rawan menjadi viral di media sosial apalagi di tahun politik seperti ini.
Camat, katanya, harus menjadi kepanjangan tangan kepala daerah dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pemilu untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga di daerahnya masing-masing.
"Camat merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui dinamika budaya, pola gerakan, dan lainnya. Untuk itu perannya sangat penting tidak hanya turut mensukseskan pemilu tetapi juga menjaga stabilitas politik," katanya.
Iyos mengatakan camat harus terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI, tokoh masyarakat dan lainnya untuk menjaga keamanan serta ketentraman pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai dengan harapan.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2023