Bogor (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyatakan siap menindak tegas sekolah yang pelajarnya terlibat tawuran, dengan memberikan sanksi tegas sebagai efek jera agar dapat meminimalisasi kenakalan di kalangan remaja.
"Saya minta Dinas Pendidikan untuk merumuskan sanksi tegas semaksimal mungkin, agar ada efek jera, dan tawuran ini dapat betul-betul diminimalisir kejadiannya," kata Bima di Bogor, Senin.
Dikatakan, selama ini penanganan terhadap tawuran hanya bersifat normatif seperti ditangkap, ditahan sehari lalu dilepas, sehingga tidak ada efek jera yang maksimal.
"Rabu(29/6) saya akan panggil seluruh kepala sekolah yang sekolahnya bermasalah sering terlibat tawuran. Dinas Pendidikan diminta hadir, begitu juga dari Kepolisian dan TNI," katanya.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, dirinya akan menyampaikan secara tegas terkait saksi berat yang akan diterima pihak sekolah termasuk siswa yang terlibat tawuran. Sehingga, pihak sekolah diharapkan betul-betul mengawasi peserta didiknya.
"Ada wacana memang kita memberikan sanksi secara militer, tapi ini masih kita rumuskan," katanya.
Langkah awal yang dilakukan pihaknya, lanjut Bima yakni menyusun data base atau data induk jumlah siswa yang terlibat tawuran, asal sekolah, orang tua, camat, lurah dan juga ketua RT serta RW tempat tinggalnya.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan menyeluruh yang melibatkan peran orang tua, ketua RT, maupun RW, anggota Babinkamtibmas dan juga Babinsa di wilayah.
"Kami sudah mengumpulkan data dari ratusan remaja yang terjaring operasi gabungan selama tiga hari ini, hari pertama ada 31 orang, hari kedua sampai 342 orang, hari ketiga ada 37 orang, datanya sudah kita simpan dan kumpulkan," kata politis PAN ini.
Dengan data ini, lanjut Bima, akan memudahkan pihaknya melakukan pengawasan, jika mereka kembali terlibat tawuran dapat langsung diberi sanksi tegas yang akan memberikan efek jera.
"Kita sudah data, ada beberapa sekolah yang sering terlibat tawuran seperti YKTB, Yapis, YZA, akan kita monitor, termasuk yang menggerakkan mereka," katanya.
Wacana berikutnya dalam mengantisipasi tawuran pelajar, lanjut Bima, yakni pembentukan Satgas Anti-tawuran yang terdiri dari Satgas inti, dan Satgas pendukung.
"Upaya penanganan tawuran ini harus dari hulu hingga hilir, upaya represif, sosialisasi harus dilakukan. Termasuk sanksi tegas gaya militer kita rumuskan," kata Bima.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya minta Dinas Pendidikan untuk merumuskan sanksi tegas semaksimal mungkin, agar ada efek jera, dan tawuran ini dapat betul-betul diminimalisir kejadiannya," kata Bima di Bogor, Senin.
Dikatakan, selama ini penanganan terhadap tawuran hanya bersifat normatif seperti ditangkap, ditahan sehari lalu dilepas, sehingga tidak ada efek jera yang maksimal.
"Rabu(29/6) saya akan panggil seluruh kepala sekolah yang sekolahnya bermasalah sering terlibat tawuran. Dinas Pendidikan diminta hadir, begitu juga dari Kepolisian dan TNI," katanya.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut, dirinya akan menyampaikan secara tegas terkait saksi berat yang akan diterima pihak sekolah termasuk siswa yang terlibat tawuran. Sehingga, pihak sekolah diharapkan betul-betul mengawasi peserta didiknya.
"Ada wacana memang kita memberikan sanksi secara militer, tapi ini masih kita rumuskan," katanya.
Langkah awal yang dilakukan pihaknya, lanjut Bima yakni menyusun data base atau data induk jumlah siswa yang terlibat tawuran, asal sekolah, orang tua, camat, lurah dan juga ketua RT serta RW tempat tinggalnya.
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan menyeluruh yang melibatkan peran orang tua, ketua RT, maupun RW, anggota Babinkamtibmas dan juga Babinsa di wilayah.
"Kami sudah mengumpulkan data dari ratusan remaja yang terjaring operasi gabungan selama tiga hari ini, hari pertama ada 31 orang, hari kedua sampai 342 orang, hari ketiga ada 37 orang, datanya sudah kita simpan dan kumpulkan," kata politis PAN ini.
Dengan data ini, lanjut Bima, akan memudahkan pihaknya melakukan pengawasan, jika mereka kembali terlibat tawuran dapat langsung diberi sanksi tegas yang akan memberikan efek jera.
"Kita sudah data, ada beberapa sekolah yang sering terlibat tawuran seperti YKTB, Yapis, YZA, akan kita monitor, termasuk yang menggerakkan mereka," katanya.
Wacana berikutnya dalam mengantisipasi tawuran pelajar, lanjut Bima, yakni pembentukan Satgas Anti-tawuran yang terdiri dari Satgas inti, dan Satgas pendukung.
"Upaya penanganan tawuran ini harus dari hulu hingga hilir, upaya represif, sosialisasi harus dilakukan. Termasuk sanksi tegas gaya militer kita rumuskan," kata Bima.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016