Bogor (Antara Megapolitan) - Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat waspadai peredaran vaksin palsu dengan menginstruksikan seluruh apotik, rumah sakit, pelayanan imunisasi swasta lainnya untuk melakukan pengecekan serta melaporkan bila terindikasi palsu.
"Sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya vaksin palsu di wilayah Bogor," kata Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nia Nurkania, kepada Antara, Minggu.
Nia mengatakan, Dinkes Kota Bogor telah menyebarkan surat edaran dari Dinas Provinsi Jawa Barat terkait vaksin palsu. Surat edaran tersebut beriksan informasi beberapa jenis vaksin yang dipalsukan yakni BCG, Campak, Polio, Hepatitis B dan Tetanus Toksoid.
"Dinkes Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pelaksana pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta untuk memeriksa kembali pembelian vaksin yang terindikasi dipalsukan," katanya.
Apabila sumber pembelian vaksi tersebut diragukan, pihak terkait diminta untuk agar tidak menggunakan vaksin tersebut.
"Pembelian vaksin sebaiknya dari distribusi resmi PT Biofarma atau menggunakan vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan setempat, dan berkoordinasi dengan dinas serta puskesmas setempat," katanya.
Selain itu, apotik, rumah sakit dan pusat pelayanan imunisasi diminta memantau dan melaporkan apabila ada laporan orang tua pasien yang melaporkan KIPI karena vaksin tersebut ke Dinas Kesehatan setempat.
Menurut Nia, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi saat ini. Setindaknya ada tujuh alasan masyarakat tidak perlu khawatir atas berita vaksin palsu.
Ia mengatakan, jika anak mendapatkan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, vaksin disediakan oleh pemeirntah didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi.
"Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya," katanya.
Selanjutnya, jika anak mengikuti program pemerintah yakni imunisasi dasar lengkap di antaranya Hepatitis B, DPT, Polio, Campak, BCG yang diadakan oleh pemerintah didistribusikan ke dinas kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan, dijamin asli, manfaat dan keamanannya.
"Jika peserta JKN dan melakukan imunisasi dasar misalnya vaksin BCG, Hepatitis B, DPT, Polio dan Campak, pengadaan vaksin didasarkan pada Fornas dan e-katalog dari produsen dan distributor resmi," katanya.
Alasan berikutnya, ikuti program imunisasi ulang seperti DPT, Polio, Campak. Tanpa adanya vaksin palsu, imunisasi ini disarankan (harus) diulang.
"Jadi bagi yang khawatir, ikut saja imunisasi ini di posyandu dan puskesmas terdekat," katanya.
Diduga peredaran vaksi palsu tidak lebih dari 1 persen di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang relatif kecil secara jumlah vaksin yang beredar di wilayah sebenarnya.
Dikabarkan isi vaksin palsu adalah campuran antara cairan infus dan gentacimin (obat antibiotik) dan setiap imunisasi dosis 0,5 cc.
"Dilihat dari isi dampaknya relatif tidak membahayakan," katanya.
Alasan terakhir, karena vaksin palsu dibuat dengan cara yang tidak baik, maka kemungkinan timbulkan infeksi. Gejala infeksi bisa dilihat tidak lama setelah diimunisasikan. Jadi, kalau sudah sekian lama tidak mengalami gejala infeksi setelah imunisasi dapat dipastikan aman.
"Hati-hati harus, tapi berita vaksin palsu tidak perlu disikapi berlebihan dan merasa khawatir yang tidak beralasan. Pemalsuan vaksin merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan, sama saja dengan sengaja menjadikan anak-anak tidak kebal atas penyakit yang mematikan," katanya.
Sementara jajaran Polres Bogor Kota juga ikut mewaspadai peredaran vaksin palsu, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, apabila ditemukan akan ikut menindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kepolisian siap membantu pengamanan serta pengawasan. Akan menindaklanjuti apabila ada laporan dari Dinas kesehatan atau masyarakat yang dirugikan," kata Kepala Bagian Ops, Polres Bogor Kompol Prasentyo.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sampai saat ini kami belum menerima laporan adanya vaksin palsu di wilayah Bogor," kata Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Nia Nurkania, kepada Antara, Minggu.
Nia mengatakan, Dinkes Kota Bogor telah menyebarkan surat edaran dari Dinas Provinsi Jawa Barat terkait vaksin palsu. Surat edaran tersebut beriksan informasi beberapa jenis vaksin yang dipalsukan yakni BCG, Campak, Polio, Hepatitis B dan Tetanus Toksoid.
"Dinkes Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pelaksana pelayanan imunisasi baik pemerintah maupun swasta untuk memeriksa kembali pembelian vaksin yang terindikasi dipalsukan," katanya.
Apabila sumber pembelian vaksi tersebut diragukan, pihak terkait diminta untuk agar tidak menggunakan vaksin tersebut.
"Pembelian vaksin sebaiknya dari distribusi resmi PT Biofarma atau menggunakan vaksin yang tersedia di Dinas Kesehatan setempat, dan berkoordinasi dengan dinas serta puskesmas setempat," katanya.
Selain itu, apotik, rumah sakit dan pusat pelayanan imunisasi diminta memantau dan melaporkan apabila ada laporan orang tua pasien yang melaporkan KIPI karena vaksin tersebut ke Dinas Kesehatan setempat.
Menurut Nia, masyarakat tidak perlu khawatir dengan kondisi saat ini. Setindaknya ada tujuh alasan masyarakat tidak perlu khawatir atas berita vaksin palsu.
Ia mengatakan, jika anak mendapatkan imunisasi di Posyandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pemerintah, vaksin disediakan oleh pemeirntah didapatkan langsung dari produsen dan distributor resmi.
"Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keamanannya," katanya.
Selanjutnya, jika anak mengikuti program pemerintah yakni imunisasi dasar lengkap di antaranya Hepatitis B, DPT, Polio, Campak, BCG yang diadakan oleh pemerintah didistribusikan ke dinas kesehatan, hingga fasilitas pelayanan kesehatan, dijamin asli, manfaat dan keamanannya.
"Jika peserta JKN dan melakukan imunisasi dasar misalnya vaksin BCG, Hepatitis B, DPT, Polio dan Campak, pengadaan vaksin didasarkan pada Fornas dan e-katalog dari produsen dan distributor resmi," katanya.
Alasan berikutnya, ikuti program imunisasi ulang seperti DPT, Polio, Campak. Tanpa adanya vaksin palsu, imunisasi ini disarankan (harus) diulang.
"Jadi bagi yang khawatir, ikut saja imunisasi ini di posyandu dan puskesmas terdekat," katanya.
Diduga peredaran vaksi palsu tidak lebih dari 1 persen di wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang relatif kecil secara jumlah vaksin yang beredar di wilayah sebenarnya.
Dikabarkan isi vaksin palsu adalah campuran antara cairan infus dan gentacimin (obat antibiotik) dan setiap imunisasi dosis 0,5 cc.
"Dilihat dari isi dampaknya relatif tidak membahayakan," katanya.
Alasan terakhir, karena vaksin palsu dibuat dengan cara yang tidak baik, maka kemungkinan timbulkan infeksi. Gejala infeksi bisa dilihat tidak lama setelah diimunisasikan. Jadi, kalau sudah sekian lama tidak mengalami gejala infeksi setelah imunisasi dapat dipastikan aman.
"Hati-hati harus, tapi berita vaksin palsu tidak perlu disikapi berlebihan dan merasa khawatir yang tidak beralasan. Pemalsuan vaksin merupakan tindakan tidak berperikemanusiaan, sama saja dengan sengaja menjadikan anak-anak tidak kebal atas penyakit yang mematikan," katanya.
Sementara jajaran Polres Bogor Kota juga ikut mewaspadai peredaran vaksin palsu, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, apabila ditemukan akan ikut menindak sesuai hukum yang berlaku.
"Kepolisian siap membantu pengamanan serta pengawasan. Akan menindaklanjuti apabila ada laporan dari Dinas kesehatan atau masyarakat yang dirugikan," kata Kepala Bagian Ops, Polres Bogor Kompol Prasentyo.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016