Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, melaksanakan empat kegiatan yang bertujuan membantu ekonomi masyarakat dalam mengantisipasi inflasi, khususnya menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023.
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jabar, Kamis, mengatakan rapat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (7/12/2022).
Dia menyampaikan, saat ini inflasi Kota Bogor di angka 5,89 persen. Angka ini turun dibanding Oktober 2022 yang berada di angka 5,94 persen. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi mengingat Desember ada momen Natal dan Tahun Baru.
Baca juga: Kota Bogor di urutan ketiga tertinggi inflasi di Jabar
"Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten/kota rutin menggelar rapat pengendalian inflasi secara periodik apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan inflasi," ujar Syarifah.
Syarifah menjabarkan empat kegiatan itu yakni melakukan operasi pasar murah (OPM) langsung di pasar.
Selama ini operasi pasar murah digelar di enam kecamatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinkukmdagin dan distributor yang menyediakan barang-barang komoditas pangan dengan harga lebih murah.
"Di bulan ini, OPM akan dilakukan di pasar bekerja sama dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya karena pemantauan harga dilakukan di pasar. Jadi, sasarannya tidak hanya murah dan bisa dibeli masyarakat, tapi harga barang-barang komoditas di pasar benar-benar murah," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bogor sambut baik insetif Rp10 miliar pengendalian inflasi daerah
Kegiatan kedua, kata dia, yakni melakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh tim gabungan antara kepolisian dan perangkat daerah yang bertujuan untuk membuat jera para pedagang agar tidak hanya mementingkan profit dengan mengambil kesempatan saat Natal dan Tahun Baru.
Pasar murah dan sidak diharapkan dapat menekan pedagang yang menjual barang dengan harga tinggi atau melakukan penimbunan di beberapa komoditas sehingga harganya menjadi mahal.
"Faktor ini kami kendalikan dengan sidak. Pada sidak itu kami akan memantau harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembeli. Kalau ada harga yang lebih tinggi dari dua acuan itu kita telusuri kenapa harganya lebih tinggi, apakah ada penimbunan atau dari distributor atau produsen memang sudah mahal," katanya.
Langkah ketiga, lanjut Syarifah, melakukan gerakan menanam. Jadi untuk komoditas-komoditas pangan tertentu masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menanam cabai dan lainnya supaya tidak ketergantungan pada pasar.
Baca juga: Pemkot Bogor siap kendalikan harga pangan hadapi potensi inflasi
Kegiatan keempat yang juga sudah dilakukan yakni memberikan subsidi transportasi bagi komoditas yang harganya naik. Serta memberikan subsidi BBM kepada pengemudi ojek online dan padat karya agar masyarakat golongan tertentu tetap mempunyai daya beli.
"Pemerintah Kota Bogor menjalin kerja sama dengan daerah lain. Saat ini Kota Bogor sudah bekerja sama dengan Ciamis dan Sukabumi. Tujuan kerja sama ini untuk mendapatkan komoditas yang harganya lebih murah jika sewaktu-waktu komoditas mengalami kenaikan, bisa mendapatkan barang dari daerah yang berlebih dan harganya murah," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Sekretaris Daerah Kota Bogor Syarifah Sofiah di Kota Bogor, Jabar, Kamis, mengatakan rapat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal telah dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Bogor di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor, Rabu (7/12/2022).
Dia menyampaikan, saat ini inflasi Kota Bogor di angka 5,89 persen. Angka ini turun dibanding Oktober 2022 yang berada di angka 5,94 persen. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan pengendalian inflasi mengingat Desember ada momen Natal dan Tahun Baru.
Baca juga: Kota Bogor di urutan ketiga tertinggi inflasi di Jabar
"Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi sampai ke pemerintah kabupaten/kota rutin menggelar rapat pengendalian inflasi secara periodik apa yang bisa kita lakukan untuk mengendalikan inflasi," ujar Syarifah.
Syarifah menjabarkan empat kegiatan itu yakni melakukan operasi pasar murah (OPM) langsung di pasar.
Selama ini operasi pasar murah digelar di enam kecamatan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinkukmdagin dan distributor yang menyediakan barang-barang komoditas pangan dengan harga lebih murah.
"Di bulan ini, OPM akan dilakukan di pasar bekerja sama dengan Perumda Pasar Pakuan Jaya karena pemantauan harga dilakukan di pasar. Jadi, sasarannya tidak hanya murah dan bisa dibeli masyarakat, tapi harga barang-barang komoditas di pasar benar-benar murah," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bogor sambut baik insetif Rp10 miliar pengendalian inflasi daerah
Kegiatan kedua, kata dia, yakni melakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh tim gabungan antara kepolisian dan perangkat daerah yang bertujuan untuk membuat jera para pedagang agar tidak hanya mementingkan profit dengan mengambil kesempatan saat Natal dan Tahun Baru.
Pasar murah dan sidak diharapkan dapat menekan pedagang yang menjual barang dengan harga tinggi atau melakukan penimbunan di beberapa komoditas sehingga harganya menjadi mahal.
"Faktor ini kami kendalikan dengan sidak. Pada sidak itu kami akan memantau harga sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembeli. Kalau ada harga yang lebih tinggi dari dua acuan itu kita telusuri kenapa harganya lebih tinggi, apakah ada penimbunan atau dari distributor atau produsen memang sudah mahal," katanya.
Langkah ketiga, lanjut Syarifah, melakukan gerakan menanam. Jadi untuk komoditas-komoditas pangan tertentu masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk menanam cabai dan lainnya supaya tidak ketergantungan pada pasar.
Baca juga: Pemkot Bogor siap kendalikan harga pangan hadapi potensi inflasi
Kegiatan keempat yang juga sudah dilakukan yakni memberikan subsidi transportasi bagi komoditas yang harganya naik. Serta memberikan subsidi BBM kepada pengemudi ojek online dan padat karya agar masyarakat golongan tertentu tetap mempunyai daya beli.
"Pemerintah Kota Bogor menjalin kerja sama dengan daerah lain. Saat ini Kota Bogor sudah bekerja sama dengan Ciamis dan Sukabumi. Tujuan kerja sama ini untuk mendapatkan komoditas yang harganya lebih murah jika sewaktu-waktu komoditas mengalami kenaikan, bisa mendapatkan barang dari daerah yang berlebih dan harganya murah," jelasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022