Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat meraih dua penghargaan predikat dari B menjadi BB atau sangat baik atas kinerja reformasi birokrasi dan penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik untuk e-SPPT PBB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12).
Saat dikonfirmasi dari Kota Bogor, Selasa, usai menerima penghargaan Bima Arya mengungkapkan terima kasihnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor yang bekerja keras memudahkan urusan warga.
Baca juga: Kemenpan RB beri penghargaan kepada Pemerintah Kota Bogor
Baca juga: Polresta Bogor dapat penghargaan pelayanan publik prima KemenpanRB
“Ini penghargaan untuk para ASN di Kota Bogor yang bekerja keras untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan memudahkan rakyat,” ungkap Bima Arya.
Menurut Bima, penghargaan ini menjadi penyemangat Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Ini bukan ujung, tapi ini proses. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan akan terus semakin baik untuk melayani dan memudahkan urusan warga,” katanya.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menjelaskan, kenaikan predikat kinerja reformasi birokrasi menjadi BB (Sangat Baik) yang diraih Kota Bogor dinilai dari delapan area perubahan.
Baca juga: Pemkot Bogor raih tiga penghargaan Humas Jabar Award 2021
delapan perubahan tersebut ialah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Jadi dari setiap area perubahan tersebut kita lakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki. Ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Dan yang lebih penting lagi, implementasi ini harus berlaku di semua OPD,” ujar Henny.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas kepada Wali Kota Bogor Bima Arya dalam acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12).
Saat dikonfirmasi dari Kota Bogor, Selasa, usai menerima penghargaan Bima Arya mengungkapkan terima kasihnya kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bogor yang bekerja keras memudahkan urusan warga.
Baca juga: Kemenpan RB beri penghargaan kepada Pemerintah Kota Bogor
Baca juga: Polresta Bogor dapat penghargaan pelayanan publik prima KemenpanRB
“Ini penghargaan untuk para ASN di Kota Bogor yang bekerja keras untuk membuat birokrasi menjadi lebih efisien, efektif dan memudahkan rakyat,” ungkap Bima Arya.
Menurut Bima, penghargaan ini menjadi penyemangat Pemkot Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Ini bukan ujung, tapi ini proses. Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan akan terus semakin baik untuk melayani dan memudahkan urusan warga,” katanya.
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor, Henny Nurliani menjelaskan, kenaikan predikat kinerja reformasi birokrasi menjadi BB (Sangat Baik) yang diraih Kota Bogor dinilai dari delapan area perubahan.
Baca juga: Pemkot Bogor raih tiga penghargaan Humas Jabar Award 2021
delapan perubahan tersebut ialah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Jadi dari setiap area perubahan tersebut kita lakukan berbagai upaya untuk terus memperbaiki. Ditandai dengan terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3. Dan yang lebih penting lagi, implementasi ini harus berlaku di semua OPD,” ujar Henny.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022