DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis, menetapkan angka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp9,14 triliun, dalam rapat paripurna bersama Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa setelah disahkan, APBD Kabupaten Bogor terlebih dulu harus dievaluasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sehingga seluruh program dapat berjalan efektif mulai Maret 2023.
"Proses lelang pengadaan barang dan jasa sudah bisa dimulai dari sekarang, sehingga nanti saat evaluasi dari Gubernur selesai, semua program bisa langsung berjalan. Harapannya, pekerjaan infrastruktur bisa lebih cepat selesai," kata Rudy.
Ia mengaku telah meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memerintahkan jajarannya mengambil kebijakan strategis untuk mengejawantahkan seluruh program yang tercantum dalam APBD 2023.
Selain itu, Rudy juga mendorong Pemkab Bogor agar menyelesaikan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.
"Sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," kata Rudy.
Sementara, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan postur APBD 2023 Kabupaten Bogor terdiri atas target Pendapatan Daerah sekitar Rp8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp9,14 triliun.
Menurut Iwan, terdapat defisit anggaran sekitar Rp642 miliar telah tertutupi oleh pembiayaan netto.
"Dalam APBD 2023 terdapat belanja peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji P3K dan dana kelurahan sesuai mandat surat Kementerian Keuangan," kata Iwan Setiawan.
Dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-194/PK/2022, beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2023 Kabupaten Bogor yakni, program bantuan keuangan infrastruktur desa bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sebesari Rp407 miliar. Kemudian anggaran kelurahan Rp19 miliar
Iwan juga memastikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, Pemkab Bogor memberikan porsi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 27 persen, sektor kesehatan 15,70 persen, sektor infrastruktur 19,33 persen dan dana transfer ke desa 17 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Kabupaten Bogor, menyebutkan bahwa setelah disahkan, APBD Kabupaten Bogor terlebih dulu harus dievaluasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sehingga seluruh program dapat berjalan efektif mulai Maret 2023.
"Proses lelang pengadaan barang dan jasa sudah bisa dimulai dari sekarang, sehingga nanti saat evaluasi dari Gubernur selesai, semua program bisa langsung berjalan. Harapannya, pekerjaan infrastruktur bisa lebih cepat selesai," kata Rudy.
Ia mengaku telah meminta Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memerintahkan jajarannya mengambil kebijakan strategis untuk mengejawantahkan seluruh program yang tercantum dalam APBD 2023.
Selain itu, Rudy juga mendorong Pemkab Bogor agar menyelesaikan seluruh target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023.
Terlebih, enam bulan sebelum Pemilu 2024 Bupati Bogor dilarang untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis seperti melakukan lelang jabatan, hingga rotasi mutasi jabatan di kalangan ASN.
"Sekarang masih ada waktu. Setahu saya ada 65 jabatan kosong harus segera diisi, untuk upaya percepatan pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2023 itu pertaruhannya, target tercapai atau tidak," kata Rudy.
Sementara, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan mengungkapkan postur APBD 2023 Kabupaten Bogor terdiri atas target Pendapatan Daerah sekitar Rp8,5 triliun, kemudian belanja daerah ditarget Rp9,14 triliun.
Menurut Iwan, terdapat defisit anggaran sekitar Rp642 miliar telah tertutupi oleh pembiayaan netto.
"Dalam APBD 2023 terdapat belanja peningkatan infrastruktur desa, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, gaji P3K dan dana kelurahan sesuai mandat surat Kementerian Keuangan," kata Iwan Setiawan.
Dalam surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-194/PK/2022, beberapa kegiatan yang dianggarkan dalam APBD 2023 Kabupaten Bogor yakni, program bantuan keuangan infrastruktur desa bertajuk Satu Miliar Satu Desa (Samisade) sebesari Rp407 miliar. Kemudian anggaran kelurahan Rp19 miliar
Iwan juga memastikan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2023, Pemkab Bogor memberikan porsi anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 27 persen, sektor kesehatan 15,70 persen, sektor infrastruktur 19,33 persen dan dana transfer ke desa 17 persen.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022