Badan Pangan Nasional memulai strategi ketahanan pangan beras dengan berkolaborasi berbagai kementerian untuk memberikan keleluasaan terhadap Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat mengamankan beras produksi lokal dengan harga kesetimbangan baru.
Kepada Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo saat menguraikan kewenangan hingga kolaborasi penanganan ketahanan pangan dalam rapat koordinasi dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, Rabu (16/11), menjabarkan strategi pemerintah menghadapi surplus beras di tengah kenaikan harga produksi dan harga pembelian di tingkat konsumen.
"Ada Perpres mengenai Cadangan Pangan Pemerintah dan hari ini kami intens dengan Kementerian Keuangan, terakhir tinggal menentukan B to B, di sana akan ada pemberian bantuan subsidi bunga kepada Himbara, kepada teman-teman di BUMN di bidang pangan," kata Arief.
Baca juga: BPN bersama BPS siapkan Satu Data Pangan dari 514 kota dan kabupaten
Arief menerangkan selain beras, ada pula komoditas lain yang kelola oleh ID Food dan lainnya untuk mendapatkan subsidi ini dan kini dalam tahap finalisasi.
Beras dan bahan pangan pokok lain menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi stok di dalam negeri.
"Sebagai contoh sampai akhir tahun 2022 ini, Rp1 triliun untuk Bulog beras jagung dan kedelai, subsidi bunga 4,75 persen dari Kemenkeu sehingga dapat bersaing untuk trading. Kemudian untuk ID food, itu mulai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansi, daging ayam, telur dan gula konsumsi kami harapkan total bisa mendapatkan Rp2 triliun," katanya.
Baca juga: Badan Pangan Nasional: Dampak harga BBM ke rantai pasok hanya 6-8 persen
Arief menyampaikan strategi yang dilakukan Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Keuangan bukan dengan penyertaan modal negara (PNM) melainkan dengan pinjaman harga murah.
Badan Pangan Nasional pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran yang belum selesai kepada Bulog sebesar Rp5,2 triliun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai beras PPKM sebagai bantuan kepada masyarakat terdampak Pandemi COVID-19.
Baca juga: BPN meluncurkan situs panel harga pangan
Dengan subsidi tersebut, Bulog dapat membeli beras dari produsen beras dengan harga komersial berkisar Rp10.200 tergantung asal daerah panen. Sebab, harga pembelian beras yang sebelumnya Rp8.300 sangat mudah dilakukan, kini tidak terserap di harga Rp8800 pun dari petani.
"Sehingga kita lepas dengan pengadaan komersial agar Bulog bisa bersaing dengan pasar," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Kepada Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo saat menguraikan kewenangan hingga kolaborasi penanganan ketahanan pangan dalam rapat koordinasi dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan secara virtual, Rabu (16/11), menjabarkan strategi pemerintah menghadapi surplus beras di tengah kenaikan harga produksi dan harga pembelian di tingkat konsumen.
"Ada Perpres mengenai Cadangan Pangan Pemerintah dan hari ini kami intens dengan Kementerian Keuangan, terakhir tinggal menentukan B to B, di sana akan ada pemberian bantuan subsidi bunga kepada Himbara, kepada teman-teman di BUMN di bidang pangan," kata Arief.
Baca juga: BPN bersama BPS siapkan Satu Data Pangan dari 514 kota dan kabupaten
Arief menerangkan selain beras, ada pula komoditas lain yang kelola oleh ID Food dan lainnya untuk mendapatkan subsidi ini dan kini dalam tahap finalisasi.
Beras dan bahan pangan pokok lain menjadi prioritas pemerintah untuk memenuhi stok di dalam negeri.
"Sebagai contoh sampai akhir tahun 2022 ini, Rp1 triliun untuk Bulog beras jagung dan kedelai, subsidi bunga 4,75 persen dari Kemenkeu sehingga dapat bersaing untuk trading. Kemudian untuk ID food, itu mulai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ruminansi, daging ayam, telur dan gula konsumsi kami harapkan total bisa mendapatkan Rp2 triliun," katanya.
Baca juga: Badan Pangan Nasional: Dampak harga BBM ke rantai pasok hanya 6-8 persen
Arief menyampaikan strategi yang dilakukan Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Keuangan bukan dengan penyertaan modal negara (PNM) melainkan dengan pinjaman harga murah.
Badan Pangan Nasional pun telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan pembayaran yang belum selesai kepada Bulog sebesar Rp5,2 triliun dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai beras PPKM sebagai bantuan kepada masyarakat terdampak Pandemi COVID-19.
Baca juga: BPN meluncurkan situs panel harga pangan
Dengan subsidi tersebut, Bulog dapat membeli beras dari produsen beras dengan harga komersial berkisar Rp10.200 tergantung asal daerah panen. Sebab, harga pembelian beras yang sebelumnya Rp8.300 sangat mudah dilakukan, kini tidak terserap di harga Rp8800 pun dari petani.
"Sehingga kita lepas dengan pengadaan komersial agar Bulog bisa bersaing dengan pasar," ujarnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022