Bekasi (Antara Megapolitan) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menilai wacana perpindahan wilayah administratif sebanyak 25 ribu jiwa warga Kelurahan Bojongkulur, Kabupaten Bogor ke wilayah Kota Bekasi bukanlah perkara sepele.
"Wacana itu bisa terlaksana setelah ada perintah dari Menteri Dalam Negeri, sementara untuk Bojongkulur, perintahnya nanti akan turun dari Pemprov Jabar. Ini bukan persoalan sepele," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, proses yang harus ditempuh melibatkan dua pemerintahan, sehingga prosedur yang harus dipenuhinya pun harus sesuai.
"Perlu ada perintah dari Pemprov Jabar karena hal ini menyangkut dua wilayah. Jika sudah jelas, kami siap menerima," ujarnya.
Dikatakan Rayendra, Pemerintah Kota Bekasi masih menantikan terpenuhinya prosedur legal formal terkait aspirasi warga Bojongkulur yang ingin bergabung ke Kota Bekasi.
Sejauh ini, kata dia, belum ada tembusan surat resmi perihal aspirasi tersebut dari warga maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dia mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Bekasi siap menerima warga Bojongkulur sebagai bagian dari tugas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Birokrat abdi masyarakat, orientasi profit tidak menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pelayanan terhadap warga," katanya.
Dikatakan Rayendra, pihaknya tidak mempermasalahkan bila titik banjir di Kota Bekasi yang saat ini tercatat ada sebanyak 49 titik menjadi bertambah dengan hadirnya Desa Bojongkulur di Kota Bekasi.
"Kalaupun nantinya wilayah penanganan banjir yang perlu menjadi perhatian kami menjadi makin luas, itu sudah menjadi tugas yang harus dinikmati. Besar atau kecilnya debit air Kali Cikeas dan Kali Cileungsi yang berimbas pada banjir di perumahan bantaran kali, tetap perlu dicarikan solusi penanganan terbaiknya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan warga Perumahan Vila Nusa Indah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berkeinginan berpindah administrasi ke wilayah Kota Bekasi dengan alasan minimnya perhatian pemerintah setempat terhadap kondisi infrastruktur yang rusak pascabanjir.
Keinginan itu divisualisasikan sebanyak 2.500 perwakilan warga Bojong Kulur melalui aksi unjuk rasa di Bundaran Perumahan Vila NUsa Indah 2, Minggu (22/5), melalui deklarasi bersama dan penyampaian petisi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Wacana itu bisa terlaksana setelah ada perintah dari Menteri Dalam Negeri, sementara untuk Bojongkulur, perintahnya nanti akan turun dari Pemprov Jabar. Ini bukan persoalan sepele," katanya di Bekasi, Senin.
Menurut dia, proses yang harus ditempuh melibatkan dua pemerintahan, sehingga prosedur yang harus dipenuhinya pun harus sesuai.
"Perlu ada perintah dari Pemprov Jabar karena hal ini menyangkut dua wilayah. Jika sudah jelas, kami siap menerima," ujarnya.
Dikatakan Rayendra, Pemerintah Kota Bekasi masih menantikan terpenuhinya prosedur legal formal terkait aspirasi warga Bojongkulur yang ingin bergabung ke Kota Bekasi.
Sejauh ini, kata dia, belum ada tembusan surat resmi perihal aspirasi tersebut dari warga maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dia mengatakan, pada prinsipnya Pemkot Bekasi siap menerima warga Bojongkulur sebagai bagian dari tugas pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sesama Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Birokrat abdi masyarakat, orientasi profit tidak menjadi pertimbangan utama dalam memberikan pelayanan terhadap warga," katanya.
Dikatakan Rayendra, pihaknya tidak mempermasalahkan bila titik banjir di Kota Bekasi yang saat ini tercatat ada sebanyak 49 titik menjadi bertambah dengan hadirnya Desa Bojongkulur di Kota Bekasi.
"Kalaupun nantinya wilayah penanganan banjir yang perlu menjadi perhatian kami menjadi makin luas, itu sudah menjadi tugas yang harus dinikmati. Besar atau kecilnya debit air Kali Cikeas dan Kali Cileungsi yang berimbas pada banjir di perumahan bantaran kali, tetap perlu dicarikan solusi penanganan terbaiknya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, ribuan warga Perumahan Vila Nusa Indah Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Puteri Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berkeinginan berpindah administrasi ke wilayah Kota Bekasi dengan alasan minimnya perhatian pemerintah setempat terhadap kondisi infrastruktur yang rusak pascabanjir.
Keinginan itu divisualisasikan sebanyak 2.500 perwakilan warga Bojong Kulur melalui aksi unjuk rasa di Bundaran Perumahan Vila NUsa Indah 2, Minggu (22/5), melalui deklarasi bersama dan penyampaian petisi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016