Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyebutkan kalau saat ini laju inflasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, masih cukup terkendali.
"Untuk saat ini laju infilasi di Purwakarta cukup terkendali, yakni di bawah 5 persen," kata bupati usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, bersama Mendagri Tito Karnavian, di Purwakarta, Senin.
Ia menyampaikan, setelah adanya kenaikan BBM bersubsidi belakangan ini, inflasi masih bertahan di bawah 5 persen.
"Tadinya diperkirakan akan menembus sampai 7 persen. Usaha semua stakeholder seluruh kabupaten kota se-Indonesia berupaya bisa menekan inflasi di bawah 5 persen termasuk Purwakarta yang berada di angka kurang lebih 4,6 persen," kata Anne.
Baca juga: Pemkab Purwakarta menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas
Menurut dia, keterlibatan sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menghimbau agar para pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta terus berupaya berinovasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Purwakarta.
Para ASN juga dituntut untuk bersama-sama dalam penanganan inflasi. Hal pertama adalah di pemerintahan daerah sudah mencanangkan ke para kepala OPD agar disesuaikan.
"Dalam artian tidak menutup kegiatan tetapi mengurangi hal-hal yang sifatnya tidak efektif, misalnya yang sifatnya hanya seremonial," ujarnya.
Baca juga: Purwakarta lakukan langkah strategis atasi dinamika ekonomi global
Menurut Anne, pengendalian inflasi di tingkat Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Ambu Anne juga mengungkapkan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, pemerintah daerah juga menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober-Desember 2022, yang akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk ojek, UMKM, dan nelayan, subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah dan penciptaan lapangan kerja, termasuk bantuan sosial tambahan.
Baca juga: Bupati Purwakarta sebut laju inflasi di daerahnya masih cukup terkendali
Pada kegiatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan agar pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan laju inflasi.
Menurut dia, angka inflasi nasional merupakan agregat kinerja dari pemerintah pusat dan daerah. Jika semua Pemda bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, otomatis angka inflasi nasional juga akan bisa dikendalikan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Untuk saat ini laju infilasi di Purwakarta cukup terkendali, yakni di bawah 5 persen," kata bupati usai Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, bersama Mendagri Tito Karnavian, di Purwakarta, Senin.
Ia menyampaikan, setelah adanya kenaikan BBM bersubsidi belakangan ini, inflasi masih bertahan di bawah 5 persen.
"Tadinya diperkirakan akan menembus sampai 7 persen. Usaha semua stakeholder seluruh kabupaten kota se-Indonesia berupaya bisa menekan inflasi di bawah 5 persen termasuk Purwakarta yang berada di angka kurang lebih 4,6 persen," kata Anne.
Baca juga: Pemkab Purwakarta menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu prioritas
Menurut dia, keterlibatan sejumlah pihak pada pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menghimbau agar para pegawai di lingkungan Pemkab Purwakarta terus berupaya berinovasi untuk mengembangkan potensi yang ada di Purwakarta.
Para ASN juga dituntut untuk bersama-sama dalam penanganan inflasi. Hal pertama adalah di pemerintahan daerah sudah mencanangkan ke para kepala OPD agar disesuaikan.
"Dalam artian tidak menutup kegiatan tetapi mengurangi hal-hal yang sifatnya tidak efektif, misalnya yang sifatnya hanya seremonial," ujarnya.
Baca juga: Purwakarta lakukan langkah strategis atasi dinamika ekonomi global
Menurut Anne, pengendalian inflasi di tingkat Purwakarta merupakan penjabaran dari Keputusan Presiden nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi dan Peraturan Menteri Perekonomian nomor 10 tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota.
Ambu Anne juga mengungkapkan, dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, pemerintah daerah juga menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober-Desember 2022, yang akan digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk ojek, UMKM, dan nelayan, subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah dan penciptaan lapangan kerja, termasuk bantuan sosial tambahan.
Baca juga: Bupati Purwakarta sebut laju inflasi di daerahnya masih cukup terkendali
Pada kegiatan itu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan agar pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia harus terus melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan laju inflasi.
Menurut dia, angka inflasi nasional merupakan agregat kinerja dari pemerintah pusat dan daerah. Jika semua Pemda bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, otomatis angka inflasi nasional juga akan bisa dikendalikan.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022