Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyebutkan penimbangan dan pengukuran balita diperlukan sebagai upaya deteksi dini dalam mengatasi persoalan gizi.
"Dengan deteksi dini, jika balita mengalami masalah gizi atau pertumbuhan, maka itu dapat segera dilakukan intervensi," katanya di sela kegiatan diseminasi hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2022 di Karawang, Kamis.
Sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (I), di Karawang terjadi penurunan masalah gizi dari tahun 2019 sebesar 24,1 persen menjadi 20,6 persen pada tahun 2021.
"Jadi pada tahun 2022 ini kita optimistis bisa mencapai 12 persen," katanya.
Baca juga: Bulan penimbangan balita untuk tekan kasus stunting di Karawang
Menurut dia, sesuai dengan hasil BPB 2022 terjadi penurunan prevalensi masalah gizi di Karawang jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.
Untuk balita stunting, prevalensi tahun 2022 sebesar 1,6 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,7 persen sehingga turun 1,1 poin.
Prevalensi balita berat badan kurang juga turun dari tahun sebelumnya, yakni 2,7 persen menjadi 2,4 persen, turun 0,3 poin, dan prevalensi balita gizi kurang juga turun 0,2 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 1,8 persen menjadi 1,6 persen.
Selain masalah gizi kurang, Karawang juga mengalami gizi lebih pada balita yang ditunjukkan dengan prevalensi risiko gizi lebih sebanyak 4,2 persen, turun dari tahun 2021 sebanyak 5,1 persen .
Baca juga: Calon pengantin di Karawang akan diberi edukasi pencegahan stunting
Baca juga: Karawang gerakkan 5.430 tenaga pendamping keluarga untuk penanganan stunting
Meskipun hasil BPB masih di bawah batas kesehatan masyarakat, pihaknya tetap harus melaksanakan intervensi, khususnya kegiatan pencegahan stunting.
Dia mengatakan persoalan gizi berkaitan dengan stunting dan stunting tidak hanya berdampak terhadap gagal tumbuh, tapi juga menghambat perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolisme sehingga dampak jangka panjang yaitu kapasitas intelektual dan risiko penyakit tidak menular (PTM) di usia dewasa.
Aep menyebutkan batasan prevalensi stunting suatu wilayah akan menjadi masalah kesehatan masyarakat apabila lebih besar dari 20 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Dengan deteksi dini, jika balita mengalami masalah gizi atau pertumbuhan, maka itu dapat segera dilakukan intervensi," katanya di sela kegiatan diseminasi hasil Bulan Penimbangan Balita (BPB) tahun 2022 di Karawang, Kamis.
Sesuai data Studi Status Gizi Indonesia (I), di Karawang terjadi penurunan masalah gizi dari tahun 2019 sebesar 24,1 persen menjadi 20,6 persen pada tahun 2021.
"Jadi pada tahun 2022 ini kita optimistis bisa mencapai 12 persen," katanya.
Baca juga: Bulan penimbangan balita untuk tekan kasus stunting di Karawang
Menurut dia, sesuai dengan hasil BPB 2022 terjadi penurunan prevalensi masalah gizi di Karawang jika dibandingkan dari tahun sebelumnya.
Untuk balita stunting, prevalensi tahun 2022 sebesar 1,6 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 2,7 persen sehingga turun 1,1 poin.
Prevalensi balita berat badan kurang juga turun dari tahun sebelumnya, yakni 2,7 persen menjadi 2,4 persen, turun 0,3 poin, dan prevalensi balita gizi kurang juga turun 0,2 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 1,8 persen menjadi 1,6 persen.
Selain masalah gizi kurang, Karawang juga mengalami gizi lebih pada balita yang ditunjukkan dengan prevalensi risiko gizi lebih sebanyak 4,2 persen, turun dari tahun 2021 sebanyak 5,1 persen .
Baca juga: Calon pengantin di Karawang akan diberi edukasi pencegahan stunting
Baca juga: Karawang gerakkan 5.430 tenaga pendamping keluarga untuk penanganan stunting
Meskipun hasil BPB masih di bawah batas kesehatan masyarakat, pihaknya tetap harus melaksanakan intervensi, khususnya kegiatan pencegahan stunting.
Dia mengatakan persoalan gizi berkaitan dengan stunting dan stunting tidak hanya berdampak terhadap gagal tumbuh, tapi juga menghambat perkembangan kognitif dan motorik, serta gangguan metabolisme sehingga dampak jangka panjang yaitu kapasitas intelektual dan risiko penyakit tidak menular (PTM) di usia dewasa.
Aep menyebutkan batasan prevalensi stunting suatu wilayah akan menjadi masalah kesehatan masyarakat apabila lebih besar dari 20 persen.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022