DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor mengubah pola kerja dengan menggandeng pihak ketiga dalam mengatasi permasalahan sampah di daerah tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova di Cibinong, Jumat, mengatakan upaya mengajak pihak ketiga bertujuan agar penanganan sampah di daerah tersebut berjalan efektif dan efisien.
"Beberapa daerah lain sudah begitu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi, DLH tak perlu memikirkan perawatan kendaraan, BBM (bahan bakar minyak), atau lainnya," kata Ferry di Cibinong, Bogor, Jumat.
Baca juga: DLH Bogor susur Sungai Cileungsi deteksi adanya pencemaran lingkungan
Baca juga: Tirta Kahuripan ajak DLH Bogor atasi pencemaran Ciliwung
Dengan menggandeng pihak ketiga, lanjutnya, maka anggaran yang dikeluarkan Pemkab Bogor untuk penanganan sampah bisa lebih minimal. Sehingga, tambahnya, DLH Kabupaten Bogor bisa fokus pada program dan kegiatan lainnya.
"Kami, dari Komisi III, sudah mendorong ke arah situ (kerja sama pihak ketiga), karena ketika kami melakukan kunjungan di beberapa daerah, mereka sudah menerapkan sistem seperti itu," ungkapnya.
Ferry menyebutkan analisa yang dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menilai DLH cukup besar mengeluarkan anggaran penanganan sampah, mulai dari perawatan truk sampah, pengadaan BBM, dan lain sebagainya.
Baca juga: Pembuang limbah di Sungai Cileungsi akan diintai DLH Bogor lewat CCTV
Seperti pada APBD Perubahan 2022, katanya, DLH Kabupaten Bogor meminta anggaran sebesar Rp17 miliar untuk penanganan sampah selama tiga bulan hingga akhir tahun. Rinciannya ialah Rp2 miliar untuk BBM, Rp7 miliar untuk honor pegawai, Rp7 miliar untuk pemeliharaan kendaraan, serta Rp1,9 miliar untuk penunjang kegiatan lainnya.
"Kalau DLH ingin ikut andil dalam melakukan efisiensi, seharusnya pengajuan anggarannya tidak besar; karena dengan pengajuan besar itu memberatkan APBD kami" imbuhnya.
Menurut dia, DLH telah mendapatkan porsi anggaran cukup besar pada APBD murni 2022. Semula, DLH Kabupaten Bogor memiliki anggaran Rp106 miliar, kemudian ada perubahan parsial menjadi Rp111 miliar, dan pada perubahan parsial kedua anggaran DLH menjadi Rp116 miliar.
"Dibandingkan dinas-dinas lainnya, anggaran DLH ini cukup besar karena kebutuhannya yang besar. Maka, ke depan kami minta DLH mengubah pola kerjanya," ujar Ferry.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova di Cibinong, Jumat, mengatakan upaya mengajak pihak ketiga bertujuan agar penanganan sampah di daerah tersebut berjalan efektif dan efisien.
"Beberapa daerah lain sudah begitu, bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi, DLH tak perlu memikirkan perawatan kendaraan, BBM (bahan bakar minyak), atau lainnya," kata Ferry di Cibinong, Bogor, Jumat.
Baca juga: DLH Bogor susur Sungai Cileungsi deteksi adanya pencemaran lingkungan
Baca juga: Tirta Kahuripan ajak DLH Bogor atasi pencemaran Ciliwung
Dengan menggandeng pihak ketiga, lanjutnya, maka anggaran yang dikeluarkan Pemkab Bogor untuk penanganan sampah bisa lebih minimal. Sehingga, tambahnya, DLH Kabupaten Bogor bisa fokus pada program dan kegiatan lainnya.
"Kami, dari Komisi III, sudah mendorong ke arah situ (kerja sama pihak ketiga), karena ketika kami melakukan kunjungan di beberapa daerah, mereka sudah menerapkan sistem seperti itu," ungkapnya.
Ferry menyebutkan analisa yang dilakukan Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menilai DLH cukup besar mengeluarkan anggaran penanganan sampah, mulai dari perawatan truk sampah, pengadaan BBM, dan lain sebagainya.
Baca juga: Pembuang limbah di Sungai Cileungsi akan diintai DLH Bogor lewat CCTV
Seperti pada APBD Perubahan 2022, katanya, DLH Kabupaten Bogor meminta anggaran sebesar Rp17 miliar untuk penanganan sampah selama tiga bulan hingga akhir tahun. Rinciannya ialah Rp2 miliar untuk BBM, Rp7 miliar untuk honor pegawai, Rp7 miliar untuk pemeliharaan kendaraan, serta Rp1,9 miliar untuk penunjang kegiatan lainnya.
"Kalau DLH ingin ikut andil dalam melakukan efisiensi, seharusnya pengajuan anggarannya tidak besar; karena dengan pengajuan besar itu memberatkan APBD kami" imbuhnya.
Menurut dia, DLH telah mendapatkan porsi anggaran cukup besar pada APBD murni 2022. Semula, DLH Kabupaten Bogor memiliki anggaran Rp106 miliar, kemudian ada perubahan parsial menjadi Rp111 miliar, dan pada perubahan parsial kedua anggaran DLH menjadi Rp116 miliar.
"Dibandingkan dinas-dinas lainnya, anggaran DLH ini cukup besar karena kebutuhannya yang besar. Maka, ke depan kami minta DLH mengubah pola kerjanya," ujar Ferry.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022