Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat berencana membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai upaya penanganan kemiskinan agar lebih fokus dan tepat sasaran di wilayah tersebut.
"Selama ini realisasi program kemiskinan sering dihadapkan dengan data penerimanya, karena itu diperlukan Puskesos," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Karawang Ridwan Salam, di Karawang, Kamis.
Selain bertujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin mendapatkan perlindungan sosial dan lepas dari kemiskinan, kata dia, Puskesos juga akan menjadi pusat database kemiskinan.
Artinya Puskesos akan memiliki data diri penerima bantuan terkait program penanganan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah.
Baca juga: Pemkab Karawang sediakan anggaran Rp2 miliar bantu UMKM di desa miskin ekstrem
Sementara itu, terkait dengan data penerima BLT BBM pasca-kenaikan harga BBM, data penerimanya bersumber dari pemerintah pusat yang disampaikan ke Kantor Pos sebagai pihak penyalur.
Menurut Ridwan Salam, dalam penyaluran BLT BBM, Dinas Sosial Karawang hanya bertugas melakukan peninjauan dalam proses penyalurannya.
Atas kondisi tersebut, Dinas Sosial Karawang tidak bisa melakukan perubahan data penerima BLT BBM jika dianggap tidak tepat sasaran.
Namun, diakuinya kalau saat ini Pemkab Karawang tengah melakukan pendataan terkait rencana penyaluran bantuan sosial kepada berbagai kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT BBM tapi terdampak kenaikan harga BBM.
Baca juga: Pemkab Karawang libatkan seluruh OPD dalam penanganan kemiskinan ekstrem
Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial lainnya ialah mereka dari kalangan nelayan, petani, tukang ojek dan kalangan lainnya.
"Datanya sedang divalidasi, agar penerimanya tidak dobel. Artinya, penerima BLT BBM tidak akan menerima bantuan sosial yang nanti digulirkan pemkab," kata dia.
Terkait dengan penanganan kemiskinan, kata dia, kalau persoalan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan data. Namun juga persoalan mental.
"Jadi penanganan kemiskinan juga mesti dilakukan dengan perbaikan mental, karena itu adalah akar persoalan," kata dia.
Baca juga: Karawang salurkan BLT sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem
Disebutkan, ungkapan 'jangan beri ikan, tapi beri kail' dalam penanganan kemiskinan juga perlu ditinjau ulang, karena kurang relevan.
"Selain memberi kail, harus juga disediakan 'kolamnya', sehingga penanganan kemiskinan bisa lebih relevan," demikian Ridwan Salam.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Selama ini realisasi program kemiskinan sering dihadapkan dengan data penerimanya, karena itu diperlukan Puskesos," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Karawang Ridwan Salam, di Karawang, Kamis.
Selain bertujuan untuk memudahkan warga atau fakir miskin mendapatkan perlindungan sosial dan lepas dari kemiskinan, kata dia, Puskesos juga akan menjadi pusat database kemiskinan.
Artinya Puskesos akan memiliki data diri penerima bantuan terkait program penanganan kemiskinan yang digulirkan oleh pemerintah.
Baca juga: Pemkab Karawang sediakan anggaran Rp2 miliar bantu UMKM di desa miskin ekstrem
Sementara itu, terkait dengan data penerima BLT BBM pasca-kenaikan harga BBM, data penerimanya bersumber dari pemerintah pusat yang disampaikan ke Kantor Pos sebagai pihak penyalur.
Menurut Ridwan Salam, dalam penyaluran BLT BBM, Dinas Sosial Karawang hanya bertugas melakukan peninjauan dalam proses penyalurannya.
Atas kondisi tersebut, Dinas Sosial Karawang tidak bisa melakukan perubahan data penerima BLT BBM jika dianggap tidak tepat sasaran.
Namun, diakuinya kalau saat ini Pemkab Karawang tengah melakukan pendataan terkait rencana penyaluran bantuan sosial kepada berbagai kalangan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT BBM tapi terdampak kenaikan harga BBM.
Baca juga: Pemkab Karawang libatkan seluruh OPD dalam penanganan kemiskinan ekstrem
Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan sosial lainnya ialah mereka dari kalangan nelayan, petani, tukang ojek dan kalangan lainnya.
"Datanya sedang divalidasi, agar penerimanya tidak dobel. Artinya, penerima BLT BBM tidak akan menerima bantuan sosial yang nanti digulirkan pemkab," kata dia.
Terkait dengan penanganan kemiskinan, kata dia, kalau persoalan sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan data. Namun juga persoalan mental.
"Jadi penanganan kemiskinan juga mesti dilakukan dengan perbaikan mental, karena itu adalah akar persoalan," kata dia.
Baca juga: Karawang salurkan BLT sebagai upaya penanganan kemiskinan ekstrem
Disebutkan, ungkapan 'jangan beri ikan, tapi beri kail' dalam penanganan kemiskinan juga perlu ditinjau ulang, karena kurang relevan.
"Selain memberi kail, harus juga disediakan 'kolamnya', sehingga penanganan kemiskinan bisa lebih relevan," demikian Ridwan Salam.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022