Bekasi (Antara Megapolitan) - Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, Jawa Barat kesulitan untuk menemui pemilik usaha guna pengumpulan data ekonomi dengan sasaran usaha besar, menengah hingga kecil.

"Sulitnya untuk menemui para pelaku usaha tersebut karena minimnya pengetahuan tentang adanya kegiatan pemerintah yang diadakan tiap tahun untuk dilakukan pendataan dan pengukuran ekonomi kerakyatan," kata Kepala BPS Kota Bekasi Slamet Waluyo di Bekasi, Senin.

Menurut dia Sebanyak 4.700 petugas sensus akan mendata 192.839 pengusaha di 12 kecamatan Kota Bekasi.

"Dalam pelaksanaan sensus, petugas sering dipusingkan dengan berbagai alasan dari para pelaku usaha," katanya.

Alasan-alasan tersebut antara lain pemilik usaha tidak ada di tempat, ruko tempat berdagang tiba-tiba tutup setelah melihat petugas, tidak bersedia dengan dalih apapun untuk dilakukan sensus, dan lain sebagainya.

Ia menambahkan terkait dengan sensus tersebut sudah dilakukan sosialisasi ke perangkat daerah setempat beserta surat edaran resmi dari Pemerintah pusat.

"Oleh karena itu masyarakat beserta para pelaku usaha diminta untuk proaktif dalam pengisian daftar pertanyaan yang diajukan dan ditulis menggunakan pensil yang sudah disediakan petugas.

Ia mengatakan Kegiatan sensus ekonomi 2016 di Kota Bekasi dilakukan pula serentak di Indonesia dalam rangka mengukur tingkat ekonomi kerakyatan suatu daerah sebagai tolak ukur kebijakan pemerintah pusat.

"Dalam pengisian data masyarakat dan pelaku usaha harus mengisi dengan pasti dan jujur, serta dalam kegiatan ini tidak di pungut biaya apapun," kata slamet.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaannya juga harus jujur dan transparansi tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Ia menambahkan perlunya kerjasama masyarakat dalam pengisian data untuk mempermudah kinerja pemerintah pusat dalam pengambilan putusan.

 "Dalam pengisian data sensus hanya diperlukan waktu sepuluh menit saja," kata slamet.

Pewarta: Mayolus Fajar D

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016