Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulai melakukan tahap awal pendataan awal registrasi sosial ekonomi untuk memutakhirkan data kependudukan di wilayah Karawang.
Kepala BPS Karawang, Robert Ronytua Pardosi, di Karawang, Jabar, Selasa mengatakan registrasi sosial ekonomi merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
"Semua data itu terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga ke tingkat desa atau kelurahan," kata Robert Ronytua Pardosi.
Baca juga: BPS catat inflasi 0,64 persen pada Juli 2022 akibat kenaikan IHK
Robert menyampaikan, untuk melancarkan kegiatan registrasi sosial ekonomi itu, pihaknya memerlukan kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Karawang
Menurut dia, registrasi sosial ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak.
"Jadi kami sangat berharap, dukungan dari pemkab bisa terus berlanjut. Sehingga, hasil dan datanya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak," kata Robert.
Baca juga: BPS: Penduduk miskin turun 0,17 persen pada Maret 2022
Kegiatan registrasi sosial ekonomi itu sendiri akan digelar mulai 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022. Saat ini, sebagai tahap awal pihaknya melakukan sosialisasi sekaligus meminta dukungan dari Pemkab Karawang.
Sekda Karawang Acep Jamhuri menyampaikan kalau pihaknya akan mendukung upaya BPS yang akan melakukan registrasi sosial ekonomi dengan sistem terintegrasi agar memudahkan pendataan.
Menurut dia, hasil pendataan registrasi sosial ekonomi harus final dan meyakinkan karena akan dijadikan satu data seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemkab Bogor gandeng BPS dan IPB University lakukan diseminasi profil anak
"Secara prinsip kami sangat mendukung program ini. Apa yang bisa kami bantu, BPS tidak perlu sungkan sungkan," kata Acep Jamhuri.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Kepala BPS Karawang, Robert Ronytua Pardosi, di Karawang, Jabar, Selasa mengatakan registrasi sosial ekonomi merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan.
"Semua data itu terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga ke tingkat desa atau kelurahan," kata Robert Ronytua Pardosi.
Baca juga: BPS catat inflasi 0,64 persen pada Juli 2022 akibat kenaikan IHK
Robert menyampaikan, untuk melancarkan kegiatan registrasi sosial ekonomi itu, pihaknya memerlukan kolaborasi dengan sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Karawang
Menurut dia, registrasi sosial ekonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak.
"Jadi kami sangat berharap, dukungan dari pemkab bisa terus berlanjut. Sehingga, hasil dan datanya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak," kata Robert.
Baca juga: BPS: Penduduk miskin turun 0,17 persen pada Maret 2022
Kegiatan registrasi sosial ekonomi itu sendiri akan digelar mulai 15 Oktober 2022 hingga 14 November 2022. Saat ini, sebagai tahap awal pihaknya melakukan sosialisasi sekaligus meminta dukungan dari Pemkab Karawang.
Sekda Karawang Acep Jamhuri menyampaikan kalau pihaknya akan mendukung upaya BPS yang akan melakukan registrasi sosial ekonomi dengan sistem terintegrasi agar memudahkan pendataan.
Menurut dia, hasil pendataan registrasi sosial ekonomi harus final dan meyakinkan karena akan dijadikan satu data seluruh Indonesia.
Baca juga: Pemkab Bogor gandeng BPS dan IPB University lakukan diseminasi profil anak
"Secara prinsip kami sangat mendukung program ini. Apa yang bisa kami bantu, BPS tidak perlu sungkan sungkan," kata Acep Jamhuri.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022