Purwakarta (Antara Megapolitan) - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi meminta Badan Pusat Statistik setempat melibatkan petugas Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam melakukan sensus ekonomi 2016.
"Data yang berbentuk survei harus real time. Jadi perlu melibatkan petugas RT/RW dalam kegiatan sensus ekonomi," katanya, disela launching sensus ekonomi di komplek Pemkab Purwakarta, Jumat.
Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sering menggunakan data tahunan dalam setiap mengeluarkan kebijakan.
Atas hal tersebut, seharusnya data survei dilakukan secara real time, karena arus dan kondisi masyarakat yang terus berubah-ubah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta juga diharapkan mampu mengintegrasikan datanya, terutama dengan pemerintah daerah setempat.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Bahdi Ruswana mengatakan, kegiatan sensus ekonomi kali ini merupakan bagian dalam melakukan pendataan pelaku usaha, baik pengusaha hingga usaha pedagang kaki lima.
Sehingga kegiatan sensus ekonomi nantinya bisa menjadi dasar pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.
Dalam sensus ekonomi itu sendiri akan diberlakukan kriteria, untuk di Jawa Barat ada sekitar 5-6 juta pelaku usaha yang disensus dengan sistem "door to door".
"Untuk sistem `door to door` ini kita mengerahkan 1.080 petugas dan diharapkan bisa selesai pada Mei 2016," kata dia.
(Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Data yang berbentuk survei harus real time. Jadi perlu melibatkan petugas RT/RW dalam kegiatan sensus ekonomi," katanya, disela launching sensus ekonomi di komplek Pemkab Purwakarta, Jumat.
Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Purwakarta sering menggunakan data tahunan dalam setiap mengeluarkan kebijakan.
Atas hal tersebut, seharusnya data survei dilakukan secara real time, karena arus dan kondisi masyarakat yang terus berubah-ubah.
Badan Pusat Statistik (BPS) Purwakarta juga diharapkan mampu mengintegrasikan datanya, terutama dengan pemerintah daerah setempat.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Bahdi Ruswana mengatakan, kegiatan sensus ekonomi kali ini merupakan bagian dalam melakukan pendataan pelaku usaha, baik pengusaha hingga usaha pedagang kaki lima.
Sehingga kegiatan sensus ekonomi nantinya bisa menjadi dasar pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan.
Dalam sensus ekonomi itu sendiri akan diberlakukan kriteria, untuk di Jawa Barat ada sekitar 5-6 juta pelaku usaha yang disensus dengan sistem "door to door".
"Untuk sistem `door to door` ini kita mengerahkan 1.080 petugas dan diharapkan bisa selesai pada Mei 2016," kata dia.
(Adv).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016