Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mendorong seluruh kabupaten dan kota mempunyai mal pelayanan publik (MPP) yang menjadi bagian program prioritas serta etalase pengintegrasian layanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Anas, Jumat, saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa Kota Bogor di Mal Lippo Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.
Menurutnya, MPP Kota Bogor yang pertama di Jawa Barat menyediakan hampir semua pelayanan publik, ini akan menjadi rujukan serta contoh bagi pembangunan MPP di kota dan kabupaten lain.
Baca juga: DPMPTSP Karawang sebut Mal Pelayanan Publik mudahkan masyarakat
"MPP jadi concern atau perhatian dari Kementerian PANRB untuk mendorong pelayanan yang terintegrasi dan kami mengharapkan di sini akan ada pelayanan klinik OSS (Online Single Submission), karena belum semua orang paham atau tahu apa itu OSS," katanya.
Azwar Anas mengaku senang melihat MPP Kota Bogor. Pasalnya, pelayanan di MPP Graha Tiyasa ini terbilang lengkap dibanding MPP di kota dan kabupaten lain. Di antaranya pelayanan LPSEE dan pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan ke lokasi MPP pertama di Jawa Barat ini, kata Anas, dekat juga dari Jakarta dan sebagai balasan kunjungan Wali Kota Bogor yang sudah dua kali ke Banyuwangi.
Baca juga: Pemkab Bogor akan mulai bangun MPP tahun ini
Anas mengemukakan, bahwa keberhasilan MPP ini juga sangat bergantung dari inovasi dan kreativitas daerah. Ke depan Kementerian PANRB akan menjadikan MPP sebagai target indikator untuk memberikan insentif kepada daerah. Saat ini sudah ada 67 MPP dan masih ada lagi MPP yang akan dibuka.
"Karena MPP ini akan jadi legacy bagi kepala daerah. Walaupun mungkin akan ada kendala dari tempat, anggaran dan sistem. Tapi kendala itu bisa diatasi melalui inovasi seperti di MPP Kota Bogor, yakni mendapatkan CSR, mendapatkan lokasi strategis. Ini bagus MPP Kota Bogor bisa dicontoh," tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan MPP daerahnya telah mencapai angka kepuasan masyarakat yang meningkat dan sudah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat A yang berarti sangat baik.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Karawang layani 8.672 permohonan selama tiga bulan terakhir
"Pelayanannya konsisten, instansi yang ada di MPP memberikan pelayanan satu tempat atau one stop service ke masyarakat," katanya.
Syarifah menyampaikan sejauh ini Pemkot Bogor masih mempertimbangkan apakah perlu melakukan kajian untuk penambahan layanan atau tidak mengingat lokasi saat ini pun mudah dijangkau masyarakat. Hal ini, berbeda dengan daerah lain yang memang wilayahnya luas dan mobilitasnya sulit, maka pelayanan perlu didekatkan ke warga.
"Sampai saat ini belum ada masalah, mobilitas juga mudah ke sini. Dan dari Pak Menteri hanya bilang ruangannya memang kecil tapi sangat lengkap dan efektif," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Hal itu disampaikan Anas, Jumat, saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa Kota Bogor di Mal Lippo Keboen Raya, Jalan Pajajaran, Kota Bogor.
Menurutnya, MPP Kota Bogor yang pertama di Jawa Barat menyediakan hampir semua pelayanan publik, ini akan menjadi rujukan serta contoh bagi pembangunan MPP di kota dan kabupaten lain.
Baca juga: DPMPTSP Karawang sebut Mal Pelayanan Publik mudahkan masyarakat
"MPP jadi concern atau perhatian dari Kementerian PANRB untuk mendorong pelayanan yang terintegrasi dan kami mengharapkan di sini akan ada pelayanan klinik OSS (Online Single Submission), karena belum semua orang paham atau tahu apa itu OSS," katanya.
Azwar Anas mengaku senang melihat MPP Kota Bogor. Pasalnya, pelayanan di MPP Graha Tiyasa ini terbilang lengkap dibanding MPP di kota dan kabupaten lain. Di antaranya pelayanan LPSEE dan pelayanan DPMPTSP Provinsi Jawa Barat.
Kunjungan ke lokasi MPP pertama di Jawa Barat ini, kata Anas, dekat juga dari Jakarta dan sebagai balasan kunjungan Wali Kota Bogor yang sudah dua kali ke Banyuwangi.
Baca juga: Pemkab Bogor akan mulai bangun MPP tahun ini
Anas mengemukakan, bahwa keberhasilan MPP ini juga sangat bergantung dari inovasi dan kreativitas daerah. Ke depan Kementerian PANRB akan menjadikan MPP sebagai target indikator untuk memberikan insentif kepada daerah. Saat ini sudah ada 67 MPP dan masih ada lagi MPP yang akan dibuka.
"Karena MPP ini akan jadi legacy bagi kepala daerah. Walaupun mungkin akan ada kendala dari tempat, anggaran dan sistem. Tapi kendala itu bisa diatasi melalui inovasi seperti di MPP Kota Bogor, yakni mendapatkan CSR, mendapatkan lokasi strategis. Ini bagus MPP Kota Bogor bisa dicontoh," tegasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan MPP daerahnya telah mencapai angka kepuasan masyarakat yang meningkat dan sudah dua kali berturut-turut mendapatkan predikat A yang berarti sangat baik.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Karawang layani 8.672 permohonan selama tiga bulan terakhir
"Pelayanannya konsisten, instansi yang ada di MPP memberikan pelayanan satu tempat atau one stop service ke masyarakat," katanya.
Syarifah menyampaikan sejauh ini Pemkot Bogor masih mempertimbangkan apakah perlu melakukan kajian untuk penambahan layanan atau tidak mengingat lokasi saat ini pun mudah dijangkau masyarakat. Hal ini, berbeda dengan daerah lain yang memang wilayahnya luas dan mobilitasnya sulit, maka pelayanan perlu didekatkan ke warga.
"Sampai saat ini belum ada masalah, mobilitas juga mudah ke sini. Dan dari Pak Menteri hanya bilang ruangannya memang kecil tapi sangat lengkap dan efektif," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022