Presiden: Layanan Publik Harus Berbasis Elektronik

Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo mengatakan layanan publik harus segera direformasi dan berbasis elektronik, agar mudah diakses serta lebih efesien.

"Pelayanan (publik) harus berbasis elektronik, gampang di akses dari manapun, cepat, kepastian biaya jelas. Karena apaupun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Layanan Publik di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan masih banyak kekurangan, belum adanya kepastian dan harus dilakukan langkah-langkah cepat untuk perbaikan layanan publik yang berurusan dengan masyarakat kecil.

"Layanan publik yang berkaitan dengan layanan imigrasi, baik yang di airport, baik yang di paspor. Urusan yang kecil, seperti pengurusan KTP masih banyak masalahnya," tutur Presiden.

Jokowi juga mengungkapkan sulitnya mengurus sertifikasi tanah, dimana bayarnya mahal, lama dan waktu pengurusana yang belum ada kepastian.

Selanjutnya yang berkaitaitan dengan SIM, yang berkaitan dengan STNK, BPKB, sudah cepat tapi masih perlu diperbaiki di situ, serta layanan akta kelahiran dan akta perkawinan juga masih lama.

"Bulan depan saya akan masuk ke tempat-tempat ini. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya tahu permaslahan-permasalahan di situ apa," ucap Presiden.

Jokowi juga memberikan penghargaan kepada BKPM yang sudah melakukan perbaikan tentang kecepatan mengajukan izin, yang dulunya berbulan hingga tahun, saat ini sudah 3 jam selesai.

"Ini sudah saya tes dengan beberapa pengusaha yang masuk ke sana (BKPM) dan benar 3 jam. Dan ini harus dilanjutkan pada layanan publik lainnya," imbuh Jokowi.

Presiden mengatakan reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam  situasi kompetisi dan persaingan antarnegara untuk merebut investasi.

"Saya kira pelayanan dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, harus diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah," tegasnya.

Presiden tidak ingin mendengar lagi keluhan rakyat tentang yang berkaitan dengan pelayanan publik.

"Saya tidak ingin lagi keluhan dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya harus hilang," tukasnya.

Jokowi juga meminta dihilangkannya prakteik percaloan dan pungutan liar (pungli).

"Saya akan bentuk tim khusus untuk mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan. Semua harus diperbaiki," ucapnya, menegaskan.

Jokowi juga meminta ada sistem data informasi identifikasi kepeundudukan yang tunggal dan terintegreasi, sehingga bisa diakses secara "online" atau daring.

"Dengan sistem yang terintegrasi, tidak diperlukan lagi menggunakan banyak kartu dan satapun cukup, spt E-KTP. Ini saya kira bisa dipakai untuk apaupun," katanya.