Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, siap membahas keluhan para sopir angkot soal penyesuaian tarif angkutan sebagai dampak dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Hingga kini Pemkot Depok masih terus menjajaki terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Termasuk melihat kota-kota lain dalam menentukan arah kebijakan terkait kenaikan harga BBM," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Jumat.
Supian mengatakan pihaknya meminta masukan dari berbagai elemen dan juga daerah-daerah tetangga, berapa persen kenaikan yang idealnya, sehingga tidak memberatkan penumpang dan tidak merugikan para sopir.
Baca juga: Organda Bekasi usul tarif angkutan naik 15 persen imbas kenaikan harga BBM
Baca juga: Harga BBM naik, Pemkot Bogor naikkan tarif angkot
"Kami juga harus cek ke tetangga kanan kiri berapa persen kenaikan dari kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Hingga saat ini Supian Suri mengatakan kebijakan penyesuaian tarif baru akan segera dikeluarkan. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan persiapan.
Sebelumnya Pemkot Depok, Jawa Barat, akan menyalurkan bantalan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat rentan dan prasejahtera untuk penanggulangan dampak kenaikan harga BBM.
"Kami memberikan bantalan sosial senilai Rp150 ribu kepada 2.000 KPM yang terdaftar sebagai warga miskin lansia dan disabilitas. Bantuan juga diberikan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti tenaga atau relawan sosial di lapangan," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Baca juga: Tarif angkutan umum di Karawangnaik pasca-kenaikan harga BBM
Bantuan diberikan selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2022. Bantuan tersebut juga ditambah dengan 4.000 KPM. Yang terdaftar sebagai 2.000 sopir angkot dan 2.000 sopir ojek daring diambil dari PT Grab dan PT Gojek.
"Arahan dari pusat, semua pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan IV diberikan 2 persennya untuk bantalan sosial guna menjaga agar inflasi tetap rendah. Untuk Kota Depok 2 persennya yaitu Rp4,9 miliar," kata Imam Budi.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Hingga kini Pemkot Depok masih terus menjajaki terkait kebijakan yang akan dikeluarkan. Termasuk melihat kota-kota lain dalam menentukan arah kebijakan terkait kenaikan harga BBM," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri di Depok, Jumat.
Supian mengatakan pihaknya meminta masukan dari berbagai elemen dan juga daerah-daerah tetangga, berapa persen kenaikan yang idealnya, sehingga tidak memberatkan penumpang dan tidak merugikan para sopir.
Baca juga: Organda Bekasi usul tarif angkutan naik 15 persen imbas kenaikan harga BBM
Baca juga: Harga BBM naik, Pemkot Bogor naikkan tarif angkot
"Kami juga harus cek ke tetangga kanan kiri berapa persen kenaikan dari kebijakan yang dikeluarkan," katanya.
Hingga saat ini Supian Suri mengatakan kebijakan penyesuaian tarif baru akan segera dikeluarkan. Saat ini masih dalam tahap pembahasan dan persiapan.
Sebelumnya Pemkot Depok, Jawa Barat, akan menyalurkan bantalan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat rentan dan prasejahtera untuk penanggulangan dampak kenaikan harga BBM.
"Kami memberikan bantalan sosial senilai Rp150 ribu kepada 2.000 KPM yang terdaftar sebagai warga miskin lansia dan disabilitas. Bantuan juga diberikan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti tenaga atau relawan sosial di lapangan," kata Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono.
Baca juga: Tarif angkutan umum di Karawangnaik pasca-kenaikan harga BBM
Bantuan diberikan selama 3 bulan dari Oktober hingga Desember 2022. Bantuan tersebut juga ditambah dengan 4.000 KPM. Yang terdaftar sebagai 2.000 sopir angkot dan 2.000 sopir ojek daring diambil dari PT Grab dan PT Gojek.
"Arahan dari pusat, semua pemerintah daerah untuk Dana Alokasi Umum (DAU) triwulan IV diberikan 2 persennya untuk bantalan sosial guna menjaga agar inflasi tetap rendah. Untuk Kota Depok 2 persennya yaitu Rp4,9 miliar," kata Imam Budi.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022