Dishub Kota Bogor mulai koordinasikan syarat sopir untuk bansos BBM

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Eko Prabowo, menyatakan masih berkoordinasi mendata sopir angkot dan ojek online yang akan mendapatkan bantuan sosial (bansos) dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dengan berbagai pihak terkait.

Ia mengatakan, bantuan sosial nilainya Rp4,6 miliar atau 2 persen dana alokasi umum (DAU) yang diperuntukkan juga bagi UMKM.

"Kita masih menunggu juklak juknisnya. Hasil zoom meeting dengan pusat, daerah diminta melengkapi data valid sopir dengan KTP Kota Bogor. Sebelumnya yang bantuan COVID-19 juga enggak boleh KTP luar Kota Bogor, walaupun kerja di Bogor umpanya KTP di Dramaga gitu, enggak bisa karena di sana ada programnya juga," jelas Eko di Bogor, Rabu.

Baca juga: Organda Kota Bogor siapkan data sopir angkot penerima bansos BBM

Menurut Eko, dari jumlah angkot yang terdata sebanyak 3.161 unit belum tentu sejalan dengan jumlah sopir yang masih aktif. Alasannya, secara faktual telah ada 1.010 unit angkot yang mendapat peringat pencabutan izin operasional karena tidak melakukan peremajaan dan sebagian tidak laik jalan.

Dia memperkirakan, jumlah sopir angkot lebih kurang 2.000 orang yang aktif dan masih akan divalidasi kembali bersama Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Sementara, dari sekitar 7.000 sopir ojek online yang bekerja di wilayah Kota Bogor, masih akan diverifikasi data kependudukannya bersama perusahaan operator transportasi daring.

Baca juga: Pemkot Bogor kerahkan aparat untuk awasi penyaluran BLT BBM dari Kemensos

Para sopir angkot dan ojek online yang ber-KTP Kota Bogor pun juga harus melengkapi surat keterangan dari badan hukum dan organda dan bagi sopir ojek online masih akan dikoordinasikan dengan perusahaan operator.

Eko mengungkapkan, menurut pengalaman bansos pada saat pandemi COVID-19 untuk sopir angkot, bantuan diberikan melalui Satlantas Polresta Bogor Kota dengan metode transfer ke rekening BRI sebanyak Rp600.000 per orang. Namun demikian, jumlah bantuan per seorang sopir untuk dampak penyesuaian harga BBM ini belum ditentukan, karena masih fokus pada pendataan.

"Mudah-mudahan sesegera mungkin, yang penting datanya. Kita kan enggak kenal dana tunai, semua ditransfer. Seperti pas bantuan COVID-19, mereka latihan dulu lalu ditransfer melalui bank BRI waktu itu," katanya.

Baca juga: BLT BBM mulai didistribusikan di Kota Bogor kepada 43.353 KPM

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat jumpa pers di Balai Kota Bogor, Senin, mengatakan sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada pemerintah daerah terdapat dua sumber dana yang bisa digunakan untuk meringankan beban masyarakat atas penyesuaian harga BBM.

Bima menerangkan dana dari DAU telah ditetapkan Rp4,6 miliar dari sisa tiga bulan berjalan diperuntukkan bagi sopir angkutan umum kota (angkot), ojek online dan UMKM.