Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi meminta Pemkab Sukabumi, Jabar memprioritaskan para nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta sopir angkot dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos).
"Meskipun seluruh warga merasakan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), namun ketiga sektor usaha ini paling merasakan dampaknya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi di Sukabumi, Selasa.
Menurut Badri, seperti diketahui nelayan yang hendak ke melaut tentu membutuhkan BBM dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan sepanjang mencari ikan mesin kapal tidak dimatikan sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM beban operasional mereka semakin membengkak.
Sama halnya dengan sopir angkot tentu biaya operasional bertambah. Belum lagi hasil tangkapan nelayan yang minim akibatnya pendapatan mereka tidak bisa menutupi beban biaya operasional dan untuk sopir angkot pun dipastikan akan semakin kehilangan pengguna jasanya.
Sementara, untuk pelaku UMKM dampak dari kenaikan harga BBM ini harga bahan pokok ikut merangkak naik sehingga harus menambah modalnya. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Sukabumi untuk bisa memprioritaskan nelayan, sopir angkot dan pelaku UMKM dalam penyaluran bansos.
"Siapapun berhak mendapatkan bansos terkait dampak kenaikan BBM tetapi tentu ada beberapa sektor yang harus diprioritaskan," katanya.
Di tempat terpisah, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan dalam menangani inflasi dampak dari naiknya harga BBM perlu kerjasama dari seluruh pihak. Pemkab Sukabumi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi pihaknya optimistis bisa melaluinya karena kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) untuk mendongkrak perekonomian.
Tinggal saat ini mulai dari masyarakat, pemerintah tingkat desa bisa menggali dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di daerahnya masing-masing serta dukungan badan usaha dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Meskipun seluruh warga merasakan dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), namun ketiga sektor usaha ini paling merasakan dampaknya," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi di Sukabumi, Selasa.
Menurut Badri, seperti diketahui nelayan yang hendak ke melaut tentu membutuhkan BBM dalam jumlah yang tidak sedikit, bahkan sepanjang mencari ikan mesin kapal tidak dimatikan sehingga dengan adanya kenaikan harga BBM beban operasional mereka semakin membengkak.
Sama halnya dengan sopir angkot tentu biaya operasional bertambah. Belum lagi hasil tangkapan nelayan yang minim akibatnya pendapatan mereka tidak bisa menutupi beban biaya operasional dan untuk sopir angkot pun dipastikan akan semakin kehilangan pengguna jasanya.
Sementara, untuk pelaku UMKM dampak dari kenaikan harga BBM ini harga bahan pokok ikut merangkak naik sehingga harus menambah modalnya. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Pemkab Sukabumi untuk bisa memprioritaskan nelayan, sopir angkot dan pelaku UMKM dalam penyaluran bansos.
"Siapapun berhak mendapatkan bansos terkait dampak kenaikan BBM tetapi tentu ada beberapa sektor yang harus diprioritaskan," katanya.
Di tempat terpisah, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan dalam menangani inflasi dampak dari naiknya harga BBM perlu kerjasama dari seluruh pihak. Pemkab Sukabumi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi pihaknya optimistis bisa melaluinya karena kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa dan Bali ini memiliki potensi sumber daya alam (SDA) untuk mendongkrak perekonomian.
Tinggal saat ini mulai dari masyarakat, pemerintah tingkat desa bisa menggali dan memanfaatkan potensi SDA yang ada di daerahnya masing-masing serta dukungan badan usaha dan lainnya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022