Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, mengendalikan harga pangan dengan bekerja sama berbagai pihak untuk menghadapi potensi inflasi atau kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum.
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dalam jumpa pers di Balai Kota Bogor, Senin, mengatakan akan menyosialisasikan alasan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) dan upaya untuk menstabilkan harga-harga pangan.
"Kami juga akan melakukan konsolidasi untuk selalu memonitor stabilitas bahan pokok di kota Bogor, jalur distribusi, produksi dan bahan pokok, jadi kalau ada kecenderungan naik akan dilakukan langkah-langkah cepat," kata Bima.
Bima menyampaikan selain memonitor harga pangan, Pemkot Bogor juga akan mengintensifkan gerakan pangan, yakni keamanan dan ketahanan pangan seperti menanam komoditas yang bisa menstabilkan harga atau mengurangi inflasi.
Pemerintah Kota Bogor akan mengadakan rapat bersama dinas-dinas dan pihak terkait untuk menyosialisasikan penyesuaian harga BBM, berikut dengan upaya pengendalian harga-harga barang atau jasa.
"Di beberapa daerah inflasi naik tinggi karena beberapa komoditas naik tidak terkontrol seperti cabai. Nah di Kota Bogor kita akan memonitor itu secara bersama-sama, melakukan langkah-langkah proaktif untuk mendorong kegiatan ketahanan pangan sembari kemudian kita memastikan bahwa harga itu stabil semua," jelasnya.
Selain itu, Bima juga menerangkan, siap menjalankan instruksi Mendagri terkait alokasi dana di daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM.
Pertama, untuk dana BTT Pemkot Bogor belum menentukan jumlah anggaran dan siapa yang dapat menerima. Sementara kedua, dana dari DAU telah ditetapkan Rp4,6 miliar dari sisa tiga bulan berjalan diperuntukkan bagi sopir angkutan umum kota (angkot), ojek online dan UMKM.
Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor Ganjar Gunawan menambahkan hingga saat ini, harga pangan di daerahnya masih cukup terkendali.
Harga telur ayam ras yang beberapa minggu lalu sempat mencapai puncaknya Rp32.000 per kilogram, kini berangsur turun menjadi Rp30.000 hingga Rp29.000 per kilogram.
Pemkot Bogor, kata Ganjar, telah memiliki dua pasar tradisional acuan yaitu Pasar Baru Bogor dan Pasar Anyar. Dari kedua pasar tersebut, harga masih dapat terkontrol cenderung turun.
"Malah kita deflasi saat ini. Harga-harga pangan turun," ujarnya.
Menurut data pantauan harga pangan pada Senin (5/9), beberapa komoditas seperti daging ayam ras turun dari Rp38.000 menjadi Rp36.000 per kilogram. Harga daging ayam kampung turun dari Rp75.000 menjadi Rp65.000 per kilogram.
Harga cabai rawit merah turun dari Rp65.000 menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian, harga tomat juga turun dari Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogram.
Sementara, harga cabai merah keriting naik dari Rp75.000 menjadi Rp80.000 per kilogram.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemda tidak ragu menggunakan instrumen anggaran yang tersedia untuk membantu masyarakat terdampak.
Mendagri menjelaskan terdapat beberapa instrumen anggaran yang dapat digunakan pemda untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak inflasi. Pertama, pemda dapat memanfaatkan dua persen dari dana transfer umum, yakni berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) untuk memberikan jaring pengaman sosial. Kedua, pemda dapat memanfaatkan belanja tidak terduga (BTT) untuk memberikan perlindungan sosial. Terkait BTT, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan BTT untuk Pengendalian Inflasi di Daerah.
Pemda juga dapat menyalurkan bantuan yang bersumber dari mata anggaran bantuan sosial (bansos) yang masih dimiliki masing-masing daerah. Keempat, pemda dapat memanfaatkan dana desa.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022