Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyarankan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), maksimal tidak melebihi 25 persen dari harga saat ini.
"Memang rencana kenaikan BBM sekarang ini masih digodok," kata Sugeng usai seminar energi ramah lingkungan hidup di Gereja HKBP Karawang, Jawa Barat, Sabtu.
Ia berharap pemerintah memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat saat mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM
"Kalau toh harus naik, kemampuan daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau permintaan DPR sih pastinya jangan naik," kata dia.
Menurut dia, sebenarnya pemerintah mempunyai uang untuk kompensasi atas kenaikan BBM.
"Namun harga (minyak) dunia memang naik luar biasa, harus kita akui itu. Itu kenapa (berdampak)? Karena kita impor. BBM itu kita impor," katanya.
Ia menyebutkan, produksi BBM dalam negeri hanya mencapai 660 ribu barel sedangkan konsumsi BBM dalam negeri setiap hari mencapai 1.434.000 ribu barel.
"Jadi kita impor kurang lebih 750 ribu barel per hari. Itulah kenapa lantas mahal BBM," kata Sugeng.
Ia menyampaikan, jika nantinya BBM harus naik, politisi NasDem ini membatasi kenaikannya maksimal 25 persen. Jika melebihi, dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat.
"Jika (harga BBM) naik, pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat," kata dia.
Atas hal tersebut, saat terjadi kenaikan harga BBM pihaknya menyampaikan agar pemerintah juga harus mengeluarkan bantalan sosial seperti bantuan langsung tunai atau jenis bantuan lainnya, dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu.
"Tapi secara pribadi, saya berpendapat jika harga BBM naik, kurangi saja volume penggunaan BBM, khususnya pertalite. Jadi yang dapat subsidi hanya motor, angkot, dan kendaraan logistik roda empat untuk solar subsidi. Itu jauh lebih mudah mengontrolnya. Jadi lebih ke perbaikan skema penerima barang subsidi yang harus diperhatikan," kata Sugeng.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Memang rencana kenaikan BBM sekarang ini masih digodok," kata Sugeng usai seminar energi ramah lingkungan hidup di Gereja HKBP Karawang, Jawa Barat, Sabtu.
Ia berharap pemerintah memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat saat mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM
"Kalau toh harus naik, kemampuan daya beli masyarakat tidak boleh diabaikan. Kalau permintaan DPR sih pastinya jangan naik," kata dia.
Menurut dia, sebenarnya pemerintah mempunyai uang untuk kompensasi atas kenaikan BBM.
"Namun harga (minyak) dunia memang naik luar biasa, harus kita akui itu. Itu kenapa (berdampak)? Karena kita impor. BBM itu kita impor," katanya.
Ia menyebutkan, produksi BBM dalam negeri hanya mencapai 660 ribu barel sedangkan konsumsi BBM dalam negeri setiap hari mencapai 1.434.000 ribu barel.
"Jadi kita impor kurang lebih 750 ribu barel per hari. Itulah kenapa lantas mahal BBM," kata Sugeng.
Ia menyampaikan, jika nantinya BBM harus naik, politisi NasDem ini membatasi kenaikannya maksimal 25 persen. Jika melebihi, dikhawatirkan akan memberatkan masyarakat.
"Jika (harga BBM) naik, pasti akan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat," kata dia.
Atas hal tersebut, saat terjadi kenaikan harga BBM pihaknya menyampaikan agar pemerintah juga harus mengeluarkan bantalan sosial seperti bantuan langsung tunai atau jenis bantuan lainnya, dikhususkan untuk masyarakat yang tidak mampu.
"Tapi secara pribadi, saya berpendapat jika harga BBM naik, kurangi saja volume penggunaan BBM, khususnya pertalite. Jadi yang dapat subsidi hanya motor, angkot, dan kendaraan logistik roda empat untuk solar subsidi. Itu jauh lebih mudah mengontrolnya. Jadi lebih ke perbaikan skema penerima barang subsidi yang harus diperhatikan," kata Sugeng.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022