Anggota DPRD Kota Depok, Jawa Barat, Farida Rachmayanti menyatakan masalah penyelenggaraan Kota Cerdas di Kota Depok sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas harus segera diwujudkan
terutama layanan satu data
"Jadi Pemerintah Kota Depok harus bergegas mewujudkan karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) sejak tahun 2019, " ujar Farida di Depok, Jumat.
Farida yang juga anggota Komisi A DPRD Depok menjelaskan masalah satu data telah disebutkan dalam Perda terkait pada Pasal 4 Huruf e. Pasal itu menyebutkan bahwa tata pengelolaan pemerintah yang cerdas menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat dan sesuai standardisasi.
"Tentunya dengan memperhatikan aspek pemangku kepentingan walidata, keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan kesediaan," katanya.
Ia mengatakan seluruh Perangkat Daerah harus bersemangat untuk mewujudkan karena tujuan penyenggaraan satu data ini adalah sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta untuk penguat analisa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini menjadi hakikat dari smart governance.
Farida yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Beji, Cinere, dan Limo (BCL) ini menegaskan bahwa untuk mengurai permasalahan sangat dibutuhkan data yang akurat, valid, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal terpenting lainnya kemudahan untuk mengakses dan memanfaatkannya.
Data terpadu sangat dibutuhkan saat kebutuhan evaluasi dan pendampingan dari pemerintah provinsi dan pusat. Sebagai contoh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak di mana Pemerintah Pusat melakukan penilaian sejauh mana proses pemenuhan indikator-indikator hak anak berjalan. Dan yang dibutuhkan adalah data lintas sektoral.
Demikian juga yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan.
"Kami butuh data terkait berapa aspek yakni data terkait pendidikan, kesehatan, peluang dan kesempatan kerja serta kepeloporan pemuda di berbagai sektor. Saat ini belum punya data khusus tentang kepemudaan," katanya.
Padahal ini sangat berharga untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang pro pemuda karena berada pada kondisi bonus demografi.
"Kami akan dukung penuh penganggaran penyelenggaraan satu data secara khusus kebutuhan aplikasi namun yang terpenting koordinasi dan konsolidasi antar-perangkat daerah harus berjalan efektif. Hindarkan ego sektoral," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
terutama layanan satu data
"Jadi Pemerintah Kota Depok harus bergegas mewujudkan karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPRD) sejak tahun 2019, " ujar Farida di Depok, Jumat.
Farida yang juga anggota Komisi A DPRD Depok menjelaskan masalah satu data telah disebutkan dalam Perda terkait pada Pasal 4 Huruf e. Pasal itu menyebutkan bahwa tata pengelolaan pemerintah yang cerdas menerapkan sistem satu data yang terbuka, lengkap, akurat dan sesuai standardisasi.
"Tentunya dengan memperhatikan aspek pemangku kepentingan walidata, keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan kesediaan," katanya.
Ia mengatakan seluruh Perangkat Daerah harus bersemangat untuk mewujudkan karena tujuan penyenggaraan satu data ini adalah sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta untuk penguat analisa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini menjadi hakikat dari smart governance.
Farida yang berasal dari Daerah Pemilihan Kecamatan Beji, Cinere, dan Limo (BCL) ini menegaskan bahwa untuk mengurai permasalahan sangat dibutuhkan data yang akurat, valid, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal terpenting lainnya kemudahan untuk mengakses dan memanfaatkannya.
Data terpadu sangat dibutuhkan saat kebutuhan evaluasi dan pendampingan dari pemerintah provinsi dan pusat. Sebagai contoh hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kota Layak Anak di mana Pemerintah Pusat melakukan penilaian sejauh mana proses pemenuhan indikator-indikator hak anak berjalan. Dan yang dibutuhkan adalah data lintas sektoral.
Demikian juga yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan.
"Kami butuh data terkait berapa aspek yakni data terkait pendidikan, kesehatan, peluang dan kesempatan kerja serta kepeloporan pemuda di berbagai sektor. Saat ini belum punya data khusus tentang kepemudaan," katanya.
Padahal ini sangat berharga untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan yang pro pemuda karena berada pada kondisi bonus demografi.
"Kami akan dukung penuh penganggaran penyelenggaraan satu data secara khusus kebutuhan aplikasi namun yang terpenting koordinasi dan konsolidasi antar-perangkat daerah harus berjalan efektif. Hindarkan ego sektoral," katanya.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022