Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bekasi, Jawa Barat, menilai elektabilitas calon lebih utama dibandingkan faktor elitabilitas pada kontestasi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang.
"Menyongsong Pemilu 2024, rakyat Indonesia dihadapkan oleh dua wacana mainstream yakni elektabilitas vis-a-vis elitabilitas," kata Ketua HMI Cabang Bekasi Khaqim Nurjawahir saat dialog aktivis di Kompleks Alun-Alun Kota Bekasi, Senin.
Menurut dia publik perlu bersikap kritis terkait kehadiran kedua wacana tersebut. "Mengapa publik perlu kritis? sebab, ini menyangkut kedaulatan rakyat," ucapnya.
Khaqim menilai baik elektabilitas maupun elitabilitas seseorang, masing-masing mengandung pengertian yang cukup kontras.
"Elektabilitas dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat keterpilihan seseorang berdasarkan preferensi publik," ucapnya.
Sementara elitabilitas, kata dia, bermakna tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang di lingkungan elite atau besarnya dukungan seseorang di kalangan elite.
"Dengan demikian, antara elektabilitas dan elitabilitas tidak hanya berbeda secara pengertian, tetapi juga memiliki perbedaan yang kontradiktif," katanya.
Khaqim mengatakan suara rakyat butuh didengar, misalnya kondisi warga Bekasi saat ini yang terkena imbas akibat dari pengaruh elitabilitas yang dominan itu.
"Ambil contoh kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM, hingga kuatnya pengaruh elite partai dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden jelang Pemilu 2024," ucap dia.
Ia juga mengatakan bahwa selama ini demokrasi berhadapan dengan kekuatan elite oligarkis yang berimplikasi pada kedaulatan rakyat.
"Fakta terkait hal ini dapat diamati dari keputusan publik yang justru teramputasi di lingkaran elite tanpa menimbang aspirasi ataupun kehendak rakyat. Inilah bahaya elitabilitas," katanya.
Ia meminta kepada masyarakat agar kembali merebut hak kedaulatan yang terampas.
"Untuk itu, bagi saya masyarakat perlu mempertegas pentingnya elektabilitas dari kuasa elitabilitas," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Menyongsong Pemilu 2024, rakyat Indonesia dihadapkan oleh dua wacana mainstream yakni elektabilitas vis-a-vis elitabilitas," kata Ketua HMI Cabang Bekasi Khaqim Nurjawahir saat dialog aktivis di Kompleks Alun-Alun Kota Bekasi, Senin.
Menurut dia publik perlu bersikap kritis terkait kehadiran kedua wacana tersebut. "Mengapa publik perlu kritis? sebab, ini menyangkut kedaulatan rakyat," ucapnya.
Khaqim menilai baik elektabilitas maupun elitabilitas seseorang, masing-masing mengandung pengertian yang cukup kontras.
"Elektabilitas dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat keterpilihan seseorang berdasarkan preferensi publik," ucapnya.
Sementara elitabilitas, kata dia, bermakna tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang di lingkungan elite atau besarnya dukungan seseorang di kalangan elite.
"Dengan demikian, antara elektabilitas dan elitabilitas tidak hanya berbeda secara pengertian, tetapi juga memiliki perbedaan yang kontradiktif," katanya.
Khaqim mengatakan suara rakyat butuh didengar, misalnya kondisi warga Bekasi saat ini yang terkena imbas akibat dari pengaruh elitabilitas yang dominan itu.
"Ambil contoh kenaikan harga minyak goreng, kenaikan BBM, hingga kuatnya pengaruh elite partai dalam penentuan bakal calon presiden dan wakil presiden jelang Pemilu 2024," ucap dia.
Ia juga mengatakan bahwa selama ini demokrasi berhadapan dengan kekuatan elite oligarkis yang berimplikasi pada kedaulatan rakyat.
"Fakta terkait hal ini dapat diamati dari keputusan publik yang justru teramputasi di lingkaran elite tanpa menimbang aspirasi ataupun kehendak rakyat. Inilah bahaya elitabilitas," katanya.
Ia meminta kepada masyarakat agar kembali merebut hak kedaulatan yang terampas.
"Untuk itu, bagi saya masyarakat perlu mempertegas pentingnya elektabilitas dari kuasa elitabilitas," kata dia.
Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022