Karawang, 27/6 (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berencana mewajibkan setiap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia yang mencari calon tenaga kerja di daerah ini memiliki kantor perwakilan di Karawang.
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Disnakertrans Karawang Kerja Nina Saadah di Karawang, Rabu, mengatakan, kewajiban Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) memiliki kantor perwakilan di Karawang untuk memudahkan koordinasi jika terjadi kasus seputar TKI.
Menurut dia, saat ini tidak ada satupun PJTKI yang selalu merekrut calon TKI di Karawang memiliki kantor perwakilan di daerah ini sehingga Disnakertrans Karawang sulit berkoordinasi jika terjadi kasus seputar TKI asal Karawang.
"Mencari kantor PJTKI yang beralamat di Jakarta sulit. Sekali ketemu, kantornya tutup. Karena itu kami akan meminta mereka (PJTKI) membuka kantor perwakilan di Karawang dan harus ada yang bertanggung jawab," katanya.
Dikatakannya, hingga kini cukup banyak kasus yang dialami TKI asal Karawang belum tertangani karena Disnakertrans kesulitan berkoordinasi dengan PJTKI.
Dari 92 kasus seputar TKI asal Karawang sepanjang 2012, baru 52 kasus yang berhasil ditangani. Sisanya sebanyak 40 kasus lainnya kini masih harus menunggu koordinasi dengan PJTKI.
Kasus-kasus seputar TKI asal Karawang itu bermacam-macam, seperti kasus tuduhan kriminal, gaji tidak dibayar, putus kontak antara TKI dengan keluarga di Karawang, penyiksaan, dan lain-lain.
Menurut dia, saat ini pihaknya sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang TKI bersama DPRD Karawang.
Ia menilai, salah satu poin penting dalam pembahasan itu ialah perlunya Karawang memiliki balai latihan bagi calon TKI, sehingga Disnakertrans Karawang bisa mengawasi mulai dari perekrutan awal di desa-desa hingga pemberangkatannya.
"Balai latihan di Karawang itu cukup penting karena jumlah TKI asal Karawang cukup banyak, khususnya yang dikirim ke nagara-negara Timur Tengah," kata dia.
Ali K
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012
Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Disnakertrans Karawang Kerja Nina Saadah di Karawang, Rabu, mengatakan, kewajiban Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) memiliki kantor perwakilan di Karawang untuk memudahkan koordinasi jika terjadi kasus seputar TKI.
Menurut dia, saat ini tidak ada satupun PJTKI yang selalu merekrut calon TKI di Karawang memiliki kantor perwakilan di daerah ini sehingga Disnakertrans Karawang sulit berkoordinasi jika terjadi kasus seputar TKI asal Karawang.
"Mencari kantor PJTKI yang beralamat di Jakarta sulit. Sekali ketemu, kantornya tutup. Karena itu kami akan meminta mereka (PJTKI) membuka kantor perwakilan di Karawang dan harus ada yang bertanggung jawab," katanya.
Dikatakannya, hingga kini cukup banyak kasus yang dialami TKI asal Karawang belum tertangani karena Disnakertrans kesulitan berkoordinasi dengan PJTKI.
Dari 92 kasus seputar TKI asal Karawang sepanjang 2012, baru 52 kasus yang berhasil ditangani. Sisanya sebanyak 40 kasus lainnya kini masih harus menunggu koordinasi dengan PJTKI.
Kasus-kasus seputar TKI asal Karawang itu bermacam-macam, seperti kasus tuduhan kriminal, gaji tidak dibayar, putus kontak antara TKI dengan keluarga di Karawang, penyiksaan, dan lain-lain.
Menurut dia, saat ini pihaknya sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang TKI bersama DPRD Karawang.
Ia menilai, salah satu poin penting dalam pembahasan itu ialah perlunya Karawang memiliki balai latihan bagi calon TKI, sehingga Disnakertrans Karawang bisa mengawasi mulai dari perekrutan awal di desa-desa hingga pemberangkatannya.
"Balai latihan di Karawang itu cukup penting karena jumlah TKI asal Karawang cukup banyak, khususnya yang dikirim ke nagara-negara Timur Tengah," kata dia.
Ali K
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012