Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menandatangani Nota Kesepahaman untuk mendukung Mal Pelayanan Publik (MPP) guna memberikan layanan yang profesionalisme, dan melahirkan paradigma pelayanan yang handal.
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman dalam keterangannya, Senin mengatakan upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Bapak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," kata Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.
Baca juga: BP2MI dan Komisi IX DPR sepakat mantapkan pelindungan PMI
Pengganti sementara Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, yakni Prof. Mahfud MD, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama merupakan ikhtiar yang positif.
Dengan dilaksanakannya penandatanganan draf akhir Nota Kesepahaman yang melibatkan Kementerian dan Lembaga. Termasuk pemerintah daerah.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini penting dilakukan. Agar kita punya spirit yang sama tentang pelayanan publik. Bahwa apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat," ujar Mahfud.
Baca juga: Anggota DPD RI apresiasi terobosan progresif kepala BP2MI
Selanjutnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma'ruf Amin yang menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman menyampaikan apresiasi. Wapres menyebutkan kehadiran Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi. Dan itulah sikap keterbukaan pemerintah pada rakyatnya.
"Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan. Keterjangkauan, kemanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Program ini mendekatkan rakyat pada pelayanan. Model pelayanan seperti ini memberi kemudahan yang sama pada rakyat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.
Baca juga: BP2MI banyak lakukan transformasi berikan layanan terbaik kepada PMI
Hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo. Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.
Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. PLN (Persero), dan PT. Taspen.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani usai menandatangani Nota Kesepahaman dalam keterangannya, Senin mengatakan upaya mendobrak kegelapan birokrasi telah dilakukan BP2MI. Sehingga sangat relevan kehadiran MPP akan sangat membantu rakyat dalam mengakses pelayanan.
"Alhamdulillah proses penandatanganan Nota Kesepahaman untuk hadirnya MPP telah kita laksanakan. Yang disaksikan Bapak Wakil Presiden, KH. Ma'ruf Amin, ini bertanda pemerintah serius mendekatkan pelayanan pada rakyat. Transparansi terus dilakukan, kami BP2MI sangat siap menyambut ini. Karena BP2MI telah running, tinggal kita integrasikan sistemnya saja," kata Benny, yang juga Waketum DPP Partai Hanura ini.
Baca juga: BP2MI dan Komisi IX DPR sepakat mantapkan pelindungan PMI
Pengganti sementara Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, yakni Prof. Mahfud MD, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama merupakan ikhtiar yang positif.
Dengan dilaksanakannya penandatanganan draf akhir Nota Kesepahaman yang melibatkan Kementerian dan Lembaga. Termasuk pemerintah daerah.
"Penandatanganan Nota Kesepahaman ini penting dilakukan. Agar kita punya spirit yang sama tentang pelayanan publik. Bahwa apa yang dilakukan, diperintahkan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin adalah untuk melayani rakyat. Pemerintah wajib mendekatkan pelayanan pada rakyat," ujar Mahfud.
Baca juga: Anggota DPD RI apresiasi terobosan progresif kepala BP2MI
Selanjutnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, KH. Ma'ruf Amin yang menyaksikan langsung penandatanganan Nota Kesepahaman menyampaikan apresiasi. Wapres menyebutkan kehadiran Mal Pelayanan Publik mencerminkan adanya inovasi. Dan itulah sikap keterbukaan pemerintah pada rakyatnya.
"Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan. Keterjangkauan, kemanan dan kenyamanan kepada rakyat dalam mendapatkan pelayanan. Program ini mendekatkan rakyat pada pelayanan. Model pelayanan seperti ini memberi kemudahan yang sama pada rakyat," ujar Wapres Ma'ruf dalam sambutannya.
Baca juga: BP2MI banyak lakukan transformasi berikan layanan terbaik kepada PMI
Hadir dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Dalam Negeri, Jaksa Agung RI, Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo. Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Agama RI, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional.
Selain Kepala BP2MI, Benny Rhamdani hadir pula pihak Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. PLN (Persero), dan PT. Taspen.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022