Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyebutkan pihak Pemkab Karawang, Jawa Barat, belum pernah melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) secara massal selama sekitar sembilan tahun.
"Sejak tahun 2013 hingga 2021 Karawang belum pernah melakukan penyesuaian NJOP," kata Cellica dalam keterangannya di Karawang, Rabu.
Ia menyampaikan, sebelum penyesuaian, NJOP terendah Karawang sebesar Rp5.000/meter persegi dan tertinggi Rp3.100.000/meter persegi.
Baca juga: Karawang Sesuaikan NJOP Untuk Capai Target Pajak
Menurut dia, penyesuaian NJOP secara massal berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan hasil pemeriksaan reguler dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa penerimaan pendapatan sektor PBB dan BPHTB belum optimal dikarenakan NJOP yang masih rendah.
Selain itu juga didasarkan atas adanya Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri atas delapan area intervensi dalam rangka pencegahan korupsi di daerah yang di antaranya adalah optimalisasi pajak daerah.
Baca juga: Pemkab Karawang terapkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB sawah 100 persen
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan, setelah ada penyesuaian, kini NJOP tahun 2022 terendah sebesar Rp27.000m2 dan NJOP tertinggi Rp4.155.000/m2 .
Sedangkan untuk kawasan industri induk NJOP setelah penyesuaian tahun 2022 terendah sebesar Rp614.000/m2 dan NJOP tertinggi sebesar Rp702.000/m2 serta untuk masing-masing tenant NJOP Rp1.722.000/m2.
Bupati dan wakilnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan di Karawang atas ketaatan membayar pajak.
Baca juga: Pemkab Karawang hapus denda 11 jenis pajak sebagai stimulus di masa pandemi
Bupati menyebutkan kalau Pemkab Karawang akan berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Karawang.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Sejak tahun 2013 hingga 2021 Karawang belum pernah melakukan penyesuaian NJOP," kata Cellica dalam keterangannya di Karawang, Rabu.
Ia menyampaikan, sebelum penyesuaian, NJOP terendah Karawang sebesar Rp5.000/meter persegi dan tertinggi Rp3.100.000/meter persegi.
Baca juga: Karawang Sesuaikan NJOP Untuk Capai Target Pajak
Menurut dia, penyesuaian NJOP secara massal berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Karawang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan hasil pemeriksaan reguler dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa penerimaan pendapatan sektor PBB dan BPHTB belum optimal dikarenakan NJOP yang masih rendah.
Selain itu juga didasarkan atas adanya Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terdiri atas delapan area intervensi dalam rangka pencegahan korupsi di daerah yang di antaranya adalah optimalisasi pajak daerah.
Baca juga: Pemkab Karawang terapkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB sawah 100 persen
Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyampaikan, setelah ada penyesuaian, kini NJOP tahun 2022 terendah sebesar Rp27.000m2 dan NJOP tertinggi Rp4.155.000/m2 .
Sedangkan untuk kawasan industri induk NJOP setelah penyesuaian tahun 2022 terendah sebesar Rp614.000/m2 dan NJOP tertinggi sebesar Rp702.000/m2 serta untuk masing-masing tenant NJOP Rp1.722.000/m2.
Bupati dan wakilnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan di Karawang atas ketaatan membayar pajak.
Baca juga: Pemkab Karawang hapus denda 11 jenis pajak sebagai stimulus di masa pandemi
Bupati menyebutkan kalau Pemkab Karawang akan berkomitmen untuk terus membangun infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Karawang.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022