Hadi Tjahjanto yang baru saja resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan sertifikasi tanah dan penyediaan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Mantan Panglima TNI itu berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi sertifikasi tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terealisasi sebanyak 81 juta (bidang). Target yang ingin kita capai 126 juta sertifikat," kata Menteri Hadi Tjahjanto saat ditemui usai Acara Pelantikan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Hadi Tjahjanto berkomitmen untuk merealisasikan target sertifikasi hingga 126 juta bidang tanah pada 2024, bersama dengan pendampingnya Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, yang juga baru saja dilantik pada Rabu.

Baca juga: Presiden lantik Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto jadi Mendag dan Menteri ATR/BPN

Ia mengaku akan berkoordinasi dengan instansi terkait di wilayah untuk melihat status tanah agar tidak terjadi sengketa.

"Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau satuan lain dengan milik rakyat. Itu akan segera kita selesaikan," kata Hadi Tjahjanto.

Selain masalah reforma agraria, ia juga diembani tugas baru oleh Presiden Jokowi, yakni terkait penyelesaian lahan untuk IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Yang ketiga adalah terkait dengan tanah di IKN yang sudah disampaikan tadi, itu agak segera kita selesaikan," tambah Hadi Tjahjanto.

Baca juga: Seskab sebut perombakan 2 menteri dan 3 wamen melalui pertimbangan matang

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Hadi Tjahjanto yang baru dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menuntaskan persoalan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Termasuk di dalamnya, urusan lahan tanah yang berkaitan dengan IKN," kata Presiden Jokowi usai pelantikan menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Presiden melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN untuk menggantikan Sofyan Djali yang telah menjabat sejak 2016 hingga 2022. Presiden langsung memerintahkan Hadi untuk menyelesaikan permasalahan lahan sebanyak-banyaknya, termasuk di antaranya sengketa lahan di masyarakat.

Baca juga: Zulkifli Hasan optimistis bisa segera selesaikan persoalan minyak goreng
 

Selain itu, Hadi juga ditugaskan untuk meningkatkan penyaluran jumlah sertifikat tanah ke masyarakat agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum.

"Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah dan sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Yang kedua urusan sertifikat, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Saya yakin Pak Hadi punya kemampuan untuk itu," ujarnya.

Hadi Tjahjanto merupakan mantan Panglima TNI. Presiden meyakini pengalaman kepemimpinan dan bekal Hadi saat bertugas memimpin teritorial dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan sengketa lahan.

"Beliau dulu sebagai mantan Panglima TNI menguasai teritori. Kita juga tau, Pak Hadi kalau ke lapangan kerjanya sangat detail," tuturnya.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Hadi Tjahjanto ditugasi selesaikan sertifikat tanah hingga lahan IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022