Bekasi (Antara Megapolitan) - Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Jawa Barat, telah membeli 9 ton pupuk kompos hasil olahan sampah masyarakat sepanjang 2015.
"Pupuk kompos itu kita beli dari 500 kelompok masyarakat yang tergabung sebagai pegiat lingkungan di 12 kecamatan Kota Bekasi," kata Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah, di Bekasi, Selasa.
Dia mengatakan Dinas Kebersihan rutin membeli kompos hasil produksi warga yang mengolah sampah organik dalam rangka mendukung pengurangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sumurbatu.
Kompos itu kemudian didistribusikan kepada sekolah-sekolah untuk menyukseskan program penghijauan juga menyuburkan tanaman di taman-taman dan ruang publik Kota Bekasi.
Secara terpisah Humas Gerakan Peduli Lingkungan Pondok Pekayon Indah Dhonny Pradhana mengaku harga pembelian kompos yang dipatok Pemkot Bekasi terlalu rendah.
"Disepakati harganya Rp1.500 per kilogram, tapi karena ada potongan pajak, harga yang kami terima hanya Rp 1.200 per kilogramnya," katanya.
Harga tersebut jauh lebih rendah daripada ongkos produksi yang memakan biaya hingga Rp3 juta per bulan untuk operasional mesin pengolah kompos, listrik, bahan bakar, serta gaji tiga karyawan yang mengolahnya.
"Kalau harganya bisa tetap Rp 1.500 per kilogram, baru kami bisa balik modal. Selama ini kami tutupi margin biaya operasional itu dengan menjalin kerja sama pengelolaan sampah organik dari komplek perumahan lain yang berdekatan lokasinya.
GPL PPI merupakan salah satu bank sampah yang masih aktif di Kota Bekasi, setiap bulannya unit pengolahan komposnya sanggup memproduksi 2-3 ton kompos.
"Tidak semua produksi kompos kami dibeli pemerintah. Mudah-mudahan tingkat pembelian kompos oleh pemerintah bisa naik dan dibarengi dengan penyesuaian harga yang tidak kurang dari ongkos operasionalnya," katanya.
(Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Pupuk kompos itu kita beli dari 500 kelompok masyarakat yang tergabung sebagai pegiat lingkungan di 12 kecamatan Kota Bekasi," kata Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi Abdillah, di Bekasi, Selasa.
Dia mengatakan Dinas Kebersihan rutin membeli kompos hasil produksi warga yang mengolah sampah organik dalam rangka mendukung pengurangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sumurbatu.
Kompos itu kemudian didistribusikan kepada sekolah-sekolah untuk menyukseskan program penghijauan juga menyuburkan tanaman di taman-taman dan ruang publik Kota Bekasi.
Secara terpisah Humas Gerakan Peduli Lingkungan Pondok Pekayon Indah Dhonny Pradhana mengaku harga pembelian kompos yang dipatok Pemkot Bekasi terlalu rendah.
"Disepakati harganya Rp1.500 per kilogram, tapi karena ada potongan pajak, harga yang kami terima hanya Rp 1.200 per kilogramnya," katanya.
Harga tersebut jauh lebih rendah daripada ongkos produksi yang memakan biaya hingga Rp3 juta per bulan untuk operasional mesin pengolah kompos, listrik, bahan bakar, serta gaji tiga karyawan yang mengolahnya.
"Kalau harganya bisa tetap Rp 1.500 per kilogram, baru kami bisa balik modal. Selama ini kami tutupi margin biaya operasional itu dengan menjalin kerja sama pengelolaan sampah organik dari komplek perumahan lain yang berdekatan lokasinya.
GPL PPI merupakan salah satu bank sampah yang masih aktif di Kota Bekasi, setiap bulannya unit pengolahan komposnya sanggup memproduksi 2-3 ton kompos.
"Tidak semua produksi kompos kami dibeli pemerintah. Mudah-mudahan tingkat pembelian kompos oleh pemerintah bisa naik dan dibarengi dengan penyesuaian harga yang tidak kurang dari ongkos operasionalnya," katanya.
(Adv).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016