Bekasi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengkritisi sejumlah rumah sakit swasta di wilayah setempat yang hingga saat ini belum melayani pasien pemilik kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Saya tidak mau lagi menerima laporan ada rumah sakit swasta menolak melayani pasien yang merupakan warga Kota Bekasi. Nyawa manusia harus dihargai di kota ini, prosedur rumah sakit semestinya dikesampingkan dulu saat menerima pasien karena yang harus diutamakan ialah misi sosial," katanya di Bekasi, Kamis.
Hal itu diungkapkan Rahmat saat mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit swasta di Kota Bekasi untuk mengajak mereka berkomitmen menerapkan aturan pelayanan kesehatan BPJS di ruang rapat Nonon Santoni Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Kamis (18/2).
Dalam agenda audiensi itu, rumah sakit swasta mengaku kesulitan memenuhi persyaratan akreditasi yang wajib dipenuhi jika ingin melayani pasien BPJS.
Hingga saat ini, dari 38 RS swasta yang ada di Kota Bekasi, baru 17 yang sudah melayani pasien BPJS ditambah RSUD Kota Bekasi.
Sementara pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama ada 31 puskesmas, 58 klinik swasta, satu klinik TNI, dan satu klinik Polri.
"Sebelum BPJS berlaku, kami sudah bekerja sama dengan 38 rumah sakit untuk melayani pemegang Kartu Sehat juga Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan pemerintah," katanya.
Atas dasar itu, bilamana ada pasien yang datang ke rumah sakit swasta, meskipun tidak memiliki kartu BPJS, pelayanan sudah seharusnya tetap diberikan.
"Jangan sampai menolak pasien karena ketakutan tidak diganti biaya pengobatannya. Pemerintah juga tidak mungkin membiarkan rumah sakit sampai tutup beroperasi karena menahan tagihan pasien," katanya.
Tahun ini, Pemkot Bekasi menyiapkan dana hingga Rp22 miliar yang bisa digunakan membiayai pengobatan pasien pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga Kartu Sehat yang berobat di rumah sakit swasta.
"Sebesar Rp10 miliar lainnya disiapkan di RSUD Kota Bekasi," katanya.
(Adv).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Saya tidak mau lagi menerima laporan ada rumah sakit swasta menolak melayani pasien yang merupakan warga Kota Bekasi. Nyawa manusia harus dihargai di kota ini, prosedur rumah sakit semestinya dikesampingkan dulu saat menerima pasien karena yang harus diutamakan ialah misi sosial," katanya di Bekasi, Kamis.
Hal itu diungkapkan Rahmat saat mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit swasta di Kota Bekasi untuk mengajak mereka berkomitmen menerapkan aturan pelayanan kesehatan BPJS di ruang rapat Nonon Santoni Kompleks Perkantoran Pemkot Bekasi, Kamis (18/2).
Dalam agenda audiensi itu, rumah sakit swasta mengaku kesulitan memenuhi persyaratan akreditasi yang wajib dipenuhi jika ingin melayani pasien BPJS.
Hingga saat ini, dari 38 RS swasta yang ada di Kota Bekasi, baru 17 yang sudah melayani pasien BPJS ditambah RSUD Kota Bekasi.
Sementara pelaksana pelayanan kesehatan tingkat pertama ada 31 puskesmas, 58 klinik swasta, satu klinik TNI, dan satu klinik Polri.
"Sebelum BPJS berlaku, kami sudah bekerja sama dengan 38 rumah sakit untuk melayani pemegang Kartu Sehat juga Surat Keterangan Tidak Mampu yang diterbitkan pemerintah," katanya.
Atas dasar itu, bilamana ada pasien yang datang ke rumah sakit swasta, meskipun tidak memiliki kartu BPJS, pelayanan sudah seharusnya tetap diberikan.
"Jangan sampai menolak pasien karena ketakutan tidak diganti biaya pengobatannya. Pemerintah juga tidak mungkin membiarkan rumah sakit sampai tutup beroperasi karena menahan tagihan pasien," katanya.
Tahun ini, Pemkot Bekasi menyiapkan dana hingga Rp22 miliar yang bisa digunakan membiayai pengobatan pasien pemegang surat keterangan tidak mampu (SKTM) juga Kartu Sehat yang berobat di rumah sakit swasta.
"Sebesar Rp10 miliar lainnya disiapkan di RSUD Kota Bekasi," katanya.
(Adv).
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016