China dan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR) bersepakat mengadakan pertemuan rutin tahunan antarpejabat senior.
"Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan isu HAM secara nasional, regional, dan internasional," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaouxu di Beijing, Sabtu (28/5).
Menurut dia, kesepakatan tersebut dicapai dari hasil kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Michele Bachelet ke Guangzhou, Provinsi Guangdong, dan Daerah Otonomi Xinjiang pada 23-28 Mei.
"Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan mempolitisasi dan menginstrumentalisasi Dewan HAM PBB dan lembaga HAM multilateral lainnya. China menganggap beberapa negara Barat, meskipun tidak berkaca pada kesalahannya sendiri, menyebarkan kebohongan dan mengatasnamakan HAM untuk mencampuri urusan dalam negeri orang lain," ujarnya sebagaimana dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Minggu.
Oleh sebab itu, Ma mendesak UNHCHR menanggapi masalah itu secara serius agar tidak mengganggu kerja sama HAM internasional.
Dalam waktu tertentu, lanjut dia, negara-negara Barat menggunakan isu Xinjiang untuk memblokade China.
"Padahal Xinjiang sama sekali bukan masalah HAM, akan tetapi masalah utama tentang penegakan kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial nasional. Semua kelompok etnis di Xinjiang adalah warga negara China," tegasnya.
Baca juga: Komisioner Tinggi HAM PBB desak China tinjau kebijakan kontra terorisme
Dalam mengatasi masalah terorisme dan ekstremisme di Xinjiang, jelas dia, Beijing mengambil langkah-langkah hukum guna melindungi nyawa, harta, dan hak asasi manusia dari semua kelompok etnis di seluruh wilayah itu.
"Melalui upaya yang tak kenal lelah itu, di Xinjiang telah tercipta keamanan, stabilitas, pembangunan, kemakmuran, dan tidak ada serangan teroris selama lima tahun berturut-turut. Orang-orang yang telah mengunjungi Xinjiang akan melihat fakta yang berbeda dari yang diberitakan media Barat," kata Ma.
Dalam kunjungannya ke Xinjiang, Bachelet mendatangi Kota Kashgar yang beberapa tahun sebelumnya menjadi lokasi serangkaian terorisme, ladang kapas yang mendapat perhatian internasional terkait kerja paksa, ruang pamer kontraterorisme dan deradikalisasi di Kota Uruumqi, dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan tokoh Muslim Xinjiang.
Kunjungan Bachelet ke Xinjiang tidak terlepas dari adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur, seperti penahanan di kamp re-edukasi, genosida, dan kerja paksa.
Namun China menolak anggapan kunjungan Bachelet tersebut sebagai inspeksi, melainkan pertukaran pandangan tentang HAM.
Sebelum bertolak ke Xinjiang, Bachelet bertemu langsung dengan Menlu yang merangkap anggota Dewan Negara Wang Yi di Guangzhou.
Dilanjutkan pertemuan daring dengan Presiden Xi Jinping.
Baca juga: Tim HAM PBB tiba di China persiapan kunjungan ke Xinjiang
Baca juga: China mengalokasikan dana Rp627,8 miliar renovasi kampus Islam di Xinjiang
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan isu HAM secara nasional, regional, dan internasional," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaouxu di Beijing, Sabtu (28/5).
Menurut dia, kesepakatan tersebut dicapai dari hasil kunjungan Komisioner Tinggi HAM PBB Michele Bachelet ke Guangzhou, Provinsi Guangdong, dan Daerah Otonomi Xinjiang pada 23-28 Mei.
"Dalam beberapa tahun terakhir, ada kecenderungan mempolitisasi dan menginstrumentalisasi Dewan HAM PBB dan lembaga HAM multilateral lainnya. China menganggap beberapa negara Barat, meskipun tidak berkaca pada kesalahannya sendiri, menyebarkan kebohongan dan mengatasnamakan HAM untuk mencampuri urusan dalam negeri orang lain," ujarnya sebagaimana dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Minggu.
Oleh sebab itu, Ma mendesak UNHCHR menanggapi masalah itu secara serius agar tidak mengganggu kerja sama HAM internasional.
Dalam waktu tertentu, lanjut dia, negara-negara Barat menggunakan isu Xinjiang untuk memblokade China.
"Padahal Xinjiang sama sekali bukan masalah HAM, akan tetapi masalah utama tentang penegakan kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial nasional. Semua kelompok etnis di Xinjiang adalah warga negara China," tegasnya.
Baca juga: Komisioner Tinggi HAM PBB desak China tinjau kebijakan kontra terorisme
Dalam mengatasi masalah terorisme dan ekstremisme di Xinjiang, jelas dia, Beijing mengambil langkah-langkah hukum guna melindungi nyawa, harta, dan hak asasi manusia dari semua kelompok etnis di seluruh wilayah itu.
"Melalui upaya yang tak kenal lelah itu, di Xinjiang telah tercipta keamanan, stabilitas, pembangunan, kemakmuran, dan tidak ada serangan teroris selama lima tahun berturut-turut. Orang-orang yang telah mengunjungi Xinjiang akan melihat fakta yang berbeda dari yang diberitakan media Barat," kata Ma.
Dalam kunjungannya ke Xinjiang, Bachelet mendatangi Kota Kashgar yang beberapa tahun sebelumnya menjadi lokasi serangkaian terorisme, ladang kapas yang mendapat perhatian internasional terkait kerja paksa, ruang pamer kontraterorisme dan deradikalisasi di Kota Uruumqi, dan mengadakan pertemuan tatap muka dengan tokoh Muslim Xinjiang.
Kunjungan Bachelet ke Xinjiang tidak terlepas dari adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kelompok etnis minoritas Muslim Uighur, seperti penahanan di kamp re-edukasi, genosida, dan kerja paksa.
Namun China menolak anggapan kunjungan Bachelet tersebut sebagai inspeksi, melainkan pertukaran pandangan tentang HAM.
Sebelum bertolak ke Xinjiang, Bachelet bertemu langsung dengan Menlu yang merangkap anggota Dewan Negara Wang Yi di Guangzhou.
Dilanjutkan pertemuan daring dengan Presiden Xi Jinping.
Baca juga: Tim HAM PBB tiba di China persiapan kunjungan ke Xinjiang
Baca juga: China mengalokasikan dana Rp627,8 miliar renovasi kampus Islam di Xinjiang
Editor : Riza Harahap
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022