Sukabumi (Antara Megapolitan) - Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz mengevaluasi kinerja pejabat RSUD R Syamsudin SH atau lebih dikenal Bunut Kota Sukabumi, Jawa Barat atas tuntutan aksi unjuk rasa ribuan warga di Balai Kota.
"Sudah menjadi tugas saya mengevaluasi kinerja jajaran pemerintahan, apalagi tadi pada Jumat, (5/2) ada ribuan warga yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) Sukabumi berunjuk rasa karena menilai pejabat RSUD Bunut tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, dari hasil mediasi yang dilakukan oleh perwakilan FRMB Sukabumi, belum ditemukan kesepakatan karena mereka menuntut agar salah satu pejabat rumah sakit milik daerah itu diturunkan dari jabatannya yakni Wakil Direktur RSUD R Syamsudin SH, Lili Mustopa.
Para pengunjuk rasa beralasan, yang bersangkutan (Lili,red) tidak berpihak kepada rakyat kecil, terkait adanya pengusiran terhadap salah seorang pasien tidak mampu.
Dengan adanya informasi tersebut, sebenarnya pihaknya langsung mengumpulkan seluruh jajaran rumah sakit dan pejabat teras Pemkot Sukabumi yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan. Tapi, pihaknya belum bisa mengambil keputusan karena untuk menurunkan pejabat ada mekanismenya.
"Saya sebagai Wali Kota Sukabumi tidak bisa semena-mena mengganti struktur pejabat, karena harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi kami akan pantau kinerja pejabat tersebut, jika memang tidak berpihak kepada rakyat maka saya sendiri yang akan menurunkannya," tambah Muraz.
Sementara itu, Ketua FRMB Sukabumi yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Tatan Kustandi mengatakan pemkot harus tegas dalam membina pejabatnya, apalagi Wadir RSUD R Syamsudin SH tersebut merupakan PNS yang harus taat terhadap aturan, melayani masyarakat dan tidak semena-mena terhadap rakyat miskin.
Seperti apa yang terjadi terhadap salah seorang pasien keluarga miskin yang diusir dari rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan pelayanan medis. Padahal pasien tersebut sudah meminta bantuan kepada wakil rakyat untuk diringankan, tetapi pihak rumah sakit melalui Lili Mustopa menolaknya bahkan, berkata tidak sepantasnya kepada salah seorang anggota DPRD Kota Sukabumi.
"Buat apa lagi yang bersangkutan dipertahankan untuk menjabat sebagai wakil direktur, jika tabiatnya tidak berpihak kepada rakyat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Sudah menjadi tugas saya mengevaluasi kinerja jajaran pemerintahan, apalagi tadi pada Jumat, (5/2) ada ribuan warga yang mengatasnamakan diri Forum Rakyat Miskin Bersatu (FRMB) Sukabumi berunjuk rasa karena menilai pejabat RSUD Bunut tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurutnya, dari hasil mediasi yang dilakukan oleh perwakilan FRMB Sukabumi, belum ditemukan kesepakatan karena mereka menuntut agar salah satu pejabat rumah sakit milik daerah itu diturunkan dari jabatannya yakni Wakil Direktur RSUD R Syamsudin SH, Lili Mustopa.
Para pengunjuk rasa beralasan, yang bersangkutan (Lili,red) tidak berpihak kepada rakyat kecil, terkait adanya pengusiran terhadap salah seorang pasien tidak mampu.
Dengan adanya informasi tersebut, sebenarnya pihaknya langsung mengumpulkan seluruh jajaran rumah sakit dan pejabat teras Pemkot Sukabumi yang membidangi masalah ekonomi dan kesejahteraan. Tapi, pihaknya belum bisa mengambil keputusan karena untuk menurunkan pejabat ada mekanismenya.
"Saya sebagai Wali Kota Sukabumi tidak bisa semena-mena mengganti struktur pejabat, karena harus dievaluasi terlebih dahulu. Jadi kami akan pantau kinerja pejabat tersebut, jika memang tidak berpihak kepada rakyat maka saya sendiri yang akan menurunkannya," tambah Muraz.
Sementara itu, Ketua FRMB Sukabumi yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Tatan Kustandi mengatakan pemkot harus tegas dalam membina pejabatnya, apalagi Wadir RSUD R Syamsudin SH tersebut merupakan PNS yang harus taat terhadap aturan, melayani masyarakat dan tidak semena-mena terhadap rakyat miskin.
Seperti apa yang terjadi terhadap salah seorang pasien keluarga miskin yang diusir dari rumah sakit karena tidak mempunyai biaya untuk mendapatkan pelayanan medis. Padahal pasien tersebut sudah meminta bantuan kepada wakil rakyat untuk diringankan, tetapi pihak rumah sakit melalui Lili Mustopa menolaknya bahkan, berkata tidak sepantasnya kepada salah seorang anggota DPRD Kota Sukabumi.
"Buat apa lagi yang bersangkutan dipertahankan untuk menjabat sebagai wakil direktur, jika tabiatnya tidak berpihak kepada rakyat," katanya.
Editor : Andi Firdaus
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016