Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berharap partisipasi warga lebih dari sekedar datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Pemliu 2024.
"Partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS, tapi lebih dari itu. Kita mengajak masyarakat terlibat secara umum bagaimana tahapan pemilu dimulai," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah saat sosialisasi pengawasan partisipatif di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat.
Pada sosialisasi bertajuk "Konsolidasi Masyarakat Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2024", Irfan menyebutkan bahwa pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi yaitu masyarakat, sehingga perlu terlibat dalam setiap tahapan Pemilu.
Baca juga: KPU: Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022
Ia juga memaparkan beberapa tahapan dan permasalahan Pemilu yang harus diawasi bersama saat sosialisasi yang diikuti perwakilan media, organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa.
"Masyarakat tidak hanya punya hak pilih. Tapi secara substansi harus ikut dari tahapan awal, mulai dari proses verifikasi partai," kata Irfan.
Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin memaparkan sejumlah tantangan dalam pemilu mendatang, di antaranya politik identitas, mahar politik, juga keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Mendagri tegaskan sikap pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu 2024
Menurutnya, politik praktis ASN saat momentum Pemilu kerap terjadi dengan didasari keinginan berkarir secara instan di instansi tempatnya bekerja.
"ASN ada yang memang lurus melaksanakan tugas, ada ASN yang politis. Ini rawan terjadi. Karena ketika ASN dipolitisasi, dalam konteks Pilkada, ada upaya penggunaan-penggunaan anggaran negara," kata Burhan.
Ia menyebutkan, permasalahan lainnya yang perlu partisipasi pengawasan dari masyarakat yaitu keberpihakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Waspadai hoaks soal tunda Pemilu 2024
"Kenapa ini saya sampaikan, karena ini perlu partisipasi dari teman-teman agar Bawaslu ini juga diawasi. Masyarakat harus juga mengawasi kami sebagai penyelenggara. Sehingga nanti hasil Pemilu punya kualitas dan legitimasi yang kuat," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Partisipasi itu tidak hanya datang ke TPS, tapi lebih dari itu. Kita mengajak masyarakat terlibat secara umum bagaimana tahapan pemilu dimulai," ungkap Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah saat sosialisasi pengawasan partisipatif di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat.
Pada sosialisasi bertajuk "Konsolidasi Masyarakat Demokrasi dalam Menyongsong Pemilu 2024", Irfan menyebutkan bahwa pemilik kedaulatan tertinggi dalam demokrasi yaitu masyarakat, sehingga perlu terlibat dalam setiap tahapan Pemilu.
Baca juga: KPU: Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022
Ia juga memaparkan beberapa tahapan dan permasalahan Pemilu yang harus diawasi bersama saat sosialisasi yang diikuti perwakilan media, organisasi kepemudaan (OKP), hingga mahasiswa.
"Masyarakat tidak hanya punya hak pilih. Tapi secara substansi harus ikut dari tahapan awal, mulai dari proses verifikasi partai," kata Irfan.
Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin memaparkan sejumlah tantangan dalam pemilu mendatang, di antaranya politik identitas, mahar politik, juga keterlibatan aparatur sipil negara (ASN).
Baca juga: Mendagri tegaskan sikap pemerintah terkait pelaksanaan Pemilu 2024
Menurutnya, politik praktis ASN saat momentum Pemilu kerap terjadi dengan didasari keinginan berkarir secara instan di instansi tempatnya bekerja.
"ASN ada yang memang lurus melaksanakan tugas, ada ASN yang politis. Ini rawan terjadi. Karena ketika ASN dipolitisasi, dalam konteks Pilkada, ada upaya penggunaan-penggunaan anggaran negara," kata Burhan.
Ia menyebutkan, permasalahan lainnya yang perlu partisipasi pengawasan dari masyarakat yaitu keberpihakan Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Waspadai hoaks soal tunda Pemilu 2024
"Kenapa ini saya sampaikan, karena ini perlu partisipasi dari teman-teman agar Bawaslu ini juga diawasi. Masyarakat harus juga mengawasi kami sebagai penyelenggara. Sehingga nanti hasil Pemilu punya kualitas dan legitimasi yang kuat," tuturnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022