Peneliti kebijakan publik Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP) Riko Noviantoro mengatakan KPU perlu mengoptimalkan peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mencegah adanya kebocoran dana pemilu.
"Libatkan BPKP mulai tahap perencanaan, penggunaan sampai pelaporan anggaran," kata Riko dalam keterangannya, Jumat.
Ia mengatakan dana pemilu serentak 2024 senilai Rp76 triliun, merupakan anggaran fantastis selama pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
"Tentu saja dana sebesar itu harus dapat optimal penggunaannya," ujarnya.
Baca juga: KPU: Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022
Anggaran tersebut, menurut Riko memang rentan kebocoran. Terbukti sejumlah komisioner pada periode sebelumnya tersandung dugaan penyimpangan anggaran.
Terkait itu perlu formulasi yang tepat untuk tangkal kebocoran anggaran KPU. Setidaknya dua titik fokus mengawal anggaran KPU tepat sasaran.
"Secara internal KPU melalui Sekjen KPU memperhatikan prinsip keuangan negara," ujar Riko.
Prinsip tata kelola keuangan negara telah banyak dijelaskan dalam regulasi. Antara lain prinsip tertib, prinsip taat aturan, prinsip efisiensi, prinsip transparan, prinsip bertanggung jawab dan sebagainya.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik anggota KPU-Bawaslu pada 12 April 2022
Dia menambahkan, Komisioner KPU perlu memahami benar prinsip tersebut. Sehingga anggaran yang digunakan menjadi tepat sesuai proses, optimal sesuai hasil, efektif sesuai tujuan.
"Komisioner KPU dan Sekjen KPU bekerja sama memahami prinsip tersebut," ujarnya.
Sesuai aturannya, BPKP berwenang memberikan asistensi dalam setiap kebijakan anggaran pemerintah dan lembaga negara. Apalagi KPU juga telah jalin kerja sama dengan BPKP.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cukup jelas mengatur tugas dan kewenangan BPKP, antara lain asistensi perencanaan sampai evaluasi anggaran. Baik pada pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga non kementerian.
Baca juga: KPU ajak warga pastikan diri jadi pemilih Pemilu 2024 lewat Lindungi Hakmu
"Seingat saya BPKP dan KPU sudah ada kerja sama. Maka optimalkan kerja sama itu. Jangan seremoni saja," katanya mengingatkan.
Dia menyatakan semua pihak berharap anggaran KPU tidak bocor, karena harus dialokasikan bagi pencapaian praktik demokrasi yang baik, sehingga pemerintah terpilih mendatang lebih baik kualitasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"Libatkan BPKP mulai tahap perencanaan, penggunaan sampai pelaporan anggaran," kata Riko dalam keterangannya, Jumat.
Ia mengatakan dana pemilu serentak 2024 senilai Rp76 triliun, merupakan anggaran fantastis selama pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
"Tentu saja dana sebesar itu harus dapat optimal penggunaannya," ujarnya.
Baca juga: KPU: Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada 14 Juni 2022
Anggaran tersebut, menurut Riko memang rentan kebocoran. Terbukti sejumlah komisioner pada periode sebelumnya tersandung dugaan penyimpangan anggaran.
Terkait itu perlu formulasi yang tepat untuk tangkal kebocoran anggaran KPU. Setidaknya dua titik fokus mengawal anggaran KPU tepat sasaran.
"Secara internal KPU melalui Sekjen KPU memperhatikan prinsip keuangan negara," ujar Riko.
Prinsip tata kelola keuangan negara telah banyak dijelaskan dalam regulasi. Antara lain prinsip tertib, prinsip taat aturan, prinsip efisiensi, prinsip transparan, prinsip bertanggung jawab dan sebagainya.
Baca juga: Presiden Jokowi lantik anggota KPU-Bawaslu pada 12 April 2022
Dia menambahkan, Komisioner KPU perlu memahami benar prinsip tersebut. Sehingga anggaran yang digunakan menjadi tepat sesuai proses, optimal sesuai hasil, efektif sesuai tujuan.
"Komisioner KPU dan Sekjen KPU bekerja sama memahami prinsip tersebut," ujarnya.
Sesuai aturannya, BPKP berwenang memberikan asistensi dalam setiap kebijakan anggaran pemerintah dan lembaga negara. Apalagi KPU juga telah jalin kerja sama dengan BPKP.
Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan cukup jelas mengatur tugas dan kewenangan BPKP, antara lain asistensi perencanaan sampai evaluasi anggaran. Baik pada pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga non kementerian.
Baca juga: KPU ajak warga pastikan diri jadi pemilih Pemilu 2024 lewat Lindungi Hakmu
"Seingat saya BPKP dan KPU sudah ada kerja sama. Maka optimalkan kerja sama itu. Jangan seremoni saja," katanya mengingatkan.
Dia menyatakan semua pihak berharap anggaran KPU tidak bocor, karena harus dialokasikan bagi pencapaian praktik demokrasi yang baik, sehingga pemerintah terpilih mendatang lebih baik kualitasnya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022