Bogor (Antara Megapolitan) - Tragedi bom bunuh diri dan serangan teroris di Sarinah, Jakarta, beberapa waktu lalu tidak mengurungkan niat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nepal untuk mengunjungi Indonesia dalam rangka studi banding tentang penyelenggaraan pemilu.
"Kami tiba di Jakarta, Jumat lalu, awalnya kami sempat khawatir dan ragu untuk ke Indonesia. Tetapi setelah kami mendapat kepastian bahwa situasi kondusif dan kami yakin serta percaya situasi Indonesia aman," kata Mani Ram Ojha selaku Sekretaris Bersama Pemerintah Nepal, saat mengunjungi KPU Kota Bogor, Senin.
Ojha mengatakan, kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk studi banding mempelajari tentang pelaksanaan pemilu seperti persiapan pemilu, sosialisasi, cara menjaring pemilih pemula, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, dan penyelesaian sengketa pemilu.
"Kami akan di Indonesia selama seminggu, dan kembali ke Nepal 21 Januari," katanya.
Ia mengatakan, studi banding ini dilakukan KPU Nepal untuk mempelajari sistem pemilu di sejumlah negara yang memiliki kesamaan wilayah, seperti India, Indonesia, Pakistan, dan Afrika Selatan.
"Ada tiga tim yang disebar, untuk Indonesia ada satu tim terdiri dari tiga delegasi, yakni saya dan Mahes Kumar Thakur selaku District Election Officer Nepal, dan Ms Namata Chudal selaku Section Officer," katanya.
Menurut dia, dari hasil studi banding, setiap tim akan membuat laporan tentang hasil kunjungannya ke negara-negara tersebut. Laporan tersebut akan disusun dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun undang-undang kontitusi baru di Nepal.
"Kami belajar banyak dari Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih jauh dari Nepal. Indonesia juga negara yang bagus, penduduknya ramah dan kami merasa terbantu selama kunjungan ini," katanya.
Ojha menambahkan, kedatangan mereka untuk bertukar informasi tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik di Kota Bogor maupun di daerah lain di Indonesia.
"Kami juga ingin tahu apakah Indonesia punya pengalaman ketika pemilu berlangsung terjadi serangan teroris, bagaiaman pelaksanaan pemilu kala itu. Karena kami (Nepal) pernah mengalami situasi seperti itu," katanya.
Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna mengatakan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor relatif kondusif, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi.
"Kami belum pernah mengalami situasi seperti itu, mungkin di tingkat pusat ada wilayah yang masuk kategori konflik. Tetapi sejauh ini, tidak pernah terjadi," kata Undang.
Kepala Bagian Kerja Sama AntarLembaga, KPU RI, Dian Hepirasnidasari mengatakan, KPU Nepal sempat mengkhawatirkan jadwal kunjungannya ke Indonesia pascaledakan bom di Sarinah, Jakarta (14/1).
"Begitu mendengar kabar ada serangan bom di Jakarta, mereka (Nepal) langsung mengontak kita menanyakan situasi apakah aman bagi mereka berkunjung ke Indonesia. Setelah kita pastikan kondisi terkendali, mereka bersedia untuk datang, dan tidak ada kekhawatiran," kata Dian.
Ia mengatakan, kedatangan delegasi KPU Nepal dalam rangka studi banding untuk mempelajari pelaksanaan pesta demokraasi di Indonesia.
"Nepal termasuk dalam 13 negara yang berkunjung ke Indonesia dalam program `election visit` yang diselenggarakan KPU RI pada tahun lalu," katanya.
Ia mengatakan, program election visit ditujukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia kepada dunia internasional. Terlebih lagi, pada tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak.
"Negara-negara yang sudah datang seperti Palestina, Banglades, Tunisia, Malaysia dan Korea Selatan," katanya.
Dia menambahkan, selain berkunjung ke KPU RI dan Kota Bogor, delegasi KPU Nepal juga akan berkunjung ke KPU Jawa Barat, Banten dan Serang untuk keperluan pengumpulan data data dan penelitian.
"KPU Kota Bogor, salah satu KPU yang memiliki prestasi dalam keterbukaan informasi publik. Kebetulan KPU Nepal ingin mengetahui bagaimana sistem sosialisasi pemilu di Indonesia, dan Kota Bogor dapat menjawabnya," kata Dian.
Selain berdiskusi dan tanya jawab seputar pemilihan umum. KPU Nepal juga berkesempatan melihat sistem kerja Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) yang dimiliki KPU Kota Bogor.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016
"Kami tiba di Jakarta, Jumat lalu, awalnya kami sempat khawatir dan ragu untuk ke Indonesia. Tetapi setelah kami mendapat kepastian bahwa situasi kondusif dan kami yakin serta percaya situasi Indonesia aman," kata Mani Ram Ojha selaku Sekretaris Bersama Pemerintah Nepal, saat mengunjungi KPU Kota Bogor, Senin.
Ojha mengatakan, kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk studi banding mempelajari tentang pelaksanaan pemilu seperti persiapan pemilu, sosialisasi, cara menjaring pemilih pemula, jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, dan penyelesaian sengketa pemilu.
"Kami akan di Indonesia selama seminggu, dan kembali ke Nepal 21 Januari," katanya.
Ia mengatakan, studi banding ini dilakukan KPU Nepal untuk mempelajari sistem pemilu di sejumlah negara yang memiliki kesamaan wilayah, seperti India, Indonesia, Pakistan, dan Afrika Selatan.
"Ada tiga tim yang disebar, untuk Indonesia ada satu tim terdiri dari tiga delegasi, yakni saya dan Mahes Kumar Thakur selaku District Election Officer Nepal, dan Ms Namata Chudal selaku Section Officer," katanya.
Menurut dia, dari hasil studi banding, setiap tim akan membuat laporan tentang hasil kunjungannya ke negara-negara tersebut. Laporan tersebut akan disusun dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun undang-undang kontitusi baru di Nepal.
"Kami belajar banyak dari Indonesia yang sudah memiliki pengalaman lebih jauh dari Nepal. Indonesia juga negara yang bagus, penduduknya ramah dan kami merasa terbantu selama kunjungan ini," katanya.
Ojha menambahkan, kedatangan mereka untuk bertukar informasi tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia, baik di Kota Bogor maupun di daerah lain di Indonesia.
"Kami juga ingin tahu apakah Indonesia punya pengalaman ketika pemilu berlangsung terjadi serangan teroris, bagaiaman pelaksanaan pemilu kala itu. Karena kami (Nepal) pernah mengalami situasi seperti itu," katanya.
Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna mengatakan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor relatif kondusif, karena tingkat kesadaran masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya cukup tinggi.
"Kami belum pernah mengalami situasi seperti itu, mungkin di tingkat pusat ada wilayah yang masuk kategori konflik. Tetapi sejauh ini, tidak pernah terjadi," kata Undang.
Kepala Bagian Kerja Sama AntarLembaga, KPU RI, Dian Hepirasnidasari mengatakan, KPU Nepal sempat mengkhawatirkan jadwal kunjungannya ke Indonesia pascaledakan bom di Sarinah, Jakarta (14/1).
"Begitu mendengar kabar ada serangan bom di Jakarta, mereka (Nepal) langsung mengontak kita menanyakan situasi apakah aman bagi mereka berkunjung ke Indonesia. Setelah kita pastikan kondisi terkendali, mereka bersedia untuk datang, dan tidak ada kekhawatiran," kata Dian.
Ia mengatakan, kedatangan delegasi KPU Nepal dalam rangka studi banding untuk mempelajari pelaksanaan pesta demokraasi di Indonesia.
"Nepal termasuk dalam 13 negara yang berkunjung ke Indonesia dalam program `election visit` yang diselenggarakan KPU RI pada tahun lalu," katanya.
Ia mengatakan, program election visit ditujukan untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia kepada dunia internasional. Terlebih lagi, pada tahun 2015, Indonesia telah melaksanakan pilkada serentak.
"Negara-negara yang sudah datang seperti Palestina, Banglades, Tunisia, Malaysia dan Korea Selatan," katanya.
Dia menambahkan, selain berkunjung ke KPU RI dan Kota Bogor, delegasi KPU Nepal juga akan berkunjung ke KPU Jawa Barat, Banten dan Serang untuk keperluan pengumpulan data data dan penelitian.
"KPU Kota Bogor, salah satu KPU yang memiliki prestasi dalam keterbukaan informasi publik. Kebetulan KPU Nepal ingin mengetahui bagaimana sistem sosialisasi pemilu di Indonesia, dan Kota Bogor dapat menjawabnya," kata Dian.
Selain berdiskusi dan tanya jawab seputar pemilihan umum. KPU Nepal juga berkesempatan melihat sistem kerja Anjungan Informasi Pemilu (AJIP) yang dimiliki KPU Kota Bogor.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2016