Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi Heri Koswara mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan alih fungsi Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta peningkatan sumber daya aparatur sipil negara.
"DPRD sebagai lembaga pengawas harus menjalankan fungsi. Saya kira Ketua DPRD Kota Bekasi sudah benar menjalankan amanat sesuai tupoksi, meminta Pemkot Bekasi agar serius menyiapkan alih tugas TKK menjadi PPPK," kata Heri di Bekasi, Selasa.
Heri menegaskan pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah tidak bermaksud untuk menghapus TKK melainkan menyampaikan kepada publik serta pemerintah daerah soal rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Baca juga: PKS Kota Bekasi gelar aksi pawai sambut bulan Ramadhan
Rekomendasi itu terkait akan diberlakukannya penghapusan status tenaga kontrak dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal 96 bahwa setiap pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga akhir 2023 untuk menyelesaikan tenaga kontrak.
"Pak Saifudaullah pernyataannya tidak ada menghapus. Beliau justru mengamankan dan menjalankan keputusan pemerintah pusat sehingga meminta Pemkot dalam hal ini Plt Wali Kota segera memerintahkan pejabat terkait melakukan analisa jabatan dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing dinas," katanya.
Heri juga menyayangkan ada upaya beberapa pihak yang dengan sengaja membenturkan Ketua DPRD Kota Bekasi dengan anggota dewan lain serta TKK.
Baca juga: PKS Kota Bekasi gelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga
"Ini sangat jelas ada upaya pembelokan dan adu domba. Ketua DPRD kan meminta anggota dewan sesuai tupoksi dan komisi mengawal terkait alih fungsi TKK. Jangan sampai ada permainan dalam penentuan PPPK," ucapnya.
Selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi dirinya terus mendorong anggota legislatif dari PKS untuk mengawal secara profesional dan sesuai tupoksi terkait permasalahan TKK.
"Pastikan bahwa proses rekrutmen dan jalannya alih fungsi TKK menjadi PPPK ini sesuai aturan dan profesional. Kedepankan TKK berkualitas sehingga pelayanan Pemkot Bekasi naik kelas," katanya.
Baca juga: PKS galang kolaborasi bangun Kota Bekasi
Bang HK sapaan akrabnya juga menyatakan jika pemerintah melalui KemenPAN RB pada tahun ini akan mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.
Dirinya meminta Pemerintah Kota Bekasi perlu mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.
"Saya rasa warga Bekasi sangat terbantu dengan hadirnya TKK di Kota Bekasi terutama dalam pelayanan di masyarakat. Oleh karena itu kami fokus mendorong para TKK yang ada untuk segera dijadikan PPPK," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022
"DPRD sebagai lembaga pengawas harus menjalankan fungsi. Saya kira Ketua DPRD Kota Bekasi sudah benar menjalankan amanat sesuai tupoksi, meminta Pemkot Bekasi agar serius menyiapkan alih tugas TKK menjadi PPPK," kata Heri di Bekasi, Selasa.
Heri menegaskan pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi M Saifuddaulah tidak bermaksud untuk menghapus TKK melainkan menyampaikan kepada publik serta pemerintah daerah soal rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Baca juga: PKS Kota Bekasi gelar aksi pawai sambut bulan Ramadhan
Rekomendasi itu terkait akan diberlakukannya penghapusan status tenaga kontrak dalam pemerintahan, baik pusat maupun daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 pada pasal 96 bahwa setiap pemerintah daerah diberi tenggat waktu hingga akhir 2023 untuk menyelesaikan tenaga kontrak.
"Pak Saifudaullah pernyataannya tidak ada menghapus. Beliau justru mengamankan dan menjalankan keputusan pemerintah pusat sehingga meminta Pemkot dalam hal ini Plt Wali Kota segera memerintahkan pejabat terkait melakukan analisa jabatan dan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing dinas," katanya.
Heri juga menyayangkan ada upaya beberapa pihak yang dengan sengaja membenturkan Ketua DPRD Kota Bekasi dengan anggota dewan lain serta TKK.
Baca juga: PKS Kota Bekasi gelar donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis kepada warga
"Ini sangat jelas ada upaya pembelokan dan adu domba. Ketua DPRD kan meminta anggota dewan sesuai tupoksi dan komisi mengawal terkait alih fungsi TKK. Jangan sampai ada permainan dalam penentuan PPPK," ucapnya.
Selaku Ketua DPD PKS Kota Bekasi dirinya terus mendorong anggota legislatif dari PKS untuk mengawal secara profesional dan sesuai tupoksi terkait permasalahan TKK.
"Pastikan bahwa proses rekrutmen dan jalannya alih fungsi TKK menjadi PPPK ini sesuai aturan dan profesional. Kedepankan TKK berkualitas sehingga pelayanan Pemkot Bekasi naik kelas," katanya.
Baca juga: PKS galang kolaborasi bangun Kota Bekasi
Bang HK sapaan akrabnya juga menyatakan jika pemerintah melalui KemenPAN RB pada tahun ini akan mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN.
Dirinya meminta Pemerintah Kota Bekasi perlu mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.
"Saya rasa warga Bekasi sangat terbantu dengan hadirnya TKK di Kota Bekasi terutama dalam pelayanan di masyarakat. Oleh karena itu kami fokus mendorong para TKK yang ada untuk segera dijadikan PPPK," kata dia.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2022