Mamuju (Antara Megapolitan) - Wartawan MNC TV Biro Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, Jhony nyaris dihakimi massa saat melakukan peliputan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh salah satu massa pendukung calon kepala daerah di kantor KPUD Mamuju Utara (Matra).
Pemantauan di Matra, Sabtu, ratusan massa pendukung salah satu kandidat calon bupati menuntut pihak KPUD setempat untuk lebih transparan dan bekerja profesional sehingga hak-hak masyarakat dalam memilih dapat disalurkan.
Aksi demonstrasi ini terkait penetapan DPT dan kartu undangan memilih yang tak kunjung diterima sejumlah massa pendukung salah satu kandidat.
Saat aksi demo damai berlangsung, tiba-tiba salah seorang simpatisan menarik seorang wartawan MNC TV yang sedang melakukan peliputan.
Kejadian tersebut mengundang perhatian pendemo lainnya, sehingga wartawan yang sedang melakukan liputan tersebut nyaris menjadi bulan bulanan massa. Beruntung rekan wartawan lainnya yang berada di lokasi berhasil melerai keduanya sehingga tidak terjadi adu fisik.
Massa pendukung salah satu calon ini meneriaki wartawan MNC TV sehingga memprovokasi simpatisan lainnya untuk mengusir wartawan yang melakukan peliputan.
"Kita lebih baik menghindar dari pada menjadi sasaran aksi anarkis massa pendukung calon," kata Jhoni.
Jhoni menyebutkan, dirinya dituding sebagai salah satu wartawan yang tidak berimbang dalam melakukan pemberitaan saat liputan Pilkada ini.
"Masyarakat tidak paham dengan profesi kita. Mereka menganggap, hanya liputan yang "Jelek" yang tayang sehingga massa menuding kami memihak kepada salah satu pasangan calon. Inilah yang membuat ratusan massa emosi, padahal soal penayangan berita yang menentukan bukan kami yang ada di daerah," jelasnya.
Ketua KPUD Matra, Ishak Ibrahim mengatakan, tuntutan warga ini kaitannya dengan banyaknya warga yang tidak masuk dalam daftar DPT dan DPTB 1.
"Kami berikan solusi yang mempunyai identitas yang sah secara hukum boleh memilih dengan memperlihatkan KTP dan kartu keluarga, mengenai penduduk asli yang tidak mempunyai identitas itu kita akan dikordinasi dengan pihak terkait," jelas Ishak.
Sementara itu Kapolres Mamuju Utara, AKBP Raspani S.IK saat dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan insiden wartawan ini diharapkan agar teman-teman media agar berkordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan peliputan.
"Kami minta media pun melakukan koordinasi dengan pihak keamanan sehingga kita bisa melakukan pemantaun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pun tetap memahami tugas wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan profesinya," terang Raspani.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
Pemantauan di Matra, Sabtu, ratusan massa pendukung salah satu kandidat calon bupati menuntut pihak KPUD setempat untuk lebih transparan dan bekerja profesional sehingga hak-hak masyarakat dalam memilih dapat disalurkan.
Aksi demonstrasi ini terkait penetapan DPT dan kartu undangan memilih yang tak kunjung diterima sejumlah massa pendukung salah satu kandidat.
Saat aksi demo damai berlangsung, tiba-tiba salah seorang simpatisan menarik seorang wartawan MNC TV yang sedang melakukan peliputan.
Kejadian tersebut mengundang perhatian pendemo lainnya, sehingga wartawan yang sedang melakukan liputan tersebut nyaris menjadi bulan bulanan massa. Beruntung rekan wartawan lainnya yang berada di lokasi berhasil melerai keduanya sehingga tidak terjadi adu fisik.
Massa pendukung salah satu calon ini meneriaki wartawan MNC TV sehingga memprovokasi simpatisan lainnya untuk mengusir wartawan yang melakukan peliputan.
"Kita lebih baik menghindar dari pada menjadi sasaran aksi anarkis massa pendukung calon," kata Jhoni.
Jhoni menyebutkan, dirinya dituding sebagai salah satu wartawan yang tidak berimbang dalam melakukan pemberitaan saat liputan Pilkada ini.
"Masyarakat tidak paham dengan profesi kita. Mereka menganggap, hanya liputan yang "Jelek" yang tayang sehingga massa menuding kami memihak kepada salah satu pasangan calon. Inilah yang membuat ratusan massa emosi, padahal soal penayangan berita yang menentukan bukan kami yang ada di daerah," jelasnya.
Ketua KPUD Matra, Ishak Ibrahim mengatakan, tuntutan warga ini kaitannya dengan banyaknya warga yang tidak masuk dalam daftar DPT dan DPTB 1.
"Kami berikan solusi yang mempunyai identitas yang sah secara hukum boleh memilih dengan memperlihatkan KTP dan kartu keluarga, mengenai penduduk asli yang tidak mempunyai identitas itu kita akan dikordinasi dengan pihak terkait," jelas Ishak.
Sementara itu Kapolres Mamuju Utara, AKBP Raspani S.IK saat dikonfirmasi mengatakan, terkait dengan insiden wartawan ini diharapkan agar teman-teman media agar berkordinasi dengan pihak keamanan untuk melakukan peliputan.
"Kami minta media pun melakukan koordinasi dengan pihak keamanan sehingga kita bisa melakukan pemantaun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kita pun tetap memahami tugas wartawan yang sedang melaksanakan tugas dan profesinya," terang Raspani.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015